Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI DR Junimart Girsang SH MM MH baru-baru ini. Menurutnya, praktik politik uang masuk dalam kategori kejahatan politik yang luar biasa, sehingga perlu mendapat perhatian besar. Selama ini politik uang selalu menjadi bahasan publik, namun belum ada preseden bahwa para pelakunya dapat dijerat hukum.

“Untuk mengawal dan memantau agar pelaksanaan pilkada berlangsung demokratis dan jauh dari praktik-praktik kotor, termasuk praktik politik uang, sistem pemilihan kita sudah memiliki perangkat yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu masih banyak lembaga-lembaga independen pengawas pemilu,” katanya.

“Kita berharap tahun ini menjadi momentum bagi Bawaslu untuk menunjukkan perannya sebagai "wasit" yang tegas, yang berani untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi agar kompetisi berjalan sehat dan menghasilkan pemimpin terbaik dan kredibel bagi rakyat,” kata politisi PDIP ini.

Menurut Junimart Girsang, Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) masih bersifat normatif.

“Dalam rancangan peraturan tersebut, Bawaslu masih memosisikan praktik politik uang sebagai sebuah pelanggaran yang biasa-biasa saja. Peran Bawaslu yang diharapkan sebagai otoritas pengawas pemilu yang tegas, adil dan jujur belum tergambar dalam PerBawaslu tersebut. Bahkan dalam rancangan peraturan itu, Bawaslu terlihat pasif, hanya menunggu laporan,” ujarnya.

Bawaslu memiliki otoritas untuk mencari temuan di lapangan karena memiliki sumberdaya di berbagai level, mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga desa, bahkan di TPS dapat digerakkan. Model kerja intelijen perlu diadopsi dan dikembangkan dalam mengantisipasi, mengejar dan menjerat pelaku politik uang. (Asenk Lee Saragih)

Demikian diungkapkan Anggota DPR RI Fraksi PDIP DR Junimart Girsang SH MM MH lewat akun sosial media miliknya dikutip Beritasimalungun.com, Rabu (30/9/2020).  

"Menghadapi situasi ini masyarakat pantas waspada, namun juga tidak perlu panik. Apa yang terjadi di Indonesia juga dialami masyarakat dunia lainnya. Bahkan banyak negara lebih parah. Peningkatan jumlah penderita Covid-19 di Amerika Serikat, India, Brazil sudah mencapai jutaan orang," kata Politisi Dapil Sumut III ini.

"Kita telah melihat bahwa tekad, komitmen dan kerja nyata pemerintah agar pandemi ini segera berakhir sungguh luarbiasa. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk mempercepat hadirnya vaksin Covid-19 yang dianggap sebagai jurus pamungkas untuk menyelesaikan pandemi ini," katanya.

Menurut Junimart Girsang, masyarakat juga harus sadar bahwa mengatasi sebuah virus yang sudah menjangkiti lebih dari 30 juta masyarakat dunia tidak mudah. Butuh kerjasama, dukungan dan kepatuhan semua pihak untuk mengikuti semua ketentuan dan protokol kesehatan dari pemerintah.

"Pandemi ini hanya bisa diselesaikan jika kita bersatu, saling percaya dan tetap solid bergerak untuk memastikan bahwa protokol kesehatan dijalankan secara disiplin dan ketat oleh setiap individu. Semua itu akan berhasil jika dimulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan RT/RW dan seterusnya," ujarnya.

"Saatnya kita mengurangi kata dengan kerja dan karya nyata untuk negeri tercinta ini. Semoga kerja keras pemerintah, para tenaga kesehatan, penegak hukum dan tim relawan, dapat segera membebaskan kita dari pandemi ini. Merdeka!#TertibpatuhdenganPROKESCOVID19," tandas Junimart Girsag. (Asenk Lee Saragih)

“Untuk pendidikan, saya selalu antusias untuk memberikan kontribusi. Rumah belajar yang diinisiasi relawan kami ini menjadi role model kampanye positif. Ketika ada rumah belajar, maka anak-anak semakin mudah mengakses pembelajaran apalagi di sini dilengkapi dengan jaringan WIFI,” kata Wagner Damanik.

WD yang mendaulatkan dirinya menjadi Parhobas Simalungun ini, berharap dengan adanya fasilitas yang ada ini, anak anak semakin semangat belajar di masa pandemi ini.

“Orangtua juga harus mendukung anak-anak dalam belajar agar bisa berkarya untuk Simalungun yang lebih baik di masa depan,”katanya.

Pembangunan pendidikan di segala tingkatan, lanjut WD, merupakan hal prioritas dalam tujuan mencapai target nasional yakni mewujudkan SDM unggul.

Sementara inisiator Rumah Belajar di Tambun Marisi, Jhon Tuahdin Purba bersama relawan WD-BISA mengharapkan dengan adanya tempat ini, anak-anak semakin semangat menjadi bagian dari perkembangan pendidikan di kampung.

“Kami tidak hanya berkampanye, jauh dari situ kami ingin juga berkarya nyata bersama masyarakat. Kami termotivasi dari sosok WD yang sangat konsisten dalam peningkatan kualitas pendidikan anak-anak Simalungun. Kami yakin ketika anak-anak di kampung ini semakin pintar nantinya ketika mudah mendapatkan fasilitas belajar yang mencukupi salah satunya dengan hadirnya rumah belajar ini,” ujar JT Purba.

Warga juga berharap, WD-BISA terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun ke depan, agar program Simalungun Unggul dapat terwujud ke depan.(Rel/Asenk Lee)

Terlihat masyarakat begitu antusias menyambut kedatangan #WDBISA, sang Parhobas Simalungun itu ke kampung mereka.

Dalam pertemuan tersebut, #WDBISA, juga memaparkan kan visi misi serta komitmen nya untuk membangun Simalungun agar menjadi sebuah kabupaten yang unggul dan bisa setara dgn Kabupaten maju lainnya yang ada di Indonesia.

Budiman Hutagalung, salah seorang tokoh masyarakat Tigarunggu, dihadapan #WDBISA dan masyarakat yang hadir mengatakan bahwa pemimpin yang tepat untuk bisa memimpin Kabupaten Simalungun saat ini hanyalah #WDBISA. 

Selain itu, mereka juga berdoa kepada Tuhan agar bisa menenangkan #WDBISA nantinya di Pilkada Simalungun Rabu 9 Desember 2020 nanti. Dan berharap agar Tuhan mengetuk dan membuka mata hati rakyat Simalungun agar bisa memilih Parhobas Simalungun ini nantinya.

Usai acara bincang2, #WDBISA juga tampak menyerahkan bantuan bola volley dan bola kaki serta kostum kepada para pemuda Tigarunggu serta memberikan bantuan PH tanah dan bibit kentang kepada masyarakat disana.(JP-Robby Saragih/ Asenk Lee)

Merujuk kepada data daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Simalungun Rabu 9 Desember 2020 mencapai 630.764 jiwa dengan pemilih laki-laki sebanyak 312.859 dan pemilih perempuan berjumlah 317.905. Jumlah pemilih itu akan mencoblos di 1.992 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 413 Nagori (desa/kelurahan) di 32 kecamatan se Kabupaten Simalungun.

Jika memainkan pilkada ini dengan kotor harus memegang kendali mata pilih sebanyak 315.382 mata pilih. Angka ini untuk menang satukali putaran. Jika para cakada “anggar duit” dengan tariff Rp 200.000, Rp 150.000, Rp 100.000 dan Rp 50.000 per mata pilih, tentu angka yang cukup besar. 

Ditengah sulitnya ekonomi saat ini ditengah Pandemi Covid-19 ini, mata pilih pasti banyak “gelap” mata akan menghalalkan menerima uang dari siapa saja. Jangan lupa, karakter pemilih di Simalungun itu beda loh, siapa yang bayar terakhir paling besar saar hari ha, itulah yang akan dicoblos. 

Namun kebaikan yang selama ini dibuat cakada selama ini, bisa dilupakan sekejab untuk menghalalkan “upah mencoblos” itu. Namun kini ditengah era cangggih teknologi komunikasi saat ini, gerakan ruang politik uang akan semakin sulit dilakukan. Waspada, pemberi dan penerima bisa masuk penjara hanya gara-gara uang 2 karung beras itu.

Warga dan ts atau saksi cakada juga bakal saling intip kesalahan lawan. Hal inilah yang mempersempit ruang gerak politik uang dilakukan di era digitalisasi saat ini. Tapi, jika urusan perut sudah terancam, pemilih akan semakin “gelap mata” menerima serangan fajar itu.

Melihat kolkulasi bodoh logistic untuk main kasar dengan politik uang di Pilkada Simalungun, dibawah ini hitungan kasarnya. Ini hitungan untuk menang satu kali putaran saja dengan 4 level upah pilih.

1.Pemilih 315.382 X Rp 200.000 = Rp 63.076.400.000

2.Pemilih 315.382 X Rp 150.000 = Rp 47.307.300.000

3. Pemilih 315.382 X Rp 100.000 = Rp 31.538.200.000

4. Pemilih 315.382 X Rp 50.000  = Rp 15. 769.100.000

5. Jumlah Saksi Cakada 1.992 X Rp 200.000 = Rp 398.400.000

Sementara dari dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Empat Calon Bupati Simalungun melampirkan harta kekayaan masing-masing calon bupati.

Calon Bupati Simalungun Nomor Urut 1 Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) diketahui melaporkan harta kekayaannya pada 1 September 2020 dengan kekayaan mencapai Rp 11.083.426.058 (Rp 11,08 miliar).

Calon Bupati Simalungun Nomor Urut 2 Muhajidin Nur Hasim melaporkan harta kekayaannya pada 5 September 2020, dengan nilai mencapai Rp 16.550.000.000 (Rp 16,5 miliar).

Kemudian Calon Bupati Simalungun Nomor Urut 3 Maruli Wagner Damanik, yang diketahui sebagai purnawirawan jenderal bintang dua di kepolisian memiliki harta kekayaan tertinggi dibanding calon Bupati lainnya. Irjen Pol Purn Wagner Damanik memiliki harta per 27 Agustus 2020 dengan nilai Rp 23.851.923.409 (Rp 23,8 miliar).

Sedangkan  Calon Bupati Simalungun Nomor urut 4 Anton Achmad Saragih, yang merupakan Abang dari Bupati Simalungun ini, JR Saragih, memiliki harta senilai Rp 8.603.200.825 (Rp 8,60 miliar) saat melaporkannya pada 3 September 2020.

Merujuk kepada data kekayaan calon bupati diatas, alangkah mustahilnya untuk melakukan serangan fajar mulai dari angka Rp 50 Ribu hingga Rp 200 Ribu per pemillih. Jikalaupun ada politik kotor itu, sumber logistiknya perlu dipertayakan dan bisa ditelusuri dari mana sumbernya. 

Mari masyarakat pemilih di Kabupaten Simalungun yang berjumlah 630.764 jiwa, gunakanlah hak pilih Anda pada Rabu 9 Desember 2020 di TPS. Cobloslah calon yang ada pada hati nuranimu, bukan karena politik gila atau iming-iming pulus. Ingat !!!! Penerima dan Pemberi Itu Bisa Dihukum Penjara. Jangan cari perkara hanya gara-gara nafsu sesaat. 

Ingat coblos calon Bupati Simalungun yang tidak “TERSANDRA PARTAI POLITIK” agar rakyat bisa berkata MERDEKA. Jangan Biarkan Pilkada Simalungun KOTOR. Salam dari Danau Toba, Haranggaol. (Asenk Lee Saragih)  

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI DR Junimart Girsang SH MM MH, yang juga pakar hukum seperti dikutip dari akun Facebook, Minggu (27/9/2020). Disebutkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi 2 DPR-RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, pada 21 September 2020 telah memutuskan bahwa Peraturan KPU (PKPU) No. 10/2020 harus direvisi, khususnya menyangkut penerapan prokes COVID19 secara ketat berikut sanksi-sanksinya.

“Ditengah pandemi yang masih meluas, kesehatan dan keselamatan masyarakat serta para pelaksana pilkada tentu harus menjadi prioritas. Namun, kekosongan kepemimpinan pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota juga sangat berbahaya bagi kelangsungan roda pemerintahan itu sendiri. Apalagi tidak ada jaminan sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir,” katanya.

Disebutkan, dalam RDP antara Komisi 2 DPR-RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada 21 September 2020 telah memutuskan bahwa Peraturan KPU (PKPU) No. 10/2020 harus direvisi, khususnya menyangkut penerapan prokes COVID19 secara ketat berikut sanksi-sanksinya.

“Revisi PKPU 10/2020 harus mencantumkan pasal yang melarang pertemuan dengan melibatkan massa lebih dari 50 orang. Setiap peserta yang terlibat dalam kegiatan pilkada wajib memakai masker standar prokes. PKPU revisi juga harus mensyaratkan kampanye melalui media daring dan menambah TPS dan menyiapkan TPS "khusus" dan APD kepada pemilih yang diindikasikan terpapar tetapi mempunyai hak memilih,” tambahnya.

“Kami meminta Mendagri dan para penyelenggara Pemilu untuk melakukan langkah-langkah penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap setiap pelanggaran prokes COVID-19. Ini untuk menjamin setiap tahapan Pilkada dapat berjalan tanpa hambatan hingga proses penghitungan suara,” terang Junimart Girsang Politisi PDIP ini.

Disebutkan, disiplin menjalankan Prokes COVID-19 adalah kebutuhan kita saat ini. Bukan hanya untuk pilkada. Namun juga untuk memastikan bahwa kita semua akan selamat sehat keluar dari Pandemi ini dan tetap solid bergerak merawat, menjaga keutuhan NKRI yang berdaulat. “Prokes, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, wajib masker cegah corona,” kata Junimart Girsang. (Asenk Lee Saragih)