“Dan yang tidak kalah penting disyukuri, mereka bisa berangkat walau dana yang terkumpul tidak sampai sebesar anggaran yang disusun. Karena itu, rekening Sihoda di Bank Sumut Nomor 22002040397805 atas nama SANGGAR SIMALUNGUN HOME DANCER tetap terbuka untuk menampung bantuan dari yang tergerak untuk membantu, agar dana talangan yang terpakai dapat dikembalikan kepada yang menalangi. Ekonomi memang sedang lesu. Tapi, upaya pelestarian budaya Simalungun pun juga tetap perlu,” tambah Uttok Sondi.

“Ini adalah video rekaman saat 5 penari + 1 pelatih tari SIHODA pimpinan Laura Sinaga check in di Terminal 3 Keberangkatan Bandara SOETA, Tangerang, Minggu 29 Agustus 2021, beberapa jam sebelum bertolak ke Turki dengan Turkish Airline,” katanya.

Disebutkan, keberangkatan para penari dari Kota Pematangsiantar ini didampingi oleh 2 orangtua. Mereka adalah Bapak Jabetson Purba Sigumonrong, Bendahara Promosi Budaya 7 Kerajaan Simalungun (PB7KS), serta Bapak dr. Sarmedi Purba, Penasehat PB7KS yang juga Ketua Presidium Dewan Pimpinan Pusat Partuha Maujana Simalungun yang baru terpilih beberapa waktu lalu di Harungguan Bolon di kota Pematangsiantar.

“Semoga perjalanan tim nyaman dan semua sehat serta bisa menyelesaikan missi dengan baik dan kembali dengan selamat ke Indonesia. Usai festival yang akan berlangsung sejak esok 30 Agustus 2021 hingga 5 September 2021,” pungkas Uttok Sondi.  (BS-01)

Pola-pola Pekabaran Injil di Simalungun tak lagi semurni seperti masa – masa awal Injil ditaburkan di Simalungun. Untuk mengupas kecenderungan perubahan misi Pekabaran Injil di Simalungun tersebut, Redaksi medialintassumatera.com (Matra) menurunkan dua tulisan mengenai perkembangan Pekabaran Injil di Simalungun. Selamat membaca.**** 

Pekabaran Injil yang dimulai 2 September 1903 telah membawa banyak kemajuan bagi warga masyarakat dan daerah Simalungun. Pekabaran Injil telah mampu membebaskan warga Simalungun dari belenggu animisme, kebodohan dan keterbelakangan. Besarnya pengaruh PI di Simalungun tercermin dari peningkatan jumlah warga Simalungun yang menganut Kristen, khususnya menjadi warga Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS). Selain itu warga masyarakat Simalungun juga semakin jarang yang terbelakang di bidang pendidikan.

Berdasarkan data Susukkara (Almanak) GKPS 2021, total jumlah warga GKPS di seluruh Indonesia saat ini mencapai 224.649 jiwa atau 60.307 kepala keluarga (KK). Warga jemaat GKPS tersebut tergabung dalam 638 jemaat, 148 resort dan 11 distrik. Sedangkan jumlah fulltimer aktif di GKPS saat ini mencapai 420 orang. Fulltimer tersebut terdiri dari pendeta 302 orang, penginjil 78 orang dan vikaris 40 orang. Mereka dibantu sekitar 8.532 sintua (penatua), 6.462 syamas (diaken) dan ribuan pengurus seksi/sektor. Warga Simalungun yang tergabung dalam naungan GKPS tidak hanya berada di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, tetapi juga sudah menyebar ke berbagai wilayah di Sumatera Utara, Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan. 

Pesatnya perkembangan PI di tanah Simalungun juga bisa dilihat dari semakin banyaknya gereja dari berbagai denominasi di wilayah Simalungun (Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun). Baik itu gereja denominasi Katolik, Pentakosta, Huria Batak Kristen Protestan (HKBP), Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), Gereja Methodist Indonesia (GMI), Gerja Batak Karo Protestan (GBKP) dan gereja lainnya. Warga Simalungun sendiri banyak juga yang tergabung di Gereja Katolik dan GMI.

Sesuai dengan data Biro Pusat Statistik Kabupaten Simalungun jumlah gereja di Kabupaten Simalungun hingga tahun ini sudah mencapai 1.246 gereja, terdiri dari 1.047 gereja Protestan dan 197 gereja Katolik. Sedangkan di Kota Pematangsiantar, jumlah gereja mencapai 288 unit, terdiri dari 189 gereja Protestan dan 29 gereja Katolik.

Sedangkan jumlah umat Kristen di Kabupaten Simalungun mencapai  379.900 jiwa, terdiri dari 308.840 jiwa warga Protestan (termasuk GKPS) dan 71.160 jiwa warga Katolik. Sedangkan jumlah umat Katolik di Kota Pematangsiantar mencapai 129.624 jiwa, terdiri dari Protestan sekitar 113.259 jiwa dan Katolik sekitar 16.365 jiwa.

Pesatnya perkembangan PI di Simalungun tidak terlepas dari kejelian para misionaris asal Jerman melakukan pendekatan-pendekatan terhadap warga masyarakat Simalungun. Pada masa awal PI di era penjajahan ratusan tahun silam ketika warga masyarakat Simalungun masih banyak yang menganut animisme, kehadiran para misionaris banyak mendapat  penolakan.

Menghadapi situasi tersebut, para misionaris pun mengabarkan Injil dengan humanis (rasa kemanusiaan dan kepedulian). Pendekatan humanis tersebut mengutamakan peningkatan pengetahuan, pelayanan kesehatan dan perbaikan ekonomi. Setelah itu para misionaris mengabarkan Injil dan mendapat sambutan warga Simalungun.

Misionaris pertama di Simalungun, Pdt Agust Theis yang pertama kali menjejakkan kaki di Pematangraya, Simalungun, 2 September 1903 melakukan pendekatan humanis dan kebutuhan sosial dengan baik selama mengemban misi PI.

Pendakatan humanis yang diusung Pdt Agus Theis (Rheinische Missionsgesellschaft/RMG) diwujudkan dalam bentuk perhatian terhadap masalah kesehatan dan ketertinggalan pendidikan (pengetahuan) yang dihadapi warga Simalungun. Ketika memulai mengajar baca, tulis dan hitung (calistung) anak - anak sekolah di Pematangraya (1904), Pdt August Theis juga menyediakan obat-obatan untuk orang sakit. Pelayanan tersebut membuat Pdt August Theis lebih cepat diterima warga masyarakat dan Pekabaran Injil yang dilakukannya mendapat respon warga Simalungun. (Pdt Jahenos Saragih, MTh, GKPS dari Mana Mau Ke Mana, 2003).  

Gerakan humanis di bidang kesehatan yang sejak awal digagas Pdt Agust Theis mencapai puncak dengan didirikannya Rumah Sakit (RS) Bethesda GKPS di Seribudolok, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, 15 September 1953. Hingga masa Orde Baru, kiprah RS Bethesda Seribudolok dalam memperhatikan dan meningkatkan kesehatan warga Simalungun dan sekitarnya sangat baik.

Selain warga yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik di RS Bethesda Seribudolok, pihak RS Bethesda juga intensif melakukan pelayanan kesehatan ke desa-desa terpencil, termasuk desa-desa pesisir Danau Toba wilayah Simalungun yang hanya bisa dijangkau menggunakan kapal motor dan sampan.

Di era 1970 – 1980 -an misalnya, RS Bethesda Seribudolok sendiri memiliki kapal khusus yang digunakan melakukan pelayanan kesehatan ke desa-desa pesisir Danau Toba di Kecamatan Purba (saat itu) dan Kecamatan Silimakuta. Pelayanan kesehatan yang dilakukan ke desa-desa dengan pola jemput bola tersebut umumnya bersifat preventif (pencegahan penyakit) dan promotif (peningkatan kualitas kesehatan).

Pelayanan kesehatan preventif dilakukan melalui vaksinasi, pemberian vitamin, termasuk obat cacing. Sedangkan pelayanan kesehatan promotif dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan warga, edukasi mengenai gizi keluarga dan pencegahan penyakit.

Sementara itu Pdt Agust Theis dan para misionaris asal Jerman di Simalungun juga memprioitaskan pelayanan pendidikan di tengah misi PI yang diembannya. Pengembangan pendidikan tersebut ditandai dengan pembelajaran terhadap anak-anak dan warga (namaposo) Simalungun. Pembelajaran tersebut diawali tahun 1904 dengan mengajarkan baca, tulis hitung terhadap anak-anak di Pematangraya.

Kemudian para misionaris di Simalungun periode yang sama, seperti Pdt GK Simon yang bertugas di Pematang Bandar, Pdt Guillaume (Purbasaribu), Pdt Wisen Bruch (Parapat), Pdt Samuel Panggabean (Tigaras), Pdt E Muller (Pematangsiantar) juga membuka sekolah-sekolah untuk meningkatkan pengetahuan (sumber daya manusia) warga Simalungun. Melalui pembelajaran tersebut para naposo Simalungun pun bisa menjadi ujung tombak PI di daerahnya sendiri.

Pelayanan pendidikan dalam misi PI di Simalungun terus berkembang. Medio 1915, para misionaris  di Simalungun menirikan “Komite na Rah Marpodah” (Komite Penasehat). Komite ini menyediakan buku-buku bacaan rohani dan umum yang digunakan di gereja dan sekolah-sekolah. Komite ini pun menerbitkan bulletin bulanan sebagai wadah komunikasi dan pencerdasan “Sinalsal”.

Pada kurun waktu yang sama berdiri juga kursus Kongsi Sintua (Kelompok Penatua) di Pematangraya dan Kongsi Laita (ayo kita pergi) di Sondi Raya (1931). Selanjutnya terbentuk juga Parguru Saksi Kristus (PSK) yang secara khusus mempelajari materi theologia. Para lulusan PSK yang mengikuti pendidikan sekitar 10 bulan menjadi pelayan pemberitaan Injil ke desa-desa di Simalungun. PSK pun menerbikan surat kabar bulanan “Pangarah” sebagai pengganti “Sinalsal”. (Hal 4). Berkat intensitas pendidikan tersebut, tahun 1952 sudah ada 114 guru yang dibina GKPS menjadi pengajar di sekolah-sekolah.

Puncak misi pendidikan secara umum yang dipelopori para penginjil di Simalungun tersebut ditandai dengan berdirinya Badan Pendidikan GKPS di Sondiraya, Simalungun 6 September 1964 yang selanjutnya menjadi Yayasan Pendidikan GKPS. Setelah berdirinya yayasan tersebut, GKPS mendirikan sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di daerah-daerah terpencil masa itu. Salah satu di antaranay pendirian SMP GKPS di Desa Haranggaol, Kecamatan Purba. 

Kemudian pendekatan kebutuhan sosial juga diwujudkan Pdt Agust Thais dengan peningkatan pengelolaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan warga Simalungun. Para penginjil partikelir (tanpa bayaran) pada zaman dahulu juga dibekali keterampilan bercocok tanam dan beternak agar mereka memiliki sumber penghasilan keluarga di tempat pelayanan.

Keterampilan para penginjil partikelir di bidang usaha pertanian, peternakan, perikanan dan pertukangan juga menjadi contoh bagi warga masyarakat Simalungun meningkatkan sumber pendapatan dan gizi keluarga.

Sebagai puncak pengembangan misi pembangun kesejahteraan sosial tersebut GKPS pun membentuk lembaga khusus memperhatikan pembangunan masyarakat, yakni Pusat Pelatihan Pertanian (PSP) di Pematangsiantar. PLP yang kemudian berganti nama menjadi Pelpem (Pelayanan Pembangunan) didirikan 15 Januari 1965.

Pelpem ini menjadi salah satu ujung tombak GKPS meperhatikan berbagai masalah pembangunan di Simalungun. Misalnya pembangunan pertanian, sarana irigasi, sarana air bersih untuk masyarakat dan perhatian pada lingkungan hidup.

Sudah cukup banyak sarana irigasi dan sarana air bersih di Simalungun yang dibangun GKPS. Selain itu Pelpem GKPS juga berjuang di bidang pelestarian lingkungan hidup. Komitmen Pelpem GKPS dalam pelestarian lingkungan tersebutpernah mengantarkan Pelpem GKPS meraih prestasi lingkungan hidup tingkat nasional, tahun 2003. Ketika itu Pelpem GKPS masih dipimpin Aliumri Purba (alumni Sekolah Menengah Atas Negeri Seribudolok 1985).

Pesatnya pengaruh Injil dalam meningkatkan sumber daya manusia juga ditandai dengan tampilnya pemimpin Simalungun, yakni Bupati Simalungun. Sejak era 1985-an, Simalungun sudah dipimpin putra Simalungun sampai sekarang. Kemudian warga Simalungun yang berprestasi di bidang Pendidikan hingga ke tingkat nasional juga sudah muncul, yakni Prof Dr Bungaran Saragih, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), jawa Barat dan pernah menjadi Menteri Pertanian.

Kemudian Prof Dr Bintan Saragih, sang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain itu salah satu putra Simalungun juga tampil sebagai pemimpin di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PTPN, SP Sidadolog. Di sektor swasta juga tampil warga Simalungun, yakni keluarga St DJ Sinaga, pemilik usaha percetakan besar di Jakarta, CV Sardo. Hingga saat ini tak terhitung lagi putra-putri Simalungun yang sukses di berbagai bidang berkat kemajuan pembangunan sumber daya manusia.

Berbagai prestasi pembangunan di Simalungun yang dicapai GKPS tersebut tentunya bukan hanya hasil kerja para pengurus GKPS  di bidang pelayanan pendidikan dan pembangunan. GKPS cukup berhasil mengemban misi pembangunan sosial, ekonomi dan kerohanian tersebut berkat dukungan seluruh warga jemaat GKPS mulai dari desa hingga ke kota, baik di wilayah Simalungun, Pematangsiantar hingga di perantauan.

Warga GKPS antusias mendukung program-program PI selama ratusan tahun berkat pendekatan humanis yang secara kontisten dipertahankan. Melalui pendekatan humanis tersebut, para misionaris, pelayan dan pengurus di semua tingkatan GKPS  selama ratusan tahun melakukan PI dengan terlebih dahulu memikirkan dan mencari solusi terhadap masalah kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan yang dihadapi warga jemaat GKPS dan masyarakat Simalungun secara umum.

Memasuki era millenium atau globalisasi saat ini yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, informasi dan industrialisai, prinsip-prinsip maupun pola-pola PI di Simalungun yang mengutamakan gerakan humanis tersebut semakin tergerus.

Kemajuan zaman yang membuat umat manusia semakin memikirkan materi membuat pola PI di Simalungun juga terpengaruh. Tanda-tandanya bisa dilihat dari program-program kegiatan gereja, pola-pola pelayanan dan sikap perilaku pelayan di GKPS yang semakin meninggalkan prinsip humanis.

Belakangan ini, program-program GKPS cenderung menonjolkan model-model kapitalis yang mengutamakan materi dan fisik dalam kegiatan PI. Hal itu tercermin dari terus gencarnya pembangunan fisik rumah ibadah (gereja) dan fasilitas lainnya GKPS yang menelan dana ratusan juta hingga hingga puluhan miliar rupiah. Sementara pemberdayaan sumber daya manusia dan ekonomi warga jemaat terkesan terabaikan.

Hal tersebut tercermin dari masih jarangnya jemaat, resort dan distrik di GKPS mengadakan program-program pembinaan sumber daya manusia dan peningkatan usaha ekonomi warga jemaat. Baik di GKPS pedesaan maupun perkotaan.

Selain itu, pembangunan fisik di GKPS yang masih terus meningkat membuat kepengurusan di GKPS banyak dipegang para pelayan yang tergolong memiliki materi. Padahal sebenarnya kemampuan manajerial, kepedulian sosial dan pemahaman theologis belum begitu mumpuni. Demi kecepatan pembangunan fisik gereja, warga jemaat yang memiliki kekuatan material (kapital) banyak mendapat dukungan menjadi pemegang tampuk kepengurusan gereja.  Kecenderungan tersebut juga sering membuat gereja agak “mengkultuskan” para pemilik materi di gereja dan mengabaikan warga jemaat yang kurang berpunya.

Fenomena atau gejala pelayanan gereja seperti ini membuat pola-pola PI di Simalungun (baca daerah dan masyarakat) kerap menghilangkan roh kebersamaan. Tampilnya kekuatan warga jemaat atau pelayan berkekuatan ekonomi mapan tersebut membuat penonjolan sikap otoriterisme dan feodalis sering mencuat di tengah gereja.

Misalnya sikap para pengurus gereja yang anti kritik (kurang mau menerima pendapat), selalu mendikte alias mengatur para rohaniawan (fulltimer) dan mengabaikan program-program pemberdayaan sumber daya manusia dan ekonomi warga jemaat.

Kondisi pelayanan dan PI yang mengutamakan materi dan bersifat kapitalistik tersebut sudah banyak membuat para pelayan dan warga jemaat biasa menarik diri dari kegiatan-kegiatan pelayanan. Sikap tersebut tercermin dari berkurangnya partisipasi pelayan dan warga jemaat biasa dalam kegiatan persekutuan, kesaksian dan pelayanan di gereja masing-masing. Bahkan tak jarang para pelayan dan warga jemaat yang terabaikan atau bahkan terpinggirkan di GKPS bisa “menyeberang” ke gereja lain yang dinilainya lebih memperhatikan keberadaannya.

Pola-pola pelayanan di GKPS yang bersifat kapitalis juga cenderung meningkat. Pola pelayanan tersebut tercermin dari pelayanan yang mengutamakan peningkatan materi untuk pembangunan fisik gereja. Pelayanan yang mengutamakan peningkatan material dan fisik tersebut membuat pelayanan bersifat humanis seperti kegiatan-kegiatan diakonia sosial  kerap terabaikan.

Selanjutnya gaya pelayanan dan sikap perilaku para pelayan GKPS di era millennium ini juga semakin banyak yang mengarah kepada gaya primordialis. Hal tersebut nampak dari kegiatan-kegiatan periodesasi hingga penunaian tugas-tugas kepengurusan di gereja.

Sudah menjadi rahasia umum di GKPS belakangan ini, bahwa di setiap periodesasi kepemimpinan/kepengurusan sering muncul praktik-praktik politik praktis bergaya kapitalis dan feodalis. Praktik itu tergambar dari seringnya terjadi “kampanye – kampanye” terselubung hingga terbuka dalam pemilihan pengurus dan pemimpin di GKPS.

Terkadang pada periodesasi muncul gerakan persekongkolan menggelar black campaign (kampanye) hitam untuk “menyingkirkan” kader-kader pemimpin dan pengurus berkualitas. Kampanye-kampanye seperti ini kerap pula diiringi dugaan-dugaan money politic (politik uang), nepotisme  dan “suap” menjelang pemilihan hingga pasca pemilihan. Terkadang ambisi-ambisi pribadi dalam pemilihan kepengurusan ini juga mengabaikan kapasitas dan budi pekerti sosok yang akan dipilih.

Perubahan PI di Simalungun bersifat kapitalis juga bisa dilihat dari munculanya gaya-gaya pelayanan yang mementingkan diri sendiri. Hal tersebut ditandai dengan minimnya program-program pelayanan terhadap warga jemaat yang mengalami pergumulan ekonomi, kesehatan dan pendidikan.  

Kalangan rohaniawan di GKPS juga masih banyak yang belum maksimal merancang hingga melaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi warga jemaat. Pelayanan-pelayanan yang diberikan banyak terlalu terfokus pada rutinitas peribadahan. Warga jemaat GKPS yang mengalami keterpurukan ekonomi masih banyak yang kurang mendapat petunjuk perbaikan kehidupan ekonomi dari para rohaniawan.

Pola pelayanan seperti ini sering membuat warga jemaat GKPS yang kurang mapan secara ekonomi sering meninggalkan persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Mereka fokus bertarung menyelamatkan perekonomian keluarga. Situasi ini sering dimanfaatkan pihak-pihak gereja lain untuk merekrut warga jemaat GKPS yang terabaikan tersebut menjadi warga mereka.

Khusus wilayah perkotaan, tidak jarang warga jemaat GKPS yang kurang stabil secara ekonomi dan kurang dipedulikan. Ketika ekonomi warga jemaat tersebut sulit, sangat jarang ada topangan dari kepengurusan gereja. Fenomena tersebut belakangan ini membuat warga jemaat GKPS di perkotaan pindah gereja atau pulang kampung.

Kecenderungan penerapan pola pelayanan bergaya kapitalis, feodalis, primordialis dan hedonis di tengah Pekabaran Injil di Simalungun belakangan ini membuat kalangan rohaniawan kurang mampu melakukan terobosan dalam penanggulangan masalah keuangan jemaat dan GKPS secara umum. Hal tersebut sedikit tergambar dari krisis keuangan yang dialami GKPS di masa pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 – 2021 ini.

Kalangan rohaniawan sepertinya “putus kamus” atau seolah gamang alias bingung meningkatkan pendapatan GKPS akibat keterpurukan ekonomi sebagian besar warga GKPS di tengah pandemi Covid-19. Dengan alasan pandemi Covid-19, para rohaniawan GKPS kurang berani melakukan terobosan menghimpun dana melalui pesta-pesta kuria seperti sebelum pandemi Covid-19.

Padahal semestinya, di tengah kesulitan ekonomi warga jemaat yang berpengaruh pada pendapatan GKPS, di situlah kalangan rohaniawan melakukan terobosan, menjadi “penyelamat” bagi gereja menggalang kebersamaan dan kepedulian menopang keuangan GKPS.  Penggalangan dana pelayanan gereja di tengah pandemi dapat dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan berbasis digitalisasi (media social/media digital).

Beberapa rohaniawan dan gereja GKPS di berbagai daerah perkotaan memang masih ada yang berupaya melakukan terobosan menggalang persembahan melalui berbagai cara di tengah pandemi Covid-19. Di antaranya menggelar pentas religi dan hiburan secara virtual (live streaming) untuk menghimpun dana pembangunan gereja maupun pelayanan diakonia gereja. 

Program-program live streaming di tengah pandemi Covid-19 yang dilakukan beberapa gereja perkotaan, perkumpulan budaya Simalungun dan artis Simalungun  cukup mampu menghasilkan pendapatan bagi gereja. Selain itu masih ada rohaniawan GKPS yang berjuang menghimpun dana dari berbagai pihak untuk menyumbangkannya kepada warga jemaat yang berkekurangan atau terdampak Covid-19.

Sedangkan sebagian besar gereja GKPS, baik di tingkat jemaat, resort dan distrik belum sepenuhnya melirik terobosan penggalangan dana dan pelayanan melalui pemanfaatan digitalisasi tersebut. Banyak gereja GKPS di tingkat jemaat, resort dan distrik terkesan pasrah saja menghadapi situasi kesulitan ekonomi dan pelayanan di tengah pandemi Covid-19.

Pekabaran Injil di Simalungun belakangan ini tampaknya juga memunculkan fenomena pengabaian pembinaan sumber daya manusia dan peningkatan ekonomi jemaat GKPS wilayah pedesaan. Potensi-potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan ekonomi jemaat GKPS di wilayah pedesaan atau sentra-sentra pertanian kurang mendapat perhatian dari kepengurusan-kepengurusan GKPS. Padahal jumlah warga jemaat GKPS di wilayah-wilayah pertanian dan perkebunan cukup banyak.

Saat ini sekitar 120.409 jiwa atau 53,60 % dari total 224.649 jiwa warga jemaat GKPS berada wilayah pertanian dan perkebunan. Mereka tersebar di lima distrik wilayah Kabupaten Simalungun dan sekitarnya, yakni Distrik II, III, IX, X dan XI. Jika potensi sumber daya manusia dan ekonomi warga jemaat di sentra-sentra pertanian dan perkebunan tersebut diberdayakan secara optimal, tentunya sumber pendapatan GKPS dari persembahan mereka cukup besar. 

Namun kenyataan selama ini, potensi ekonomi warga jemaaat GKPS di wilayah pedesaan yang mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber pendapatan tersebut kurang dimanfaatkan. Konsekuensinya, perekonomian jemaat GKPS di pedesaan juga kurang bekembang selama pandemi. Alhasil, kontribusi mereka juga terhadap GKPS melalui penghimpunan persembahan relatif kurang.

Pengamatan penulis di GKPS wilayah desa-desa terpencil di pesisir Danau Toba, Kabupaten Simalungun, kontribusi warga jemaat untuk menopang keuangan GKPS kurang maksimal. Kemudian kehadiran warga jemaat GKPS di desa-desa untuk beribadah di gereja maupun di rumah-rumah umumnya rendah. Kondisi demikian membuat persembahan warga jemaat untuk gereja pun tak bisa terhimpun sebagaimana mestinya.

Rendahnya kehadiran beribadah dan kontribusi melalui persembahan warga jemaat di desa-desa tersebut dipengaruhi kurangnya program-program jemaat setempat dalam memberdayakan warga jemaat. Baik itu pemberdayaan di bidang sumber daya manusia atau pelayanan sosial maupun pemberdayaan ekonomi.  Para pengurus gereja di pedesaan masih banyak yang mengutamakan rutinitas kegiatan – kegiatan ritual.

Hal itu tercermin dari kegiatan jemaat GKPS di daerah pedesaan yang hingga kini masih cenderung terfokus pada peribadahan semata. Sedangkan pemberdayaan sosial melalui penguatan kelompok – kelompok solidaritas sosial masih kurang. Kemudian pembinaan di bidang usaha-usaha ekonomi produktif bagi warga jemaat di desa-desa masih kurang diperhatikan kepengurusan jemaat GKPS pedesaan. Padahal sejatinya, GKPS memiliki misi di bidang pemberdayaan kemandirian ekonomi jemaat. 

Sebenarnya jika jemaat GKPS di wilayah Simalungun memiliki unit-unit usaha ekonomi produktif selama ini, misalnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pemberdayaan ekonomi jemaat GKPS pedesaan juga bisa dioptimalkan selama pandemi. Melalui UMKM, warga jemaat GKPS pedesaan bisa mendapatkan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif dari Pemerintah Pusat. 

Bantuan Pemerintah Pusat untuk UMKM di seluruh Indonesia tahun 2020 mencapai Rp 2,4 juta/unit UMKM. Kemudian bantuan tahun 2021 sebesar Rp 1,2 juta/unit UMKM. Selain itu tahun ini juga masih ada bantuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk usaha-usaha ekonomi kecil di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. 

Seandainya setiap GKPS di Simalungun memanfaatkan bantuan tersebut melalui UMKM jemaat, tentunya bantuan tersebut bisa dimanfaatkan mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan warga jemaat. Peningkatan pendapatan warga jemaat tersebut tentunya secara signifikan juga bermanfaat menopang keuangan GKPS. Tetapi peluang-peluang usaha ekonomi produktif untuk warga jemaat GKPS di pedesaan tersebut kurang dimanfaatkan.

Selama pandemi Covid-19 ini misalnya, GKPS di desa-desa terpencil di pesisir Danau Toba dan daerah pelosok pegunungan masih kurang tersentuh pelayanan GKPS. Vaksinasi misalnya. GKPS sebetulnya memiliki lembaga pelayanan kesehatan, yakni RS Bethesda. RS tersebut bisa menjalin kerja sama dengan pemerintah melakukan vaksinasi massal ke desa-desa terpencil di Simalungun. Namun peluang tersebut tampaknya kurang dilirik.

Selain itu, sosialisasi mengenai protokol kesehatan (prokes) juga sebenarnya bisa diintensifkan kepengurusan GKPS tingkat resort ke jemaat – jemaat agar warga masyarakat Simalungun patuh protokol kesehatan, yakni 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Tetapi tanggung jawab sosial tersebut juga kurang direspon.

Pengamatan penulis selama pandemi, belum seluruhnya jemaat GKPS mampu menjadi pionir penanganan Covid-19 di wilayah Simalungun. Hal tersebut tercermin dari masih banyaknya warga Simalungun (termasuk warga GKPS) yang tidak divaksinasi hingga Agustus 2021 dan banyaknya warga Simalungun kurang patuh protokol kesehatan.

Sebelum terjadi gelombang kedua pandemi Covid-19 di Tanah Air tahun ini, warga Simalungun (termasuk jemaat GKPS) juga masih banyak yang melakukan acara-acara pesta yang menimbulkan kerumunan. Kondisi demikian membuat daerah – daerah terpencil di Simalungun juga ada yang terimbas Covid-19.

Selama ini GKPS lebih cenderung memberikan pelayanan optimal di daerah-daerah perkotaan. Kepengurusan GKPS mengutamakan jemaat di perkotaan karena warga jemaat GKPS di perkotaan relatif memiliki kontribusi lebih besar terhadap kegiatan dan kebutuhan ekonomis gereja.

Warga jemaat GKPS perkotaan umumnya memiliki pendapatan yang memadai. Mereka banyak bekerja disektor jasa (swasta), perkebunan kelapa sawit, perdagangan dan pemerintahan. Selain itu sumber daya warga jemaat di wilayah perkotaan selama ini juga lebih memadai. Kekuatan ekonomi yang berpadu dengan kualitas sumber daya manusia tersebut membuat kesadaran warga jemaat perkotaan memberikan kontribusi tenaga, pikiran dan materi untuk pelayanan GKPS cukup signifikan.

Warga jemaat GKPS yang berada di wilayah perkotaan saat ini mencapai 90.813 jiwa atau 40,42 %. Mereka tergabung dalam 264 jemaat atau 41,38 % dari total 638 jemaat di seluruh GKPS. Warga GKPS di perkotaan umumnya berada di wilayah Distrik I, IV, V, VI dan VII. Warga jemaat daerah perkotaan tersebutlah yang menjadi penggerak utama pelayanan dan keuangan jemaat GKPS.

Melihat potensi sumber daya manusia dan ekonomi jemaat di perkotaan tersebut cukup tinggi, GKPS pun seolah mencari cara mudah mengandalkan GKPS perkotaan untuk penopang kekuatan pelayanan dan ekonomi. Bahkan warga jemaat berkekuatan ekonomi memadai di perkotaan menjadi penopang utama pelayanan GKPS. Mereka selalu menjadi penyumbang (donatur utama) kegiatan-kegiatan besar di tengah GKPS, baik itu pesta-pesta dan pembangunan gereja (rumah ibadah).

Bahkan tak jarang, warga jemaat yang memiliki potensi ekonomi besar (pejabat dan pengusaha) di perkotaan menjadi donatur abadi di GKPS. Mereka selalu menjadi andalan memberikan sumbangan untuk pembangunan gereja dan pesta-pesta GKPS. Kondisi tersebut sebenarnya tidak baik. Masalahnya, mengandalkan beberapa sumber penopang dana di tengah gereja bisa membuat warga jemaat lainnya “lepas tangan” atau kurang responsif memberikan sumbangan.

Kemudian sistem donatur abadi yang selama ini terjadi di GKPS juga bisa membuat kelompok-kelompok donator menjadi “penguasa” di tengah gereja. Mereka mendominasi kebijakan – kebijakan pelayanan di tengah gereja karena mereka menjadi penopang utama dana. Padahal sejatinya, konsep-konsep pelayanan mereka kurang sesuai dengan konsep-konsep pelayanan di GKPS yang mengutamakan kebersamaan, kegotong-royongan dan kemandirian jemaat.

Kenyataan selama ini juga menunjukkan, tidak sedikit para “donatur tetap” GKPS harus disanjung-sanjung dan dihormati secara berlebihan. Terkadang donatur tetap tersebut dijadikan menjadi pejabat gereja. Rohaniawan pun sering lebih “takut” kepada pejabat dan donatur abadi di gereja ketimbang takut tidak melaksanakan aturan-aturan gereja. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kekuatan ekonomis di gereja harus menjadi pejabat penting terlebih dahulu baru mau memberi kontribusi untuk pembangunan gereja.

Padahal sejatinya, topangan persembahan atau donasi untuk pelayanan dan pembangunan gereja harus dilakukan secara bersama-sama. Kendati jumlah persembahan berbeda sesuai dengan kondisi ekonomi, namun semuanya memberi dengan suka cita, ikhlas dan sukarela demi kemuliaan Tuhan bukan kemegahan pribadi atau kelompok yang menjadikan kepengurusan di gereja sebagai dinasti marga dan kelompok sosial.

Seperti kata St Radiapoh Hasiholan Sinaga, SH (Bupati Simalungun) ketika beribadah di GKPS Jambi Februari 2021, pembangunan gereja jangan mengandalkan seseorang saja yang dianggap memiliki kekuatan ekonomi besar di GKPS. Bila hal tersebut terjadi, warga jemaat yang dijadikan “donator utama” tersebut bisa juga pada akhirnya kewalahan. Untuk membangun gereja atau apapun kegiatan pelayanan di tengah gereja, semua warga jemaat harus berkontribusi secara maksimal.

Hal senada juga diakui Pdt Daniel Saragih, STh. Dalam tulisannya berjudul “Memberi Secara Kristen”, Pdt Daniel Saragih menyebutkan, pemberian persembahan atau donasi kepada gereja bukan hanya rutinitas melalui penyisihan sedikit penghasilan warga jemaat pada setiap kesempatan seperti pesta-pesta gereja.

Pemberian persembahan atau donasi ke gereja hendaknya selalu didasari kasih dan suka cita dengan tujuan menopang dan menguatkan gereja (saudara seiman). Persembahan atau donasi ke gereja bukan juga menjadikan seseorang menjadi donator tetap di gereja. Tetapi yang terpenting bagaimana supaya warga jemaat secara keseluruhan bersikap murah hati, menyisihkan penghasilannya untuk pembangunan jemaat/gereja.

Sebelum pandemi Covid-19, sistem pelayanan dan penghimpunan kekuatan ekonomi yang dilakukan GKPS tersebut memang cukup mampu menopang keuangan GKPS. Besarnya kontribusi GKPS perkotaan terhadap GKPS menjadi andalan kendati kontribusi GKPS dari pedesaan kurang optimal. Jadi kekuatan sumber daya dan ekonomi warga jemaat menutupi kekurangan kelemahan sumber daya dan ekonomi jemaat pedesaan. Istilahnya GKPS selama ini masih mampu melakukan subsidi silang antara GKPS yang memiliki kekuatan sumber daya dan ekonomi di perkotaan dengan jemaat GKPS di pedesaan.

Namun di tengah pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih 1,5 tahun, kekuatan sumber daya dan ekonomi jemaat GKPS perkotaan tidak lagi sepenuhnya diandalkan memberikan kontribusi menopang kegiatan GKPS di tingkat pusat dan pedesaan. Masalahnya, pandemi membuat ekonomi jemaat perkotaan banyak yang terdampak pandemi. Perusahaan-perusahaan besar, menengah dan kecil banyak tutup. Kondisi tersebut membuat warga jemaat banyak yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan.

Besarnya dampak pandemi terhadap perekonomian jemaat GKPS di perkotaan membuat kondisi keuangan jemaat, resort, distrik di perkotaan rapuh. Hal itu berpengaruh juga terhadap kondisi keuangan GKPS di tingkat pusat. Situasi sulit tersebut menyebabkan GKPS pusat dan beberapa GKPS perkotaan pun mengalami defisit. Artinya pengeluaran tidak sebanding lagi dengan pendapatan. Hal tersebut tidak hanya dipengaruhi kemerosotan ekonomi jemaat di perkotaan, melainkan juga dipicu terhentinya kegiatan ibadah tatap muka di gereja dan rumah-rumah.

Seandainya pemberdayaan sumber daya dan ekonomi jemaat GKPS di pedesaan dilakukan seoptimal mungkin selama ini, GKPS masih mampu mengatasi kesulitan sumber daya pelayanan dan keuangan. Dikatakan demikian karena selama pandemi, ketahanan ekonomi daerah-daerah pertanian dan perkebunan lebih kuat dengan daerah-daerah perkotaan.

Nah, menyikapi kondisi keprihatinan yang dihadapi GKPS di tengah pandemi ini, pola-pola Pekabaran Injil (Persekutuan, Kesaksian dan Pelayanan) di seluruh jemaat GKPS harus kembali kepada pola humanis. Pelayanan di GKPS hendaknya kembali berorientasi pada kepedulian sosial, pemberdayaan sumber daya manusia dan ekonomi jemaat.

Seperti diungkapkan Pdt Jas Damanik, STh dalam tulisannya “Pengaruh GKPS di Simalungun serta Arah Kebijaksanaan dan Strategi Pengembangannya”, sejak manjae (memisahkan diri dari) Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), GKPS teurus berupaya membebaskan warga masyarakat Simalungun dari keterbelakangan, kebodohan, penyakit dan kesejahteraan.

Misi itu terus diusung agar GKPS mampu menjadi Gereja yang mandiri dalam segi, pelayanan, termasuk keuangan. Untuk itu GKPS di masa awal berpisah dari HKBP mendirikan sekolah-sekolah, mulai dari tingkat SD – SLTA. Komitmen GKPS meningkatkan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan.

Selain itu  GKPS juga mendirikan lembaga pelayanan kesehatan, yakni RS Bethesda Seribudolok. Sedangkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan pertanian, GKPS mendirikan Lembaga Pelayanan Pembangunan (Pelpem). Sejak 1990 – 2000, program peningkatan pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi tersebut juga terus menjadi prioritas GKPS.

Lembaga pendidikan, kesehatan dan pembangunan GKPS tersebut perlu terus diberdayakan untuk meningkatkan kualitas sumberdya manusia dan usaha ekonomi produktif seluruh warga jemaat GKPS, khususnya di pedesaan. Peningkatan ekonomi warga jemaat GKPS, khususnya di daerah pedesaan (Simalungun) dapat dilakukan melalui pembinaan, penyegaran dan pelatihan keterampilan demi peningkatan ekonomi warga jemaat. Peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi jemaat tersebut akan mampu menopang pelayanan dan keuangan GKPS di segala tingkatan.

Kalau sumber daya dan ekonomi seluruh warga jemaat GKPS kuat, tentunya ekonomi jemaat secara umum juga akan kuat. Jika kekuatan ekonomi warga jemaat yang kini mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber utama penghasilan kokoh, tentunya kekuatan ekonomi GKPS di semua tingkatan juga akan kokoh.

Selain itu, perubahan pola PI di Simalungun yang dalam sekian ratus tahun mengedapankan prinsip humanis dan mengarah kepada gaya pelayanan kapitalis – feodalistik tentunya tidak bisa dibiarkan.  Bila para pelayan, pengurus dan rohaniawan di GKPS masih terus mengedepankan sifat-sifat kapitalis – feodalistik, hal tersebut tidak baik dalam perkembangan PI di Simalungun ke depan.

Gaya-gaya pelayanan kapitalis – feodalistik akan membuat jabatan-jabatan pelayanan/kepengurusan di GKPS akan tetap dimanfaatkan menjadi pentas kekuasaan, bukan ladang pelayanan. Keadaan tersebut tidak baik bagi perkembangan GKPS di era milenium ini. Masalahnya kalangan generasi muda Simalungun saat ini yang menjadi penerus PI di GKPS di masa mendatang membutuhkan pola-pola pelayanan bernuansa humanis.

Pola pelayanan humanis dalam PI di Simalungun seperti diterapkan para misionaris di Simalungunn sejak dahulu kala perlu dihidupkan kembali agar sifat-sifat egois, materialis, individualis dan hedonis di kalangan warga dan pelayanan GPKS di masa mendatang bisa dikikis habis. Pembangunan sifat kepedulian, kebersamaan dan kekeluargaan di tengah GKPS perlu dikembangkan agar GKPS bisa terus mengemban misi menjadi gereja yang pembawa berkat dan peduli di masa – masa kini dan masa depan.

Jadi di masa mendatang, pelayanan di GKPS diharapkan tidak lagi mengacu pada paradigma kapitalis yang hanya mengandalkan pelaku-pelaku ekonomi kuat, pejabat dan penguasa pemerintahan sebagai sumber penopang kekuatan ekonomi  gereja. Visi GKPS sebagai pembawai berkat dan peduli harus direalisasikan secara nyata melalui peningkatan ekonomi seluruh jemaat, peningkatan semangat kegotong-royongan dan mengembangkan aksi-aksi sosial.

Untuk itu penguatan sumber daya, solidaritas dan ekonomi jemaat di sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan harus diintensifkan di seluruh jemaat GKPS pedesaan. Kemandirian ekonomi seluruh jemaat GKPS di pedesaan dipadu dengan kontribusi jemaat GKPS di perkotaan akan mampu menopang kekuatan ekonomi GKPS pusat, distrik, resort dan jemaat. Melalui pola pelayanan seperti itu, tidak ada lagi pemikiran dan pelayanan yang berprinsip subsidi silang antara jemaat ekonomi kuat dan lemah.

Jika semua jemaat GKPS memiliki pondasi iman, pengetahuan, keterampilan, solidaritas dan ekonomi yang kuat, baik di desa maupun di kota, GKPS akan bisa memiliki pondasi pelayanan yang kuat juga. Bila hal tersebut bisa diwujudkan, GKPS akan tetap eksis di tengah berbagai tantangan di masa mendatang. Kemudian PI di Tanah Simalungun dan di kalangan warga masyarakat Simalungun di mana pun berada akan tetap berkelanjutan atau tidak sampai mentok seperti saat pandemi sekarang.***

Konser ini patut didukung. Godbless adalah bagian penting perjalanan sejarah musik tanah air.(Sumber: FB Presiden Joko Widodo)

Junimart Girsang mengatakan,  tidak  berhenti  berbuat dan berempati kepada  masyarakat yang kini terdampak pandemi Covid-19,   di sepuluh kabupaten/kota daerah pemilihan.

“Saya bekerja sama dengan para relawan yang tergabung dalam Junimart Girsang Center (JGC) dalam menyalurkan bantuan bahan pangan  pokok makanan berupa beras sebanyak 5 ton kepada masyarakat di Kabupaten Simalungun sejak Jumat (27/8/2021). Diantaranya diarahkan kepada warga di Desa Bage dan dusun lainnya di Kecamatan Pematang Silimakuta,” ujar Junimart Girsang.

“Rasanya melihat kondisi masyarakat saat sekarang ini, kita tidak bisa berhenti untuk berbuat. Pandemi Covid-19 sangat membebani ekonomi masyarakat terlebih dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Walaupun sedikit, kita berusaha hadir dan terus berbagi dengan menyalurkan bantuan berupa beras,” ujar Junimart Girsang yang orang tuanya berasal dari Dusun Hutaimbaru ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini mengungkapkan, bakti sosial ini terus dilakukan secara bergiliran di dapil Sumut III yang meliputi Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai.

“Itu juga kita lakukan per tiga bulan secara bergiliran kepada masyarakat terdampak covid-19 di sepuluh kabupaten/kota. Baik itu dalam bentuk beras atau sembako lainnya,” katanya.

Kegiatan sosial yang dilakukan Junimart Girsang yang kerap dijuluni oleh masyarakat di Kabupaten Simalungun sebagai ‘Banteng Simalungun’ ini dilakukannya bersama relawan JGC tersebut, lahir dari inisiatif sendiri. Bhakti sosial dilaksanakan  bekerjasama dengan struktural DPC PDI-Perjuangan.

Junimart Girsang mengatakan, bantuan itu diprioritaskan untuk masyarakat yang terdampak pandemi di pedesaan. Tidak hanya bantuan berupa sembako, Junimart Girsang juga menyiapkan alat penyemprotan desinfektan.

“Ketika ada warga yang meminta rumah  disemprot desinfektan, tim siap meluncur. Ini demi meringankan beban warga khususnya menyangkut kesehatan. Untuk transportasi jenajah, kami  menyediakan ambulans,” katanya. 

Sementara salah seorang warga Dusun Bage, Boru  Saragih yang menerima bantuan mengaku merasa sangat terbantu oleh beras yang diterimanya. Diharapkan, kepedulian sedemikian  dapat berkelanjutan.

“Kami berterimakasih kepada Bapak Junimart Girsang dan Relawan JGC Simalungun. Semoga  tetap dapat melanjutkan program yang membantu masyarakat dan menyuarakan melalui DPR RI khususnya masyarakat Kabupaten Simalungun. Ini sudah sangat membantu kami di tengah pandemi dan PPKM ini,” ujar Boru Saragih.

Junimart Girsang teleh beberapa kali memberikan bantuan kepada warga di Simalungun dan daerah Dapil III Sumut sejak Maret 2020 lalu masa Pandemi Covid-19 melanda Indonesia. (Asenk Lee Saragih) 

Hal tersebut diungkapkan Menteri LHK Siti Nurbaya setelah mendengar laporan hasil monitoring yang disampaikan oleh jajaran Eselon I dalam Rapat Pimpinan Kementerian LHK yang dipimpinnya pada Selasa (24/8/2021), di Jakarta.

Berdasarkan kelengkapan data dan informasi serta kemajuan telaahan yang dilakukan, telah diterbitkan 5 (lima) unit SK Pencadangan Hutan Adat oleh Menteri LHK untuk wilayah adat Bius Buntu Raja, Golat Simbolon, Huta Sigalapang, Nagahulambu dan Tombak Haminjon, dengan luas total 7.551 Ha.

Selanjutnya juga saat ini tengah disiapkan konsep SK Menteri LHK tentang Pencadangan Hutan adat bagi 18 wilayah Masyarakat Hutan Adat, yang terletak di Kabupaten Toba (6 lokasi), Kabupaten Tapanuli Utara (10 lokasi) serta lintas Kabupaten (Toba dan Tapanuli Utara) sebanyak 2 lokasi.

Progres penerbitan SK Pencadangan Hutan Adat di sekitar Danau Toba ini menjawab usulan Hutan Adat yang diajukan oleh AMAN, BRWA, dan KSPPM yang berjumlah 31 lokasi dengan total luas 43.068 hektar. Dari jumlah tersebut seluas 18.961 Ha  (44 persen) berada di dalam areal kerja PT. Toba Pulp Lestari (TPL), dan 24.107 Ha (56 persen) berada di luar areal kerja PT. TPL.

“Tim Terpadu Penanganan Hutan Adat agar mulai disiapkan untuk melakukan verifikasi teknis di lapangan. Kegiatan verifikasi diprioritaskan pada areal Hutan Adat yang telah tercantum dalam SK Pencadangan Hutan Adat, maupun terhadap areal usulan Hutan Adat yang akan diterbitkan SK Pencadangannya,” ujar Menteri Siti.

Pada Rapat pimpinan yang juga dihadiri oleh Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Penasehat Senior Menteri, Pejabat Eselon I dan Eselon 2 terkait terungkap jika, tuntutan masyarakat sekitar Danau Toba yang diwakili oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) yang meminta pengakuan hutan adat di sekitar Danau Toba sebagian sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian LHK.

Menteri Siti menekankan agar Tim Terpadu yang melibatkan berbagai unsur pemangku wilayah baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten, serta kalangan akademisi.

Ia juga minta agar kerja Tim Terpadu nanti didampingi Wakil Menteri LHK. Pimpinan Tim Kerja Danau Toba dimintanya untuk segera kembali ke lapangan setelah tinjauan akhir Mei lalu, karena menurut Menteri Siti sudah banyak yang perlu dikonfirmasi di lapangan atas progress-progress yang sudah terjadi.

Sementara itu terkait penanganan pencemaran limbah industri di lingkungan Danau Toba, Kementerian LHK pada tanggal 3 Agustus 2021 telah menerbitkan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. TPL sesuai Keputusan Nomor SK.5087/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/8/2021. Dalam Sanksi Administrasi tersebut dimuat 58 item temuan audit Tim Gakkum.

Atas penerbitan sanksi tersebut PT. TPL telah menyampaikan Laporan Kemajuan Pemenuhan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah sebagaimana dimuat dalam surat PT Toba Pulp Lestari Nomor 501/TPL-P/VIII/21 tanggal 10 Agustus 2021 dan Nomor 520/TPL-P/VIII/21 tanggal 16 Agustus 2021.

Kementerian LHK melalui Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan telah melakukan penelaahan terhadap 58 item yang dimuat dalam laporan kemajuan PT TPL.

Hasil telaahan menyimpulkan, sebanyak 16 item temuan sanksi administratif paksaan pemerintah telah ditindaklanjuti, sebanyak 18 item temuan sanksi administratif paksaan pemerintah belum selesai ditindaklanjuti dan PT. TPL memohon perpanjangan waktu, serta sebanyak 24 item sanksi administratif paksaan pemerintah belum ditindak lanjuti.

Selain itu juga saat ini tengah dipelajari dengan cermat status areal kerja PT. TPL baik yang berada dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan RKU PT. TPL.

“Saya minta agar 42 dari 58 item temuan sanksi administratif yang belum ditindaklanjuti oleh PT. TPL agar terus dimonitor dan diupayakan percepatan penyelesaiannya. Terhadap pemenuhan sanksi menurut laporan dan catatan perusahaan agar betul-betul diteliti, dan Tim Kerja serta tim Gakkum KLHK harus tetap rigid dan tidak ada kompromi,” tegas Menteri Siti.

Menteri LHK juga meminta agar sanksi untuk audit lingkungan harus segera dilaksanakan. Menteri meminta agar Sekretaris Jenderal KLHK dan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, serta Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku pengendali audit lingkungan segera memanggil pimpinan perusahaan untuk menegaskan harus dimulainya pelaksanaan audit kingkungan PT TPL.

Selain itu Menteri Siti pun berujar agar komunikasi dan sosialisasi penyelesaian masalah hutan adat dan pencemaran limbah industri di Danau Toba harus mulai intens/sering dilakukan kepada para pihak di Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten sekitar Danau Toba, khususnya warga masyarakat.

Ia akan mengutus beberapa jajaran Eselon 1 kementeriannya untuk mengawal dan terlibat dalam kegiatan sosialisasi ini. (*)

Sumber: WartaKotalive.com

Dibutuhkan strategi jemput bola petugas Puskesmas setempat untuk bersedia melakukan vaksinasi ke desa-desa. Hal ini penting agar program vaksinasi yang digalakkan pemerintah bisa terlaksana dengan baik hingga dusun pelosok di pesisir Danau Toba. 

Dusun yang berada di pesisir Danau Toba itu terdapat di Kecamatan Haranggaol Horisan meluputi Dusun Nagori, Sihalpe, Binangara, Gaol dan Nagori Purba. Sedangkan di Kecamatan Pamatang Silimakuta meliputi Bage, Baluhut, Soping Sabah, Soping, Hutaimbaru.

“Warga desa kami masih banyak yang belum divaksin hingga kini. Dari 130 jiwa penduduk dewasa, baru 10 orang yang sudah divaksin. Itupun karena mereka mau mengantri di Puskesmas yang jaraknya jauh dari dusun ini,” ujar Lamhot P Manihuruk warga Dusun Hutaimbaru kepada Beritasimalungun, Jumat (27/8/2021). 

Menurut Lamhot P Manihuruk, warga mengaku keberatan jika vaksinasi dilakukan di Puskesmas yang berada di ibukota Kecamatan Pamatang Silimakuta. Satu orang warga harus menyediakan uang Rp 100.000 untuk transportasi dan biaya makan saat menuju lokasi vaksinasi. 

“Biaya yang mahal inilah yang membuat warga enggan untuk melakukan vaksinasi. Kata warga juga mereka hanya beraktivitas di dusun ini jadi tak perlu divaksin. Namun jika petugas vaksinasi datang ke dusun-dusun saya rasa banyak yang mau divaksin,” ujar Lamhot P Manihuruk yang mengaku belum divaksin ini. 

“Pemkab Simalungun harus bisa melakukan terobosan baru dalam melakukan vaksinasi khususnya bagi warga yang tinggal dipesisir Danau Toba Simalungun. Misalnya lewat sebuah Kapal vaksinasi keliling. Pasalnya akses jalan dari Haranggaol-Nagori-Sihalpe-Binangara-Gaol-Nagoripurba-Hutaimbaru-Soping-Soping Sabah-Baluhut-Bage hingga kini belum laik akses kenderaan. 

Disebutkan, Pemerintah (Pemkab) Kabupaten Simalungun harus punya strategi khusus dengan memperlengkapi armada vaksin keliling sehingga bisa melakukan vaksinasi dengan menemui permukiman warga.

Sementara proses vaksinasi di Puskesmas Haranggaol juga kerap terkendala karena aliran listrik yang padam sehingga menyulitkan petugas medis dalam pembuatan laporan vaksinasi. 

Warga juga kerap kesal karena proses vaksinasi yang lamban karena petugas medisnya yang terbatas. Kemudian kuato vaksinasi setiap harinya sedikit sehingga warga yang tengah menunggu lama hadir dari jauh sia-sia dan harus pulang ke dusunnya kembali.(BS-01)

 

Kecamatan itu disuarakan Aliansi Simalungun Bersatu (ASB) yang terdiri dari GEMAPSI (Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Simalungun), GERPAKTAHAN (Gerakan Pemuda Anti Korupsi Transparansi Pemerintahan) saat melakukan aksi unjuk rasa di Panei Tongah dan ke PTPN IV Unit Marjandi, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Kamis (26/08/2021).

Juru bicara Aliansi Simalungun Bersatu Jahenson Saragih dalam orasinya menyatakan sikapnya bahwa menurut mereka Gubernur Sumut dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tidak bekerja dengan baik, begitu juga delapan Anggota DPRD Sumatera Utara yang berasal dari Daerah Pemilihan Sumut X yang meliputi Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar.

“Dalam peningkatan kesejahteraan masyarat Kabupaten Simalungun sangat diperlukan infrastruktur yang baik karena mayoritas pekerjaan masyarakat Kabupaten Simalungun adalah bertani. Berdasarkan investigasi kami dilapangan kondisi jalan lintas provinsi yang berada di Kabupaten Simalungun sedang dalam tahap memprihatinkan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat dalam pendistribusian hasil panen dan aktivitas-aktivitas lain nya,” terang Jahenson Saragih.

Jahenson Saragih juga menambahkan hampir semua jalan lintas propinsi Sumatera Utara dalam keadaan rusak parah, diantaranya Jalan lintas Perdagangan-Pematangsiantar, Jalan lintas Pematangsiantar- Saribudolok, jalan lintas Simpang Raya ke Tiga Ras, Jalan lintas Raya – Raya Kahean dan lainnya.

“Bahwa hingga saat ini kami menilai tidak adanya itikad baik dari Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara untuk melakukan perbaikan terhadap jalan lintas Provinsi Sumatera di Kabupaten Simalungun. Kami juga menilai tidak adanya upaya yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sumatera Utara yang berasal dari Daerah Pemilihan Sumut X yang meliputi Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar untuk mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna memperbaiki jalan rusak tersebut,” katanya.

Usai melakukan orasi di jalan lintas Pematangsiantar-Saribudolok tepatnya di Panei Tongah, massa melanjutkan aksi unjukrasa di PTPN IV Unit Marjandi.

Ketua GEMAPSI Anthony Damanik dalam orasinya di depan Gedung Unit PTPN IV Marjandi mengatakan,  berdasarkan investigasi mereka di lapangan, kondisi jalan rusak di Kabupaten Simalungun ini juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas PTPN IV yang kerap kali menimbulkan banjir yang tentunnya sangat berpengaruh terhadap kualitas jalan di Kabupaten Simalungun.

“Kami juga sudah menyampaikan ke Menteri BUMN, Jajaran Direksi PTPN IV Khususnya unit Marjandi untuk segera melakukan konversi tanaman sawit menjadi tanaman yang mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup atau segera angkat kaki dari Bumi HABONARON DO BONA,” tegas Anthony Damanik. 

Catatan Beritasimalungun, mereka wakil rakyat yang dipilih pada Pileg 2019 lalu yakni Mangapul Purba SE (PDIP), Rony Reynaldo Situmorang (NasDem), Ir Iskandar Sinaga (Golkar), Saut Bangkit Purba SE (Demokrat), Gusmiyadi SE (Gerindra), Franky Partogi Wijaya Sirait (PDIP), Dra Hj Hidayah Herlina Gusti Nasution (PKS), H Rusdi Lubis SH MMA (Hanura).

Bahkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah sejak memimpin 5 September 2018 lalu, juga abai soal pembangunan infrastruktur di Kabupaten Simalungun. Hal itu tampak dari tak adanya perbaikan jalan provinsi disejumlah titik, terkhusus Jalan Lintas Simpang Raya-Tigaras dan Pematangsiantar-Saribudolok.(BS-01)

Beritasimalungun-Pagi saat aku terbangun dari tidur. Kamar masih gelap, karena aku suka tidur dalam gelap. Lamat kulihat samar cahaya mengitip dari balik horden jendela. Masih dingin, kembali kutarik selimut menutupi tubuhku. Aku mengingat-ingat hari ini hari apa, aku harus kemana, sama siapa dan ngapain.? 

Trus besok aku ada acara apa, dimana, jam dst.. Jumat..? Sabtu..?Minggu..?Masalahnya adalah jika ada 2 kegiatan yang harus aku hadir , di hari dan tanggal dan jam yang sama, tapi tempat berbeda. Yang satu di Barat, yang satu lagi di Timur. Dan keduanya menurutku sama-sama penting. Disitulah sebenarnya aku ingin ke Utara. 

Karena disana tak ada siapapun yang mengenal aku. Seringkali dalam hidup, kita diharuskan memilih. 

Hitam atau Putih. Ya atau Tidak. Si Anu atau si Oni. Ke sana atau ke sini. Dondong opo salak. Dst.. dll.. dsb.

Dan itu bukan perkara yang gampang. Kalau kita bisa ambil keduanya, itu  juga termasuk pilihan. Atau kita tolak keduanya, itu juga pilihan. Setiap pilihan tentu punya value dan resiko sendiri.

 

Sebenarnya "tidak sulit" karena kita yang disuruh memutuskan. Artinya sukakmu mau pilih yang mana. 

Memilih untuk kepentingan diri kita saja kita sering kesulitan. "Aku makan apa ya..? " sambil memegang piring bengong melihat dimeja banyak kalee makanan enak bermacam ragam. 

Dia gak tau ada banyak diluar sana , orang dengan pertanyaan yang sama, tapi meja makannya kosong, ricecooker berisi nasi yang mengeras sisa semalam. 

"Aku pakek baju yang mana ya..? " Sambil bingung menatap lemari 4 pintu yang berisi ratusan pakaian yang rata-rata baru dipakai sekali dua kali. Dia gak tau ada banyak orang diluar sana  dengan pertanyaan yang sama , menatap lemari reot yang kakinya diganjal batu bata, hanya berisi beberapa helai pakaian lusuh. 

Pernahkah terpikir olehmu. Ada banyak orang yang tak punya pilihan. Dipaksa menerima kenyataan. Nah... Bagaimana memilih sesuatu  kepentingan yang bukan hanya untuk diri sendiri. Tapi terpaut dengan orang lain,  tentu berbeda cara kita untuk menentukan pilihan. 

Apalagi berkenaan dengan jabatan atau  status. Sering kali keputusan kita tidak bisa menyenangkan semua pihak. Ada yg merasa diuntungkan, ada yang merasa dirugikan. Ada pilihan yang bisa diambil keduanya , bisa dikombinasikan jika memang memungkinkan. 

Hanya tinggal pengaturan waktu saja. Misalnya di satu organisasi dia menjadi ketua, sementara di tempat lain dia jadi bendahara. Atau ada Mahasiswa yang kuliah di Hukum dan di Sospol sekaligus. Atau ada seorang Guru yang juga terdaftar di Ojol. 

Tapi ada juga yang emang tak bisa memilih keduanya. Oni kasi contoh misalnya memilih pasangan hidup. Kalau memilih antara yang baik dan yang buruk tentu tidak sulit untuk menentukan pilihan. Kita pasti pilih yang baiklah. 

Ya dooong... masak memilih yang buruk. Bagaimana memilih antara yang baik dan yang baik? Keduanya sama-sama baik. Nah...sebenarnya itu juga bukan pilihan yang sulit.

 

Ya pilih aja salah satunya, siapapun itu yang kamu pilih pasti gak salah pilih ..kan  keduanya sama-sama baik. Logikanya kan begitu, kenapa malah harus bingung. Onipun saat ini diperhadapkan dalam satu masalah dimana memang aku harus memilih. 

Keduanya sama-sama baik, dan sama-sama penting bagi hidupku. Eh... tunggu dulu..!!Gak usah ke mana-mana pikiranmu berkeliaran, membayangkan Oni jadi "Nai Harapan" Jangan kau pikir Oni ini sedang memilih pasangan hidup woiii....

Kembali ke topik. Jika kita diperhadapkan pada 2 atau lebih pilihan. Ada yang bisa kita ambil keduanya , ada yang memang harus memilih. Sebelum pilihan diterapkan dan diputuskan ingatlah ! Yang pertama yang harus diperhatikan adalah :

- Dengarkan apa kata hati, bukan apa kata orang 

- Apapun keputusan yang kita ambil pasti ada yang     dikorbankan untuk kehilangan. 

- Keputusan memilih tak boleh nanti ke nanti atau tunggu dulu, harus ada limit waktu. 

- Kalaupun pilihan kita salah, kita sudah siap menanggung konsekwensinya. 

Dan untuk memudahkan kita mengambil sebuah keputusan adalah. 

- Apakah kita bahagia dengan keputusan kita? 

- Pikirkan kebaikan apa yang kita dapat jangka pendek dan jangka panjang buat hidup kita. 

- Kalau pilihanmu tak membuat kebaikan bagi hidupmu buat apa kau hidup.

Semangat pagi Binjai..Selamat pagi  Indonesia. Tentukan pilihanmu secepatnya, jadilah bermanfaat. Setidaknya bagi dirimu sendiri. Oni emang kek gitu orangnya.(Penulis Adalah Pegiat Medsos)

Warga Kecamatan Hutabayu Raja seperti J Sinaga, B Haloho dan S Tambunan kepada wartawan mengatakan, Pemkab Simalungun telah memperbaiki jalan Tanahjawa - Hutabayu Raja beberapa tahun yang lalu namun kondisi jalan dikhawatirkan tidak akan bertahan lama. Pasalnya, truk over tonase masih bebas melintas di jalan ini.

Menurut mereka, kalau kondisi seperti ini tetap dibiarkan, jalan akan rusak dan berdampak buruk kepada masyarakat sekitar.

Diakuinya, beberapa hari lalu truk over tonase terbalik di jalan besar Hutabayu Raja tepatnya di Nagori Raja Maligas III. Akibat muatan yang telah melebihi kapasitas, ditambah lagi kondisi jalan yang rusak.

Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Simalungun diminta menindak tegas para pemilik truk yang melebihi tonase melintas di jalan besar Hutabayu Raja. "Kalau bukan kita, siapa lagi yang merawat jalan yang kita gunakan sehari-hari," katanya.(BS-01)