Pembukaan musyawarah terkesan alot saat sidang penetapan tata tertib dimana adanya 2 pengurus cabang olah raga yang meminta supaya pengurus periode sebelumnya membagikan laporan pertanggung jawaban keuangan namun ketua sidang menjelaskan akan segera didistribusikan pada waktu yang tepat.

Sidang musyawarah dipimpin oleh 5 orang antara lain: Piliaman Simarmata, Jesron Sihotang terpilih dari pengurus harian dan Aripin Sagala, Parsaoran Manulang, Yoga P utusan dari Pencab.

Seusai makan siang sidang dibuka kembali pukul 13.30wib dengan pembacaan laporan kerja dan laporan pertanggung jawaban keuangan periode 2012 - 2015 dengan membagikan salinan dokumen foto copy laporan kepada peserta musyawarah.

Piliaman Simarmata selaku pengurus KONI periode sebelumnya menjelaskan bahwa laporan keuangan juga selalu diaudit oleh BPK dan sampai saat ini tidak ada cacatan buruk tentang penggunaan anggaran tetapi hanya ada catatan melarikan dirinya bendahara dan selaku Ketua Umum, Piliaman sudah melaporkan hal tersebut ke Polres Simalungun dan prosesnya sudah 85% masuk dalam ranah tindak korupsi.

Bantuan yang diterima KONI Kabupaten Simalungun bersumber dari APBD Simalungun sangat pantastis dimana TA 2012 sebesar Rp. 1,3M dan Tahun 2014 sebesar Rp. 1,2M dan Tahun 2015 drastis merosot sebesar Rp. 300 Juta.

Gonjang ganjing dugaan penyimpangan Bantuan Sosial / Hibah bersumber dari APBD Simalungun kembali mengumandang disamping tidak adanya kejelasan dari pengurus KONI periode sebelumnya. Anehnya penyelidikan dan penyidikan oleh instansi penegak hukum terkesan melempem.

Permasalahan keuangan KONI yang hanya mengarah melarikan dirinya Bendahara menjadi pertanyaan karena masyarakat paham dimana kepengurusan KONI Periode 2012- 2015 satu kesatuan bukan hanya setir oleh Bendahara, dalam hal ini diharap instansi penegak hukum dalam hal ini pihak KEPOLISIAN yang menjatuhkan ranah permasalahan dalam bidang korupsi harus tegas dan lebih intensif melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Ketua PERBAKIN, Elkananda Syah dalam sambutanya meminta supaya laporan keuangan lebih diperjelas dalam post anggaran harus dicantumkan sedetail mungkin dan berharap supaya KONI Simalungun mencantumkan PERBAKIN dalam KONI, karena selama ini kantor KONI tidak jelas sehingga tidak ada hubungan kerja sama yang baik. Begitu juga PELTI berharap supaya permasalahan kantor dan sepeda motor serta bus sebagai aset KONI supaya diperjelas keberadaanya.

PERCASI Simalungun menegaskan keterlambatan Musorkab menjadi alasan mepetnya berbagai kegiatan dan memberikan nilai aplaus kepada Piliaman Simarmata yang berani mengakui berbagai kekurangan, dalam berharap angka angka laporan penggunaan anggaran harus disampaikan kepada seluruh pengurus cabang yang terdaftar di KONI Simalungun.

PABSI, PTMSI dan Pencab lainya berpandangan secara umum tidak bersedia menerima pertanggung jawaban laporan keuangan karena dalam laporan hanya tertera dana yang masuk tetapi rincian anggaran pengeluaran anggaran tidak jelas dalam musyawarah yang berjalan alot berharap supaya para Pencab memilih pengurus yang benar benar berjiwa olah  ragawan.

Penolakan laporan keuangan dari 6 pencab langsung dijawab pelaksana tugas pengurus KONI dan pengurus harian periode 2012 2015, Piliaman Saragih selaku ketua pelaksana tugas meminta supaya pencab jangan menolak laporan keuangan atas asas kepentingan dan harus berjiwa olah ragawan dan selaku pelaksana ketua umum Piliaman rela disalibkan bila dirinya terbukti korupsi.

Ulamatuah Saragih menjelaskan secara organisasi laporan banyak simpang siur karena waktu sangat mepet dan dengan  rendah hati meminta maaf akan hal tersebut dan menyampaikan adanya hal pergantian karena adanya faktor yang tidak pas dan sampai saat ini belum ada status yang jelas akan proses hukum tentang laporan keuangan.

Sisi lain sesuai ADRT KONI dalam musyawarah tidak semestinya ada hal interupsi penolakan laporan pertanggung jawaban dan mengenai kantor sekretariat berada di Pamatang Raya yang selama ini sangat disayangkan oleh para pengurus Pencab karena lokasi kantor yang sangat jauh untuk ditempuh.

Setelah terjadinya pro kontra dan saling berbalas pantun akan penolakan laporan keuangan yang menciptakan suasana memanas acara langsung diteruskan dengan pencabutan hak kepengurusan KONI 2012-2015 dan langsung diteruskan dengan acara pengumuman calon Ketua Umum KONI yang diikuti 3 orang antara lain: Drs. Ulamatuah Saragih.MH, 7 Pencab mendukung Bambang K dan Jesron Sihotang hal ini langsung dibacakan oleh Ketua Penjaringan dan para kandidar diminta untuk mengikuti tes narkoba yang langsung dilakukan BNN Pematangsiantar.

Dengan adanya persyaratan tes urine kembali lagi suasana memanas karena dalam tata tertib tidak ada tertera adanya tes urine dan adanya penolakan oleh Ulamatuah Saragih. Sampai berita ini diterbitkan belum ada terlihat kelanjutan untuk pemilihan ketua.(Syamp)

"Penurunan 3% plus minus. Ini tergantung pakai premium atau solar," ujar Jonan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Penurunan ini berlaku untuk angkutan penyeberangan (laut dan sungai), angkutan kereta dan angkutan transportasi darat.

Untuk transportasi darat seperti bus perkotaan hingga antar kota antar provinsi, Jonan akan mengirim surat edaran kepada Kepala Daerah. Surat tersebut berisi rekomendasi untuk penurunan tarif angkutan. Tarif angkutan darat sendiri diatur oleh Pemerintah Daerah sedangkan tarif angkutan penyeberangan dan kereta diatur oleh Kementerian Perhubungan. "Nanti dituangkan dalam surat Menhub," sebutnya. (DTK)

Terkesan pembiaran dan tidak peduli akan aset daerah diperlihatkan Pemerintah Kota Pematangsiantar akan GOR yang sudah terlihat bak pakaian yang compang camping, kuat dugaan sejak tahun 2010 -2015 pasti ada ditanpung anggaran untuk perawatan maupun rehap namun disinyalir adanya oknum yang berupaya menghilangkan dana perawatan.

Pj. Walikota beserta para anggot DPRD Pematangsiantar bersedia meninjau areal GOR saat siang hari yang sunyi sepi dan kumuh serta tak terawat dan menyempatkan malam hari berkeliling di areal GOR yang gelap gulita tanpa penerangan karena 3 bulan belakangan pihak PLN memutuskan hubungan jaringan karena seluruh instalasi kabel dalam beton sudah korsleting dan supaya dapat menikmati hiburan tontonan gratis areal GOR yang beralih fungsi sebagai tempat memadu kasih (maksiad) serta tempat berkumpulnya para pelaku tindak kriminal.

Kadis Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan Pematangsiantar, FATIMAH SIREGAR melalui selular maupun disambangi di ruang kerjanya berkeras bahwa GOR bukan lagi tanggung jawab instansinya dan menyampaikan bahwa tidak ada anggaran yang ditampung pada APBD.

Kabid Aset Pemko Siantar melalui hubungan selular menjelaskan bahwa sampai detik ini bahwa GOR masih sepenuhnya tanggung jawab Disporparbud dan masih tercatat dalam buku besar aset daerah, namun disinggung mengenai dana perawatan pertahun yang ditampung pada APBD tidak ada penjelasan karena bukan bagian aset yang mengelola anggaran tetapi bendahara.

Tidak terawatnya GOR menimbulkan asumsi apa memang benar Pemko Pematangsiantar tidak mempost kan anggaran yang ditampung di APBD tiap tahunya atau bila menang ada anggaran  dikemanakan peruntukanya karena puluh tahun tidak ada perawatan yang dilakukan pada gedung GOR.

Fatimah Siregar dijumpai diruang kerjanya, Rabu (30/3) pukul 10.45wib menjelaskan semenjak menduduki pimpinan Disporparbud tidak ada anggaran yang ditampung untuk perawatan maupun hal lainya.

Namun selama ini untuk kebersihan maupun potong rumput di areal GOR selalu mereka lakukan tanpa mengharapkan anggaran yang ditampung di APBD, begitu juga dengan issue tentang tunggakan utang retribusi air PDAM tidak ada ditampung dalam APBD 2015 namun untuk pembayaran utang retribusi sudah ditampung pada APBD 2016.

Sebelumnya Fatimah mengklaim bahwa GOR bukan lagi aset binaan dinasnya tetapi waktu masa Tuahman Saragih menjabat Kadis sudah ada penyerahan GOR ke walikota namun tidak diketahui tindak lanjut prosesnya, selain itu Fatimah semenjak menjabat sebagai kadis pertengahan tahun 2015 belum pernah menerima post dana perawatan maupun pembayaran rekening listrik yang tertampung pada APBD.

"GOR bukan lagi aset binaan kami karena waktu masa kepemimpinan Bapak Tuahman Saragih aset tersebut sudah diserahkan langsung ke walikota tapi tentang prosesnya saya tidak tau, perlu diketahui adanya upaya penyerahan karena mungkin selama ini anggaran untuk GOR tidak ada ditampung tiap tahunya di APBD" urainya.

"Semenjak saya menjabat kepala dinas disini saya tidak pernah mengelola anggaran yang ditampung di APBD 2015 untuk perawatan maupun rehab GOR, jangankan untuk perawatan sedangkan issue yang beredar dulu dikatakan saya maupun dinas berutang ke pihak PDAM memang post anggaran untuk itu tidak ada begitu juga dengan untuk pembayarab rekening listrik tidak ada ditampung, tetapi untuk pembayaran tunggakan retribusi air pdam sudah saya ajukan dan sudah ditanpung di APBD 2016" jelasnya.

Ditanya mengenai apakah memang ada anggaran yang dipost kan ke GOR semenjak tahun 2010 - 2015 untuk dana perawatan maupun rehab, namun Fatimah hanya tersipu senyum dan tidak bersedia memberikan komentar terapi menjelaskan bahwa itu bukan ranahnya untuk menjelaskan.

Fatimah juga berharap supaya DPRD maupun atasnya (walikota.red) bersedia lebih memperhatikan GOR yang tampak hampir tumbang, demi memajukan dunia olah raga maupun melahirkan kader atlet yang mampu mengharumkan Kota Siantar tingkat provinsi baik nasional sampai kanca internasional haruslah dilakukan penataan dan pembangunan sarana dan prasarana olah raga.

"Namun kemarin saya atas nama pemerintah kota sudah melakukan permohonan kepada kementerian supaya bersedia memberikan suntikan dana untuk membangun maupun merehabilitasi sarana dan prasana penunjang kemajuan olah raga untuk Siantar, karena APBD siantar tidak mampu untuk menata kembali GOR" tutupnya.

Terlantarnya GOR bukan semata mata hanya tanggung jawab Kadisporparbud tetapi tanggung jawab bersama warga siantar khususnya Walikota sebagai pimpinan pemerintahan dan DPRD sebagai wakil rakyat yang berperan serta untuk memggodok APBD.

Guna meningkatkan dan melahirkan atlet olah raga perlunya melakukan pembenahan dan bila perlu Walikota dengan kerja sama dengan legislatif bersedia merelokasikan guna menyatukan lahan GOR dengan Stadion. (Syamp)

Karya-karyamu akan tetap dikumandangkan, sebagai bentuk pujian dan/atau kesaksian atas kasih dan rahmat Tuhan atas hidup dan kehidupan manusia ini. Dari Pdt Wilmar Girsang.

N br Lubis  selaku tenaga honor penjaga GOR dijumpai, Selasa (29/3) pukul 11.30wib menjelaskan Sudah 3bulan PLN Putuskan kabel ke meteran GOR karena sebelumnya terjadi korsleting seluruh pasangan kabel dalam tembok dan mungkin juga rekeningnya tidak dibayar Dispora. Anehnya pihak PLN sudah pernah meminta perbaikan dengan biaya Rp.2.000.000.- namun Kadis Pora menjelaskan tidak ada lagi anggaran yang ditampung untuk perawatan dan lainya pada GOR.

"Sudah 3bulan lampu PLN tidak hidup makanya kami pakai lampu teploklah menjadi tambahlah pengeluaran kami untuk beli minyak tanah, sebelumnya sudah ada orang PLN mau perbaiki instalasi dengan dana Rp. 2.000.000.- tapi kata Fatimah Kadis Pora tidak ada dana sebesar itu" jelas N br Lubis.

"Memang semenjak ibu Fatimah ini jadi Kepala Dinas Olah Raga tidak ada lagi diperhatikan GOR ini, coba abang lihat sudah banyak yang rusak dan kalau malam ini jadi tempat maksiat dan perkumpulan para orang jahat, namun Kadis tidak mau tau akan perihal ini" kesalnya.

Hal senada juga diungkapkan I. Lubis selaku pemegang SK sejak tahun 1991 sebagai honor penjaga dan bagian kebersihan GOR membenarkan semua penjelasan rekan kerjanya dan anehnya 2bulan belakangan ini dirinya tidak lagi menerima gaji honor dari Dinas Olah Raga tanpa alasan pasti namun Kadis Pora melalui staff nya bermarga Marpaung menjelaskan bahwa dirinya akan dipindahkan ke gedung Pariwisata yang terletak di samping taman bunga Pematangsiantar.

" Saya sudah puluhan tahun jadi honor disini dan saya punya SK langsunf dari Sekda tapi kenapa Fatimah selaku Kadis Pora seenaknya katanya memindahkan saya dan sudah 2bulan saya tidak dapat honor mau makan apa saya Ibu Fatimah dan Bapak Marpaung" keluhnya.

Bangunan GOR saat ini sangat menprihatinkan dimana atapnya sudah banyak yang berterbangan ditiup angin, lantai bagian dalam gedung sudah banyak berlubang dan hanya ditutupi dengan batu seadanya, instalasi listrik dalam tembok sudah banyak mengakibatkan korsleting sehingga sudah 3bulan terputus dari tiang pembagi konsumen milik PLN.

Disayangkan sikap tidak bertanggung jawab diperlihatkan Kadis Olah Raga selaku instansi yang bertanggung jawab sampai detik ini akan kelangsungan perawatan GOR, bahkan dalam hal ini sudah menelantarkan asset daerah.

Matinya dunia olah raga di kota Siantar disinyalir karena tidak mendukungnya sarana dan prasarana yang belakangan diketahui Kadis Pora lebih mementingkan mengkomersilkan lahan GOR dan lainya kepada pihak Pasar Malam yang hasil sewanya juga belum tentu masuk KAS daerah.

LSM FORUM 13 dengan tegas akan melakukan investigasi lebih akurat dan bila mana ada ditemukan kejanggalan akan resmi menyurati instansi penegak hukum karena kuat dugaan selama puluhan tahun dana perawatan GOR ditampung tiap tahunya pada APBD Kota Pematangsiantar namun sesuai fakta lapangan sudah puluhan tahun juga tidak ada perawatan dilakukan Pemko dan jelas kesalahan fatal yang terjadi adanya upaya menelantarkan aset daerah.

Bila mana Pemko tidak bersedia lagi untuk memperbaiki maupun membenahi GOR yang sebenarnya mampu mendongkrak dan melahirkan atlit yang bagus FORUM 13 menyarankan supaya Pemko memberikan kesempatan kepada instansi yang mampu menjadikan GOR bermanfaat kembali bukan untuk dikomersilkan sebagai tempat pasar malam. (Syamp)