09:09

Memalukan, Proyek Jaling Huta IV Buntu Bayu Dikorupsi

Written By GKPS JAMBI on Monday, 30 June 2014 | 09:09

Proyek peningkatan jalan lingkungan di Huta IV Simpang Pote Nagori Buntu Bayu Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun dengan pagu dana sebesar Rp. 100.000.000.- diduga kuat dikorup. Pembangunan hanya mampu membangun jalan dengan bahan rabat beton sepanjang 160meter dan lebar 195 -200cm, pencurian volume juga terlihat dari ketebalan coran hanya 10 - 13cm

Melihat lokasi penempatan pekerjaan sebelumnya tidak pernha ada pembatuan (pengerasan jalan) seharusnya jalan lingkungan menggunakan kaki pondasi disisi kanan-kiri sedalam 10cm sehingga ketebalan disisi jalan harus mencapai 25cm tetapi rekanan tidak mengerti akan juknis dan juklat peningkatan jalan lingkungan dengan rabat beton begitu juga dengan PPK yang kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab seharusnya selama pekerjaan harus berada dilokasi namun tidak sungkan-sungkan seorang PPK tidak pernah terjun kelokasi kegiatan hanya menerima laporan dari rekanan dan melihat hasil pekerjaan dari dokumen foto yang diabadikan pelaksana

Pantauan menunjukkan, pekerjaan yang sudah rampung tiga bulan yang lalu sudah terlihat beberapa keretakan mulai dari simpang pote sebagai titik nol pekerjaan yang melingkar hanya mengitari sekitar 10 rumah warga menuju titik akhir kegiatan menuju simpang musolah Huta IV Nagori Buntu Bayu, adanya temuan keretakan dinilai akibat campuran adukan semen, pasir, batu pecah dan air sangat melebihi ketentuan

Wanto (42) yang bermukim didekat musolah menjelaskan pekerjaan sudah selesai sekitar 2-3bulan yang lalu, tetapi mulai dilaksanakan pekerjaan tidak seorang pun terlihat konsultan dilapangan begitu juga dengan PPK, rekanan sangat arogan bahkan tidak terlihat bermasyarakat malah warga tidak mengenal siapa rekanan pelaksanaan,

Selain lemahnya pengawasan dari Dinas Tarukim, Wanto juga sangat menyayangkan tidak adanya keterbukaan dengan tidak mendirikan plang proyek tetapi setelah selesai pelaksanaan terlihat adanya peran serta Kepala Desa, "ini sudah selesai sekitar 2-3bulan yang silam bang, tetapi seingat saya tidak pernah kok ada plang proyek disini, malah kami tidak tau akan adanya kegiatan ini entah dari mana sumber dananya, tetapi waktu pengukuran pernah terlihat pangulu nagori kami ikut" jelas Wanto

Salah seorang narasumber yang namanya tidak bersedia dipublikasikan menjelaskan proyek tersebut dikerjakan atas aspirasi salah seorang Caleg DPRD Simalungun tetapi tidak jelas identitasnya, begitu juga penyimpangan pelaksanaan terlihat dari adukan semen yang begitu tidak masuk akal ketahananya, anehnya campuran yang dilakukan rekanan menggunakan mesin pengaduk (molen) dengan ketentuan 1/2 sak semen, 4ember batu pecah dan 24 sekop pasir

Siagian sebagai PPK peningkatan jalan lingkungan kecamatan hatonduhan saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya (Rabu, 25/6) pukul 12.30wib membenarkan adanya kegiatan tersebut dan rekananya berdomisili dikota Medan tetapi saat ditanyakan volume dan teknis pelaksanaan sang PPK sesaat terdiam dan tidak mengigat volume dan identitas perusahaan yang dihunjuk sebagai pelaksana kegiatan " Benar saya PPKnya tetapi gmana lah ya lae, saya lupa volume dan perusahaan rekanannya yang jelas rekananya orang medan" jelas Siagian. (SyamP)

09:05

Pengelolaan Kebun Unit Marihat Simalungun Buruk

Kebun Unit Marihat, Kabupaten Simalungun

Pengelolaan Kebun Unit Marihat, Kabupaten Simalungun terindikasi buruk. Kebun unit Marihat yang sudah bergabung ke PTPN IV Medan tertanggal 11 Maret 1996 dengan luas areal konsesi 4.413,66 Ha sesuai dengan sertifikat HGU Nomor 12/HGU/BPN/2006 budi daya Kelapa sawit sejak tahun 2005 produksinya terus merosot.

Secara administrasi kebun terlerak di Kabupaten Simalungun meliputi 4 Kecamatan dari 17 Desa / Kelurahan tetapi dalam hal ini menegemen kebun tidak begitu respek akan lingkungan sekitar begitu jug dengan bantuan bantuan yang digucurkan seperti berbentuk CSR kurang adanya keterbukaan terhadap publik dalam hal ini menegemen kebun berupaya untuk selalu menutub diri dari insan pers guna tidak terkuaknya dugaan penyimpangan walaupun Menejer Unit sudah gonta ganti tetapi perilaku pimpinan kebun unit juga selalu tertutub

Sarat penyimpangan akan dana bantuan dan dana perawata tanaman kelapa sawit di kebun marihat sangat tertutub dengan rapi, adanya campur tangan aparat maupun organisasi dan premanisme yang menjadi tameng perkebunan membuat sebagian insan pers ciut untuk membongkar segala penyimpangan yang dilakukan menegemen kebun.

Tanaman kelapa sawit yang di tanam 2005 tepatnya di afdeling 2 blok 23-05 banyak yang tidak terawat serta kurangnya pemupukan yang seharusnya dilakukan persemester (1x 6 bulan) secara normal dan bisa juga dilakukan 3 kali tahap pemupukan jika tanaman sudah terindikasi keadaan darurat mengakibatkan banyak tanaman yang kondisinya tidak produktif, namun dana pemeliharaan perawatan dan dana pemupukan selalu dianggarkan sesuai kebutuhan yang diperlukan.

Pantauan dari lahan afdeling I dan II, keadaan tanaman sangat banyak yang rusak, seperti batang pohon yang membusuk / penyakit busuk pangkal batang (Basal Stem Rod/BSR) mengakibatkan pohon kelapa tumbang, Gejala serupa juga dapat diamati pada tanaman dewasa dimana beberapa daun tombak tidak terbuka dan kanopi daun umumnya pucat.

Daun yang terserang kemudian mati dimana nekrosis dimulai pada daun yang paling tua dan merambat meluas ke atas ke arah mahkota daun. Tanaman kemudian mati dimana daun kering terkulai pada ujung pelepah pada batang. Serangan jamur Ganoderma, Kumbang tanduk (Oryctes rhinoceros (L)), Ulat Api diduga yang telah menyerang kebun unit marihat tidak pernah di cermati Menejer Unit saat ini maupun Menejer terdahulu tetapi hanya memikirkan pemasukan demi mengisi pundi pundi kas keluarga.

Hasil investigasi dari lahan kebun tanaman banyak yang sudah tak terawat berkisar antara 200 – 500 pohon kelapa sawit di berbagai blok tetapi adanya unsur pembiaran tanpa adanya tanggapan menimbulkan asumsi Asisten Kepala dan Menejer Unit tidak bekerja sesuai Tupoksi tetapi hanya memikirkan gaji dan tunjangan yang akan diterima tiap bulanya tidak memikirkan untuk meningkatkan produksi. Kurang terawatnya kelapa sawit di nilai akibat kelalaian maupun ketik mampuan Asisiten kepala kebun unit Marihat mengemban tugas serta tidak adanya ketegasan dari Menejer sebagai pimpinan teratas di kebun unit.

Saaat disambangi, kantor kebun unit marihat namun salah seorang security dengan cirri –ciri badan tinggi sekitar 170cm, kumis tebal, kulit sawo matang dengan sigap menegaskan bahwa Mulyadi Is Menejer Kebun Unit Marihat tidak berada di tempat, security terlihat tidak bersahabat dengan menunjukkan arogansian tidak mengijinkan RN bertemu dengan siapa pun tetapi harus buat janji dan dengan nada lantang sang petugas keamanan tersebut menyerukan untuk datang besok hari dan buat janji ketemu. (SyM)

09:00

SMP Negeri 1 Panombean Panei "Gortak" "Lakukan Pungli" Rp. 120.000.- Siswa Ambil SKHU

Dunia pendidikan tercoreng akan ulah Bapak Ambarita Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gortak Kecamtan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun melakukan pungutan liar kepada siswa kelas IX yang sudah lulus mengikuti ujian nasional, Untuk mengambil SKHU setiap siswa dikenai biaya sebesar Rp. 120.000.

Iqbal salah seorang siswa yang dijumpai dipersimpangan sekolah, Kamis (26/6) pukul 13.20wib menerangkan adanya kewajiban bayaran dalam pengambilan SKHU dan diberikan langsung oleh siswa ketangan R br Aritonang selaku guru di sekolah, anehnya uang tersebut bukan diserahkan orang tua / wali murid

"Ia pak kami baru ambil SKHU dan kami sendiri yang bayar uangnya sebesar Rp. 120.000.- langsung ketangan seorang guru yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah, kami tidak dikasih ambil SKHU kalau tidak membawa uang sebesar itu pak, tadi kami langsung yang kasih uangnya bukan Mama karena mamah masih kerja pak " jelas Iqbal

Ditempat terpisah Rudi juga yang baru mengambil SKHU datang sendiri ke sekolah berhubung kedua orang tua kerja, sekelompok siswa lainya langsung mengiyakan adanya "pungutan liar" yang dilakukan Kepala Sekolah, seorang guru sebelumnya pernah mengeluarkan opini barang siapa yang menceritakan hal tersebut keluar lingkungan sekolah akan dikenai sanksi maupun hukuman yang tidak jelas maksud dan tujuanya

" Kami baru ambil SKHU pak dan langsung bayar uang nya sebesar Rp.120.000.-, orang tua kami kan lagi kerja pak jadi nga mungkin mereka yang datang kesekolah" jelas Siswa

"Tadi pagi Bapak dan Mamah saja sangat sedih pak waktu aku minta uangnya untuk ambil SKHU karena Bapak saya hanya Kuli bangunan dan Ibu saya hanya Karyawan harian di perkebunan, dengan adanya kewajiban membayar uang sebesar itu yah seperti kami orang miskin ini jadi berkurang lah pak untuk belanja dirumah, malah kata ibu kok bisa sebesar itu, tetapi mau tidak mau pak terpaksa kami bayar kalau tidak dibayar kami ga bisa ambil Ijazahnya untuk mendaftar ke SMA" keluh Rudi

Bpk Ambarita sebagai Kasek SMP Negeri 1 Gortak saat dihubungi melalui telepon selular (Kamis, 26/6) tidak bersedia memberikan penjelasan akan adanya "Pungli" yang dilakukannya kepada seluruh siswa yang mengambil SKHU, dilain sisi sang Kasek bak tidak takut akan hal tersebut malah terdengar menantang insan Pers untuk menguak akan adanya pembayaran kewajiban pengambilan SKHU, arogan dan bak premanisme menyampaikan informasi bak tidak sosok pendidik

Herlince Purba Ssebagai K.UPTD Pendidikan Panombean Panei menjelaskan tidak ada aturan yang tertulis dalam peraturan adanya kewajiban untuk mengambil SKHU, selain menjelaskan tidak adanya kewajiban bayaran Herlince juga menegaskan akan dalam waktu yang dekat akan berkoordinasi dengan Kasek dan akan memanggil guna meminta penjelasan akan pungutan liar yang menyengsarakan orag tua siswa dan mencoreng Dunia Pendidikan.(SyamP)

08:57

Ditemukan Proyek Siluman Peningkatan Saluran Irigasi Laras II di Kecamatan Siantar - Simalungun

Ditemukan Proyek Siluman Peningkatan Saluran Irigasi Laras II di Kecamatan Siantar - Simalungun

Pelaksanaan proyek parit pasangan di Dusun Sidomakmur Nagori Laras II Kecamatan Sintar, Kabupaten Simalungun ditemukan ada penyimpangan. Proyek irigasi setinggi bangunan 115cm, tebal dinding pasangan 30cm, lebar volume tampak dasar bawah 140cm dan tampak atas 162cm yang sudah rampung dikerjakan 2 bulan silam tanpa mendirikan plang papan proyek.
Pantauan langsung dari lokasi proyek yang terbengkalai bahkan diduga adanya unsur kesengajaan dari rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan, anehnya dinding pasangan langsung di timbun dengan tanah guna menutupi sangat ketebalan yang diduga tidak sesuai dengan bestek, pencurian volume pasangan terlihat dibagian titik tengah dinding bangunan
Supriono warga setempat menjelaskan kegiatan tersebut mulai dikerjakan tidak pernah terlihat dipasang plang proyek sehingga warga tidak mengerti akan adanya kegiatan dan sumber anggaran dari Dinas mana, pelaksanaan juga sangat terlihat asal jadi dan adanya sebagian di bahu dinding pasangan saluran irigasi terkatung- katung tanpa diplester
" Pemborongnya kami ga tau bang siapa karna mulai dikerjakan pun tidak pernah ada plang proyek, anehnya bang masa rekananya tidak bersahabat malah kalau ditanya akan keberadaan proyek tidak mau memberitahukan, penyusunan batu dinding pasangan pun bang sangat terlihat janggal karena bukan disusun sesuai ukuran potongan lebar, Konsultanya pun bang tidak pernah terlihat dilokasi proyek" tutur Supriono
Dilain tempat, Retno warga Sidomakmur yang keseharianya berprofesi sebagai kuli bangunan sangat menyayangkan hasil proyek yang diduga terkesan asal jadi bahkan adanya dugaan banyak pencurian dari bestek mulai dari ketebalan, tinggi dinding pasangan, kemiringan pasangan serta campuran adukan semen melebihi dari standar
Informasi yang terdengar proyek bangunan peningkatan jaringan saluran irigasi bersumber dari APBD Simalungun dan dikelola dari Dinas Tarukim Simalungun, namun sampai berita ini diterbitkan tidak ada seorang dari Instansi tersebut bersedia mengangkat telepon selular. (SyamP)

08:44

Membungkus Kegagalan dan Penyimpangan Bupati Simalungun JR Saragih

Jalan lintas Tigaras, Simalungun kondisinya hingga kini masih rusak parah.

Tak terasa, sudah 4 tahun DR. J.R.Saragih.SH.MM menjabat sebagai Bupati Simalungun. Namun sampai saat ini belum ada perubahan yang signifikan dalam kemajuan pembangunan infrastruktur di Simalungun secara adail dan merata. Perbedaan (perubahan yang dijanjikan saat orasi kampanye) dari bupati pendahulunya, JRS hanya mampu gonta ganti kepala sekolah, kepala puskesmas, Lurah, Camat dan Kepala Dinas serta hanya mampu membangun "kota kerajaan" pribadi. Sementara pembangunan infrastruktur sentra pertanian dan pelosok di Simalungun masih diabaikan.
Pro-Kontra sangat sumbang terdengar di setiap pelosok Simalungun akan kepemimpinan sang bupati. Penilaian masyarakat yang sangat membanggakan JRS berharap sang idola mampu terpilih kembali dan memimpin Simalungun dua periode.

Disisi lain masyarakat yang kontra sangat menyayangkan segala kebijakan bupati. Dimana masyarakat memberikan kepercayaan dan dengan hati tulus memilih JRS sebagai bupati dalam pesta demokrasi 4 tahun silam.

Karena JRS dinilai tegas, bermartabat, jujur, piawai, bijak, arif, naturalis dan mampu membawa perubahan Simalungun semakin maju dan jaya. Namun sekarang penilaian tersebut menjadi prahara serta banyak orang dari berbagai lapisan menilai bahwa JRS gagal dalam memimpin Simalungun.
Pantauan sejak dilantiknya JRS sebagai Bupati Simalungun di duga sudah banyak melakukan penyimpangan mulai dari gonta-ganti SKPD hanya untuk menutupi segala kecurangan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan.

Pembangunan pagar perkantoran SKPD yang tidak bermanfaat yang mengakibatkan kerugian uang negara sampai ratusan juta rupiah. Pengalihan anggaran semena-mena tanpa adanya persetujuan DPRD.

Pengadaan finger print untuk meningkatkan kedisplinan para pegawai namun sampai saat ini tidak berfungsi bahkan server utama di BKD tidak jelas. Pembangunan Bandara Raya di lahan yang sesuai info di peruntukkan lokasi pembangunan infratruktur peningkatan pendidikan Simalungun seperti laboratorium pendidikan.

Anehnya sampai saat ini belum ada Izin dari Dinas Perhubungan Sumatera Utara serta pembangunan alun alun sekaligus diperuntukkan kantor bupati baru di Hapoltakan, Pamatang Raya dengan alasan sang Bupati tidak bersedia menempati kantor lama karena sudah tidak layak pakai serta sudah banyak mengalami keretakan.

Namun keanehan terjadi. Kalau memang kantor bupati lama tidak layak pakai, apa alasan JRS menyerahkan bangunan seharga miliaran tersebut untuk kantor DANDIM Simalungun serta belum pernah diturunkanya staff ahli bangunan baik dari inspektorat untuk menguji kelayakan bangunan tersebut.

Ada juga asumsi Sang Bupati tidak bersedia menempati kantor lama karena takut akan mistik santet ataupun pantang naik tangga karena sudah menjadi rahasia umum setiap ada kegiatan Sang Bupati selalu ada gangguan alam yang tidak bisa diterima akal sehat secara normal.
Dilain sisi Sang Bupati disinyalir tidak pernah setulus hati untuk memajukan Simalungun tetapi hanya memuluskan kejayaan bisnis pribadi di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya. Terlihat dari pembangunan jalan yang sangat lebar serta tembok pembatas bahu jalan bak jalan tol di sepanjang Hapoltakan yang belum tepat sasaran dan sangat berlebihan.

Hal ini di nilai hanya penghambur hamburan anggaran dilihat dari masih banyaknya infrastruktur jalan penghubung antar kecamtan, antar nagori dan antar dusun yang hancur total bahkan hampir tidak bisa di lalui oleh masyarakat sehingga membatasi aktifitas peningkatan perekonomian simalungun.
St Berlin Manihuruk, tokoh masyarakat Desa Hutaimbaru, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun menilai kepemimpinan JRS tak berpihak kepada rakyat kecil. Misalnya pembangunan jalan-jalan ke desa-desa terpencil masih diabaikan JR Saragih. Kemudian pembinaan petani yang ada di Kabupaten Simalungun nihil.

Dilihat dari dugaan korupsinya hanya menunggu pemeriksaan KPK dimana Bupati JR Saragih mulai dari Tahun 2010 dilantik sangat banyak mengeluarkan anggaran untuk belanja yang kurang tepat sasaran. Melihat dari P-APBD setiap tahunya terhitung mulai Tahun Anggaran 2010 sangat tinggi dan berbanding terbalik dari pada P-APBD Tahun Anggaran sebelumnya (dibawah Tahun anggaran 2010.red).

JRS juga banyak mengagkat Kepala Dinas maupun Camat tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang di miliki walaupun secara administrasi tidak menyalahi peraturan tetapi apakah yang diposisikan tersebut mampun memimpin dan meningkatkan kinerja kedinasan.

Padahal tidak pernah belajar akan dinas yang dipimpin, seperti halnya Johanes Gurning berbekal tamatan Sarjana Pertanian dan sejarah kepegawaiannya sebagai Penyuluh Pertanian Lapagan - Kepala Unit Pelayanan Teknik kecamatan Dinas Pertanian.

Kepala BP4K saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PU Bina Marga simalungun yang di nilai gagal dala pertanggung jawaban karena sampai januari 2014 masih banyak proyek yang belum finising 100% namun Laporan Pertanggung Jawaban rekanan sudah disetujui secara administrasi. Selain beberapa hal diatas masih banyak dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh JRS seperti pemberian Izin operasional PT. Jaffa yang bergerak di bidang tambak ikan dengan keramba terapung yang akan mengakibatkan pencemaran Danau Toba. (SyamP/Lee)

St Berlin Manihuruk, Tokoh Masyarakat Desa Hutaimbaru, Kecamatan Pamatang Silimakuta Kabupaten Simalungun.

JR Korupsi?

Helikopter JR Saragih ternyata sewaan Pemkab Simalungun?

St Berlin Manihuruk, Tokoh Masyarakat Desa Hutaimbaru, Kecamatan Pamatang Silimakuta Kabupaten Simalungun bersama St Monang Saragih SH saat melintasi jalan keliling Danau Toba di Hutaimbaru yang kondisinya hingga kini masih rusak.

08:14

Menuju GKPS Samosir

Lahan GKPS Samosir

Maju Tak Gentar
Sekali Layar terkembang, surut kita berpantang!
Setelah kurang lebih dua Tahun Pos Kebaktian Gkps di Samosir, kini sudah memiliki Lahan untuk mendirikan gereja! Tanah sudah selesai di kerjakan oleh alat berat!
Terpujilah Tuhan yang memakai orang-orang yang terus mau berpartisipasi, kiranya Tuhan memberkati mereka (yg selalu memberi tanpa perlu "nama"). Mungkin mereka tetap mengingat ucapan Yesus, "Martuahan do na mambere" Mari ikut berpartisipasi utk Pembangunan Gereja dan balai ret-reat GKPS Samosir ress. Gkps Tigadolok sekaligus sebagai gereja pariwisata!

Menuju GKPS Samosir

Menuju GKPS Samosir. Sumber Foto FB Cross Turnive

08:10

BPOC HIMAPSI MEDAN

BPOC HIMAPSI MEDAN

Badan Pertimbangan Organisasi Cabang Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (BPOC HIMAPSI MEDAN), Mangucaphon Selamat Menunaihon Ibadah Puasa 1435 H, hubani Haganup Kader HIMAPSI, Warga Simalungun na melaksanahon.
Wakil Sekretaris BPOC HIMAPSI MEDAN

12:15

Guru di Simalungun, Antara Sapi Perahan dan Kambing Hitam

Written By GKPS JAMBI on Friday, 27 June 2014 | 12:15

Oleh: Ramlo R Hutabarat

Guru, banyak orang mengatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Meski pun kawan saya bilang, cuma pahlawan tak berdaya. Lihat saja misalnya, betapa buruknya nasib guru terutama seiring dengan era otonomi daerah. Pemerintah daerah tidak lagi mengurusi guru seperti di masa dulu ketika guru diurus oleh pemerintah pusat.

Para politisi pun, cuma pura-pura peduli pada jelang pemilu saja kepada guru. Saat itu, acap kali disebut-sebut guru adalah garda terdepan pendidikan, ujung tombak maju mundurnya pendidikan. Padahal, semua itu mereka katakan hanya karena ingin mendapatkan suara dari guru pada saat pemilu. Tapi habis pemilu, habislah perhatian pada mereka. Bagai kata pepatah, habis manis sepah dibuang.

Lihat misal guru di Simalungun, ketika daerah ini dipimpin JR Saragih sebagai bupati serta Wasin Sinaga sebagai Kepala Dinas Pendidikan Simalungun. Di bawah kepemimpinan yang dua orang ini, guru acap kali pada suatu kesempatan dijadikan sapi perahan dan sekaligus pada kesempatan lain dijadikan pula sebagai kambing hitam. Oalah. Siapa memang bisa bilang apa. Tak percaya ?

Hampir setiap bulan berjalan sepanjang tahun, gaji guru di daerah ini dipotong untuk dan dengan alasan apa saja. Pebruari lalu milsanya, ada potongan Rp 150.000 dengan alasan untuk penerbitan Surat Keputusan Jabatan Fungsional Guru.

Anehnya, SK JFG ini tidak akan pernah digunakan guru untuk keperluan apa saja. Kata lainnya, tak ada gunanya. Dan yang paling aneh, SK ini ditandatanagani oleh Pintor Siahaan padahal dia cuma seorang Plt Kepala Dinas Pendidikan Simalungun saja. Saya pikir, seorang Plt tidak berwenang untuk menerbitkan sebuah SK. Tapi itulah fakta dan nyatanya. Siapa pula memang mau bilang apa.

Menyusul pada gajian Maret lalu, gaji guru di Simalungun kembali lagi dipotong untuk dan alasan pemberkasan kelengkapan administrasi Tunjangan Sertifikasi. Besarannya Rp 250.000 per guru yang dilakukan melalui kepala sekolah atau bendahara sekolah. Lagi-lagi guru tidak bisa bilang apa. Mau menolak atau bagaimana, bisa berakibat fatal dalam karirnya. Boleh jadi dipindahtugaskan ke daerah lain yang jauh dari tempat tinggalnya. Kalau sudah begini, guru cuma bisa menangis sendiri. Menahan derita dalam hati, paling-paling hanya gigit jari.

Selanjutnya bulan berikutnya, kepada guru dibebankan lagi Rp 150.000 untuk mendapatkan SK Dirjen tentang Sertifikasi. Lantas, ada lagi untuk mendapatkan SK Bersama dikenakan (lagi) potongan gaji juga sebesar Rp 150.000 per guru. Dan selanjutnya dan selanjutnya yang entah-entah apa lagi jenisnya. Semua membuat kepedihan guru di daerah ini yang tak tertangiskan.

Mau mengeluh dan mengadu kemana saja, tak akan ada pihak yang mendengar dan peduli. Termasuk PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Simalungun yang sekarang dipimpin Tumpak Silitonga. Saya tidak tahu apa manfaat PGRI bagi guru di Simalungun. Yang saya tahu, guru di Simalungun bermanfaat bagi PGRI. Paling sedikit, Yuran Anggota guru yang tergabung dalam PGRI bisa dikutip tiap bulan.

Terpuruknya nasib guru di Simalungun tidak cuma sampai disitu. Ribuan guru disini yang seharusnya mendapatkan hak untuk memperoleh kenaikan pangkat, tidak dinaikkan pangkatnya oleh pejabat berwenang. Ragam alasan yang dikedepankan, termasuk tidak adanya KTI (Karya Tulis Ilmiah) bagi guru yang berpangkat/ golongan III/b ke atas.

Kalau sudah bicara soal ini, masalahnya bisa melebar dan teramat dilematis. Tak jelas apakat guru yang tidak berkemampuan membuat KTI atau Tim Penilai yang tidak atau belum juga dibentuk di Simalungun. Tak jelas sekali. Yang jelas adalah, ribuan guru di Simalungun saat ini terkendalan untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Kawan saya Saut Lubis yang guru pada SMA Negeri 1 Bandar misalnya, sudah tahunan menduduki pangkat/ golongan IV/a tapi sampai sekarang tak juga naik-naik pangkat.

Belum lagi hak-hak normatif guru yang yang tidak diberikan oleh Pemkab Simalungun, misalnya. Sebut misal Tunjangan Kesejahteraan mereka yang belakangan sudah dihapuskan atau ditiadakan alias tak lagi ditampung atau tidak dialokasikan di APBD. Juga Uang Lauk Pauk atau Uang Makan yang sememang tidak pernah diberikan Pemkab Simalungun. Padahal, mutu dan kualitas pendidikan antara lain dipengaruhi oleh kesejahteraan (guru) Bagaimana mutu dan kualitas pendidikan bisa ditingkatkan kalau kesejahteraan guru malah diabaikan.

Celakanya, Tunjangan Sertifikasi Guru juga saya yakini dilego atau dimainkan juga oleh oknum-oknum di Pemkab Simalungun. Lihat contoh Tunjangan Sertifikasi Guru Desember 2012 yang sampai sekarang tidak dibayarkan oleh Pemkab Simalungun. Saya tidak tahu apa penyebabnya dan dikemanakan Pemkab Simalungun Tunjangan Sertifikasi Guru tadi. Paling-paling yang tahu ya Bupati Simalungun saja, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah, serta Kepala Dinas Pendidikan Simallungun saja.

Di kala guru-guru di daerah lain sudah mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Triwulan I Tahun Anggaran 2014, guru-guru di Simalungun malah belum juga mendapatkannya. Saya tidak tahu berapa nilai Tunjangan Serifikasi Guru secara persis setiap bulan di Simalungun, dan saya pun tidak tahu berapa guru di Simalungun yang berhak untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi itu.

Tapi kalau rata-rata Tunjangan Sertifikasi Guru di daerah ini sebesar Rp 3.000.000 per guru dan guru yang berhak menerimanyasebanyak 8.000 orang tentu nilainya setiap bulan adalah 8.000 x Rp 3.000.000 adalah Rp 24.000.000.000. Suatu jumlah yang cukup besar.

Lalu karena sudah enam bulan Tunjangan Sertifikasi Guru itu belum juga dicairkan kepada guru, tentu jumlah itu seluruhnya sekarang sudah mencapai Rp 24.000.000.000 x 6 hampir Rp 150 miliar. Saya tidak tahu berapa bunga deposito yang didapatkan apabila uang sebanyak itu didepositokan selama enam bulan di bank-bank tertentu.

Anehnya, ketika sektor pendidikan di Simalungun dililit masalah, sudah barang tentu gurulah yang paling pertama disebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Misalnya, minimnya siswa lulusan SMA tahun ajaran ini yang diterima di PTN melalui jalaur SMNPTN, selalu dikaitkan dengan kelemahan guru untuk mengajar serta mendidik murid-muridnya. Saya tidak tahu memang berapa siswa SMA yang diterima lewat jalaur SMNPTN karena Wasin Sinaga enggan menjawab SMS saya, tapi saya yakin jumlah itu tidak akan bisa menggembirakan anak negeri Simalungun.

Bahkan, kalau ada murid yang menjadi pencuri atau perampok atau pemerkosa, guru selalu yang pertama dituding sebagai pihak yang paling bertranggung jawab. Termasuk, kalau ada murid yang bolos, berkelahi, pacaran di WC sekolah atau segala macam tindakan negatif, guru selalu dijadikan sebagai kambing hitam. Pemkab Simalungun, umumnya akan buang badan dan cepat-cepat menuduh guru tidak becus menjalankan tugas dan kewajibannya.

Karena itulah saya pikir, peran berbagai pihak di Simalungun sangat dibutuhkan untuk memperhatikan guru di daerah ini. Kalau DPRD Simalungun yang sekarang, jangan harap dan itu cuma bagai pungguk merindukan bulan saja. Paling-paling harapan sekarang ini digantungkan pada Tumpak Silitonga yang terpilih sebagai Anggota DPRD Simalungun dari Partai NASDEM. Mudah-mudahan Tumpak bisa kelak menjadi salah satu fraksi yang membidangi pendidikan, agar setidaknya nasib guru di Simalungun bisa berubah. Wajah guru di daerah ini diharapkan kelak menjadi cerah, tak lagi gelisah resah mendesah.

Bedebahlah gundah !

11:47

Musim Mangga Pinggir Danau Toba Simalungun Sudah Tiba

Anta br Damanik petani mangga Desa Hutaimbaru, Kabupaten Simalungun. Foto Asenk Lee Saragih.

HUTAIMBARU-Ise Nasiam Naliburan Seputar Tongging, Haranggaol, Saribudolok Nasihol Mamboli Mangga Asli Topi pasir (Hutaimbaru) hubungi Nasiam St Berlin Manihuruk (Bapa Nami) HP 083196445749. Harga Rp 7000/kg (Harga di Hutaimbaru) di Jemput di Tongging, atau dijemput di Hutaimbaru.

Masyarakat yang lagi liburan di Kabupaten Simalungun, atau di Tongging, Kabupaten Karo, kini bisa menikmati buah mangga khas pinggir Danau Toba, khususnya Desa Hutaimbaru, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun. Kini harga mangga Rp 7000/kg di tempat (Hutaimbaru). Jika ada yang berminat bisa menghubungi St Berlin Manihuruk (Petani Mangga Hutaimbaru) di Nomor HP 083196445749. (Asenk Lee Saragih)

Mangga Desa Hutaimbaru, Kabupaten Simalungun. Foto Asenk Lee Saragih.

09:22

Jelang Pipres, Maria Teguh Ajak Rakyat Jangan Saling Fitnah

Written By GKPS JAMBI on Wednesday, 25 June 2014 | 09:22

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/q71/s480x480/10423273_10152816501864881_1305684104413925376_n.jpg

FB Maria Teguh.IST

Siapa pun yang menang, rezeki Anda tetap tanggung-jawab pribadi Anda. Santunlah.Jangan membesarkan kesialan bagi diri sendiri dengan saling menyebar Fitnah.

Siapa pun yang menang, Anda harus mencari makan sendiri. Utamakan kebaikan bagi diri dan keluarga. Siapa pun yang mennag, hidup Anda harus tetap baik. (Mario Teguh)

23:18

Wacana Pemekaran Kabupaten Simalungun yang Digagas JR Saragih Hanya Abal-abal

Written By GKPS JAMBI on Tuesday, 24 June 2014 | 23:18

DPR Sahkan Pemekaran Tiga Kabupaten Baru

Ilustrasi sidang DPR (sumber: Istimewa)

Jakarta - Rapat paripurna DPR RI akhirnya menyetujui tiga daerah otonom baru di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjadi Kabupaten. Yakni Muna Barat, Buton Selatan, dan Buton Tengah.

Rapat paripurna DPR itu dilaksanakan di Gedung DPR, Jakarta, hari ini.

"Ketiga daerah otonom baru tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk pemekaran, yakni persyaratan teknis, administratif, wilayah, strategis, maupun geopolitik, sehingga DPR RI menyetujui pemekarannya," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo, di Jakarta, Selasa (24/6).

Arif Wibowo menjelaskan ketiga daerah otonom baru yang disetujui pemekarannya merupakan bagian dari paket usulan pemekaran daerah yang sudah diproses pada tahun lalu. Penetapan sempat tertunda karena masalah administratif dan geopolitik.

Dengan disetujuinya tiga daerah pemekaran baru itu, kata Arif, maka usulan pemekaran di 40 daerah sudah diselesaikan. Terkait puluhan daerah lain yang hendak dimekarkan, kata Arif, usulan itu masih dalam pembahasan dan pengkajian DPR.

"Tapi karena periode masa kerja anggota dewan sangat terbatas, maka pembahasannya akan tergantung kinerja Pemerintah dan DPR," imbuhnya.(http://www.beritasatu.com)

23:13

Usaha Kapal Besar di Pesisir Danau Toba Kabupaten Simalungun Gulung Tikar

Kapal Sumber Jaya, Milik Jonly Purba warga Nagori Purba yang hingga kini masih bertahan. Foto Asenk Lee Saragih.

HARANGGAOL-Puluhan pengusaha angkutan transportasi Danau Toba di Kabupaten Simalungun gulung tikar akibat penumpang dan hasil bumi yang minim. Jumlah penumpang yang terus berkurang membuat pengusaha tak mampu mempertahankan biaya operasional kapal mereka.

Kapal Motor Kayu yang dulunya masih bertahan untuk mengangkut penumpang yakni KM Demo, KM Lihardo milik warga Desa Hutaimbaru, Kecamatan Pamatang Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.

Kini kedua kapal tersebut telah dijual pemiliknya akibat tak sanggub mencari biaya operasional. Sebelumnya kedua kapal itu melayani penumpang dari Desa Soping, Hutaimbaru, Nagori Purba, Gaol, Binangara, Sihalpe tujuan Haranggaol, Horisan setiap hari pekan (Senin, Rabu dan Kamis).

"Sekarang penumpang minim sekali akibat tak ada lagi hasil bumi yang mau dijual ke pekan. Dengan berat hati, terpaksa kami jual kapal tersebut ke Samosir, Tapanuli Utara," ujar Kenedy, pemilik KM Dame.

Hal senada juga dikatakan Armen Girsang pemilik KM Lihardo. Keluarganya terpaksa menjual kapal besar mereka karena tak sanggub untuk biaya operasional. "Kini sudah banyak warga kampung menggunakan kenderaan roda dua atau mobil untuk transportasi ke pekan, seperti ke Haranggaol, Tongging dan Saribudolok," kata Armen Girsang.

Namun demikian akses jalan sekitar sepuluh Desa di pesisir Danau Toba di Simalungun belum maksimal karena kondisi jalan masih seadanya. Akses jalan rusak itu seperti Jalan Simpang Bage hingga jalan keliling Danau Toba dari Tongging, Kabupaten Karo hingga Nagori, Kecamatan Horisan Haranggaol, Kabupaten Simalungun. (lee)

22:59

Ribuan Kilo Meter Jalan di Kabupaten Simalungun Masih Rusak Parah

JALAN RUSAK DARI SIMPANG BEGE MENUJU DESA BAGE YANG RUSAK PARAH SUDAH PULUHAN TAHUN. FOTO-FOTO ASENK LEE SARAGIH

SIMALUNGUN –Bupati Simalungun, JR Saragih mengakui kalau sepanjang 1.900 kilometer dari 2.226 kilometer total panjang jalan di wilayah Kabupaten Simalungun hingga kini masih dalam kondisi rusak parah dan upaya perbaikan hanya bisa dilakukan secara bertahap.

“Sekitar 88 persen jalan di Simalungun rusak, dan 60 persen di antaranya rusak parah,” katanya. Kerusakan jalan yang telah berlangsung puluhan tahun ini, kata Bupati, menjadi tugas pemerintah kabupaten untuk memperbaiki guna menunjang perekonomian di desa-desa dalam upaya menyejahterakan masyarakat.

Dana yang ditampung dalam APBD terbatas jumlahnya dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Simalungun, sehingga perbaikan jalan itu dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan skala prioritas. “Saya sangat mengharapkan masyarakat memahami kondisi ini dan bersabar,” papar Bupati.

Begitupun Bupati menjanjikan perbaikan jalan rusak di Kecamatan Pematang Bandar sepanjang lima kilometer ini pada tahun 2014, dan menginstruksikan Dinas Bina Marga mengagendakan dalam nota dinas.

Masyarakat di kecamatan ini di antaranya Dahlan Saragih menyampaikan kerusakan jalan di daerah ini telah berlangsung delapan tahunan dan sangat menganggu kenyamanan perjalanan serta berdampak pada berkurangnya pendapatan.

“Ongkos angkutan untuk membawa hasil panen naik, sedangkan penjulanan tetap. Kalau dinaikkan khawatirnya tidak ada yang membeli karena di tempat lain tidak naik,” kata Dahlan yang berharap pemerintah memperbaiki jalan umum ke desa-desa.(net)

KLIK DISINI MELIHAT KONDISI JALAN SIMPANG BAGE RUSAK PARAH