18:12

Museum Simalungun Butuh Perhatian Pemerintah

Written By GKPS JAMBI on Monday, 30 April 2012 | 18:12

Museum Simalungun yang terletak di Pematang Siantar, Sumatera Utara butuh perhatian dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah setempat mengingat kondisinya yang semakin memprihatinkan.

"Museum itu sangat bersejarah karena merupakan museum pertama di Sumatera Utara (Sumut) yang dibangun tahun 1931. Namun dewasa ini kondisinya sudah sangat parah, sepi pengunjung, koleksi banyak hilang dan kurang apresiasi dari pemerintah," kata staf peneliti Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial (Pussis) Universitas Negeri Medan, Erond Damanik, di Medan, Jumat.

Ia mengatakan, keberadaan museum tersebut sangat berkaitan erat dengan kebudayaan tujuh kerajaan yang ada di daerah itu pada masa lalu. Karena sebagian besar koleksi museum itu merupakan sumbangan ketujuh kerajaan tersebut.

Dorongan membangun museum tersebut bermula dari disertasi Dr. A.N.J. Th. Van Der Hoop dengan judul "Megalitich Remains in South Sumatera" (1932) yang menceritakan megalitik di Sumatera Selatan.

Atas dasar itu Kontelir G.L. Tichelman (kontelir Simalungun) melakukan penyelidikan di Simalungun dengan mengundang ke tujuh raja (raja na pitu) yang ada di Simalungun untuk melakukan "Kerapatan Nabolon" (Sidang Raya), perihal peninggalan megalitik yang ada di daerah ini.

Kerapatan yang digelar 5 September 1935 itu menunjuk Majda Purba untuk mengunjungi setiap daerah-daerah yang dinyatakan memiliki megalitik. Salah satu peninggalan yang sangat berharga adalah Archa Silapalapa yang pada tahun 1938 dipindahkan dari Pematang Siantar ke Rijks Museum di Amsterdam, Belanda.

"Akhirnya ketujuh kerajaan itu yang memberikan sumbangan koleksi seperti pustaha, peralatan, perhiasan emas dan perak, pakaian tradisional, patung batu dan lain-lain untuk dipajang di dalam museum itu," katanya.

Jadi, lanjutnya, merujuk kepada aspek historis tersebut, sebenarnya museum Simalungun memiliki nilai historis yang sangat tinggi.Disamping menjadi prestise orang Simalungun, museum itu juga merupakan museum pertama di Sumut.

Namun sayangnya kondisinya saat ini sangat memprihatinkan karena kurangnya perhatian dari Partuha Maujana Simalungun (PMS) maupun pemerintah kabupaten setempat.

"Bukan itu saja, disamping sepi pengunjung koleksinya juga banyak berhilangan. Kalau sudha demikian apa lagi yang bisa dilihat dari museum itu, padahal keberadaan museum salah satunya adalah sebagai informasi kepada generasi mendatang akan peradaban di daerah itu pada masa lalu," katanya.

Untuk itu, ia mengharapkan agar pemerintah daerah setempat berkeinginan untuk merevitalisasi museum tersebut dengan cara merestorasinya, memperbanyak koleksi serta penataan manajemen.

"Jika perlu dilakukan pembangunan museum Simalungun yang lebih besar sehingga dapat menjadi destinasi wisata yang pada giliranya dapat menyumbangkan pendapatan bagi daerah itu," katanya. (ant)(MedanBisnis )

Museum Simalungun, Riwayatmu Kini

Pematangsiantar, Sauhur

Menteri Kebudayaan dan Industri Kreatif Mari Elka Pangestu saat berkunjung ke Museum Simalungun tanda didampingi Pejabat Pemkab Simalungun Desember 2011. Kunjungan itu diprakarsai Komunitas Jejak Simalungun

Staf honorer Museum Simalungun, Lili br Purba Pakapak

Museum Simalungun adalah bangunan spesifik Simalungun menyimpan berbagai benda-benda dan barang-barang purbakala peninggalan kerajaan-kerajaan di Simalungun. Berbagai koleksi yang ada di Museum Simalungun yang terletak di Pusat Kota Pematangsiantar, kini lusuh dan kusam dan terancam hancur dimakan rayap.

Pada tanggal 5 Januari 2012 lalu, penulis mengunjungi Museum Kebanggaan Simalungun tersebut. Di pintu gerbang Museum itu, penulis dikejutkan dengan kondisi pagar sebelah kiri depan museum roboh akibat selokan tergerus air. Kemudian melangkah ke belakang Museum itu tampak bangunan yang terbengkalai sudah belasan tahun.

Staf honorer Museum Simalungun, Lili br Purba Pakapak memandu penulis untuk melihat dengan kasat mata isi Museum Simalungun. Kurang lebih dari 30 menit, Batakpos mengamati koleksi-koleksi yang ada dalam museum, baik di lantai dasar dan lantai satu.

Isi dari Museum Simalungun itu diantaranya peralatan rumah tangga seperti : Parborason (tempat menyimpan beras), Pingga Pasu (piring nasi untuk raja), Tatabu (tempat menyimpan air), abal-abal (tempat menyimpan garam).

Peralatan pertanian seperti : wewean (alat memintal tali), hudali (cangkul), tajak (alat membajak tanah), agadi (alat menyadap nira), peralatan perinakan seperti bubu (penangkap ikan dari bamboo), taduhan (tempat menyimpan ikan), hirang-hirang (jaringan penampung ikan), hail (kail).

Tidak hanya disitu, penulis juga melihat kasat mata alat-alat kesenian seperti Ogung, Mong-mong, Heseh, Gondrang, Sarunei, Sordam, Arbab, Husapi dan alat-alat perhiasan seperti Suhul Gading (keris), raut (pisau kecil), Gotong (kopiah laki-laki), bajut (tas wanita), Bulang (tudung wanita), Suri-suri (selendang wanita), Gondit (ikat pinggang wanita), Doramani (perhiasan kepala pria).

Secara kasat mata, koleksi-koleksi Museum Simalungun tersebut kurang terawat dengan baik. Ragam koleksi hanya diletakkan pada dalam lemari biasa yang bisa dihinggapi serangga dan debu.

Banyak peninggalan sejarah itu dibiarkan lapuk dan using tanpa adaya upaya pengawetan dan perawatan yang maksimal. Sepertinya Pemerintah Kabupaten Simalungun kurang peduli dengan keberadaan Museum Simalungun tersebut. Perawatan dan pemeliharaan hanya dilimpahkan kepada Yayasan Museum Simalungun yang diketuai Drs Djomen Purba Pakapak.

Pandangan juga tertuju kepada rangka bangunan yang terbengkalai di belakang museum tersebut. Bangunan yang diperuntukkan gedung pertunjukan Adat, Budaya, Seni Simalungun serta ruang serga guna itu sudah terbengkalai pembangunannya selama 20 tahun.

Guna melanjutkan pembangunan yang terbengkalai itu, Yayasan Museum Simalungun telah membuat proposal pembangunan dengan anggaran Rp 1.185.000.000. Proposal itu ditanda tangani oleh Ketua Djomen Purba dan Sekretaris Tuahman Saragih. Namun hingga kini hasil dari proposal itu belum diketahui pasti.

Menurut Staf honorer Museum Simalungun, Lili br Purba Pakapak, keberadaan Museum Simalungun memang memprihatinkan. Selain biaya operasional dan perawatan minim, kunjungan ke Museum Simalungun dari 2005 hingga 2011 sangat minim.

Dari data yang terpajang di papan di Ruang Staf Museum Simalungun, jumlah kunjungan dari tahun 2005 hingga 2010 hanya 156 orang setiap bulannya. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada tahun 1972 hingga 2001 yang mencapai 4600 orang setiap bulannya.

Menurut Lili, tiga pegawai staf Museum Simalungun hanya diupah Rp 500.000 per bulan. Mereka meminta Pemkab Simalungun mengalokasikan anggaran untuk staf Museum Simalungun sesuai dengan standar.

“Kita hanya diupah minim. Hanya dengan isme kita terhadap Simalungun, hingga kini kami bertahan menjadi staf Museum Simalungun ini. Kita berharap ada perhatian Bupati Simalungun,”kata Lili br Purba didampingi Trieselda br Purba Tua, staf lainnya. Asenk lee saragih

Foto-foto Pendukung di Museum Simalungun.

FOTO-FOTO ASENK LEE SARAGIH. 0812 7477587

18:05

Sejarah Simalungun

Oleh Mansen Purba SH

(Makalah yang disampaikan pada Seminar Sejarah dan Eksistensi Simalungun yang diselenggarakan oleh HIMAPSI UNIMED tanggal 31 Mei 2008).

JUDUL makalah yang diminta dari saya adalah Sejarah Simalungun dan Pesannya Bagi Generasi Muda. Judul tersebut menimbulkan dugaan, generasi muda Simalungun ingin mendiskusikan sejarah Simalungun. Mungkin didorong oleh keingin-tahuan yang sedang ditumbuh-kembangkan di kalangan mahasiswa.

Mungkin juga karena ingin mendengar aneka versi sejarah Simalungun yang tampaknya memang masih ada beberapa versi. Atau mungkin juga hanya karena latah mau ikut-ikutan martarombo, yakni menelusuri silsilah marga dari penuturan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan di abad ke-20 baru-baru ini dituliskan dan dianggap sebagai sejarah walaupun tanpa menggunakan metode penelitian sejarah.

Sementara itu, judul tadipun masih perlu penjelasan apa yang dimaksud dengan ‘Simalungun’. Pada hakekatnya, ‘Simalungun’ adalah sebuah nama.

Sejak awal abad ke-20, nama ‘Simalungun’ digunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk wilayah pemerintahan bawahan dari wilayah Keresidenan Sumatera Timur, yakni yang disebut Simeloengoen en Karolanden.

Yang dimaksud dengan Simeloengoen (=Simalungun) adalah Kerajaan Siantar, Kerajaan Tanoh Jawa, Kerajaan Panei, Kerajaan Dolog Silou, Kerajaan Raya, Kerajaan Purba dan Kerajaan Silimakuta, yang masing-masing menandatangani semacam perjanjian (dikenal sebagai Korte Verklaring, ‘Perjanjian Pendek’) dengan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1904 (dan diperbaharui tahun 1907).

Hampir bersamaan dengan pembentukan wilayah pemerintahan Simeloengoen en Karolanden tadi, nama ‘Simalungun’ digunakan sebagai nama suku bagi penduduk yang menghuni 7 Kerajaan-Kerajaan di Simeloengoenlanden tadi.

Sebagai nama suku, sebutan ‘Simalungun’ digunakan untuk keseluruhan penduduk 7 Kerajaan-Kerajaan tadi, walaupun sebutan ‘Simalungun’ jarang digunakan penduduk (dan pemerintahan) masing-masing Kerajaan, karena mereka tetap membedakan penduduknya dengan sebutan dalam bahasa Simalungun, yakni dengan menggunakan kata sin atau par, misalnya sin Raya, sini Panei, sini Purba, par Siantar.

Sejak masa itu pulalah nama Simalungun sering digunakan sebagai nama suku. 2) Tetapi tidak hanya untuk penduduk 7 Kerajaan-Kerajaan tadi, tetapi semua penduduk Sumatera Utara yang mempunyai budaya yang sama dengan budaya penduduk yang ada di 7 Kerajaan-Kerajaan tadi, yang tersebar di Deli Serdang (dan Bedagai), di Asahan, di Dairi, di Karo.

Bersamaan dengan digunakannya sebutan ‘Simalungun’ sebagai nama suku, sebutan yang digunakan sebelumnya, yakni ‘Batak Timur’, atau‘Timoerlanden’, semakin jarang digunakan.

Satu suku bangsa dibedakan dari suku bangsa lainnya karena adanya perbedaan budaya. Saya sering mengatakan kepada sesama Simalungun, budaya do palegankon Simalungun humbani suku bangsa na legan. Simalungun akan tetap ada dan eksis (walaupun populasinya tidak banyak) jika halak Simalungun mempertahankan budaya yang membedakannya dari suku bangsa lain. Sebaliknya, jika tidak mau lagi mempertahankan budaya yang membedakannya dengan suku lain, dan lebih suka ‘menyesuaikan’ diri dengan budaya suku lain, halak Simalungun akan menghilang dari muka bumi ini.

Dulu, penduduk halak Simalungun yang menundukkan diri ke budaya suku Melayu, diberi julukan domma salih gabe malayu. Baik karena memeluk agama Islam, atau karena pindah ke wilayah yang penduduknya halak Melayu, atau karena manundalhon arihan (yakni yang bermakna membelot dari Kerajaan yang ada di sukunya, untuk kemudian menundukkan diri kepada penguasa wilayah di luar Simalungun). Ada juga yang salih jadi Karo, biasanya karena tinggal di wilayah yang berpenduduk Karo.

Sebaliknya, halak Toba (dan atau par Samosir) banyak yang salih jadi Simalungun.

Konon, menurut TBA Purba Tambak (almarhum), sejak awal berdirinya Harajaon Dolog Silou, 3) sudah ada marga Simarmata dan marga Sipayung di Dolog Silou, dan tidak ada marga Sinaga. Mereka itu sudah salih menjadi Simalungun. Proses salih terjadi karena seseorang meninggalkan budaya asalnya dan menjadikan budaya setempat menjadi budayanya.

Jadi, dalam pengertian budaya do palegankon suku bangsa, Simalungun akan tetap eksis sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia (dan dunia) sepanjang masih ada yang memelihara budayanya, yakni yang disebut budaya Simalungun, sepanjang masih ada yang mau menjadi halak Simalungun (dalam arti berbudaya Simalungun).

Dengan demikian mudah-mudahan semakin jelas apa yang kita maksud dengan ‘Simalungun’ dalam konteks ‘Sejarah Simalungun’. Ternyata yang kita mau diskusikan bukan ‘Sejarah Kabupaten Simalungun’, bukan asal usul (tarombo) halak Simalungun, tetapi sejarah suku bangsa yang kini masih eksis sebagai salah satu suku bangsa yang mempunyai budaya yang berbeda dengan suku bangsa lainnya (walaupun ada persamaan), yang sejak awal abad ke-20 dinamakan suku Simalungun, dan budayanya disebut budaya Simalungun.

Seperti sudah dikemukan tadi, sejak awal abad ke-20 sebutan Simalungun semakin sering digunakan kepada satu suku bangsa yang tinggal di 7 Kerajaan di wilayah Simeloengoenlanden dan wilayah-wilayah sekitarnya (yang kemudian dimasukkan menjadi wilayah pemerintahan yang bertetangga dengan 7 Kerjaan tadi (yang kini menjadi Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Tebing Tingi, Kabupaten Asahan, Kabupaten Tobasa, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo).

Sebelumnya, lebih sering digunakan nama kewarga-negaraan penduduk, seperti sini Panei (untuk rakyat Kerajaan Panei), parSordang (sebutan untuk rakyat Kesultanan Serdang). Sementara ‘orang luar’ yang datang berkunjung atau meleliti ke wilayah yang dihuni halak Simalungun, lebih suka menggunakan sebutan Batak Timur, mungkin karena berdiam di wilayah sebelah Timur rumpun-suku Batak lainnya.

Di kalangan penulis halak Simalungun, masih banyak yang berpendapat bahwa sebelum Belanda melebarkan sayap penjajahannya ke wilayah berpenduduk Simalungun (dan menemukan fakta adanya 7 Kerajaan), terdapat 4 Kerajaan di Simalungun, yang disebut Raja Maroppat, yakni Silou, Panei, Siantar dan Tanoh Jawa.

Bahkan ada yang yakin bahwa sebutan Raja Maroppat adalah konsep Simalungun. Sudah pernah saya kemukakan bahwa sebutan Raja Maroppat berasal dari konsep tuha peuet-nya Kesultanan Aceh saat meluaskan pengaruhnya ke kawasan Sumatera Timur. Namun pendapat tadi tidak berubah. 4)

Ada pula yang berpendapat, sebelum ada Raja Maroppat, hanya ada satu Kerajaan, yakni Kerajaan Silou.

Tetapi dalam satu hal. sepertinya semuanya sepakat, yakni tadinya hanya satu Kerajaan, yakni Kerajaan Nagur.

Jika kelak dapat diterima sebagai kebenaran sejarah bahwa rakyat Nagurlah yang mewariskan kebudayaan yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan kebudayaan Simalungun, maka hal itu berarti kebudayaan Simalungun sudah teruji di wilayah ini selama lebih kurang 14 abad, karena konon Nagur sudah tercantum dalam naskah Cina dari abad ke-6, masih eksis dan dicatat oleh Marco Polo (abad ke-13) dengan nama ‘Nagore’ atau ‘Nakur’, masih eksis pada saat Pinto mencatat (abad ke-16) bahwa Nagur meminta bantuan Portugis yang berkedudukan di Malaka karena mendapat serangan dari Aceh, dan bahwa Encyclopedi Ned. Indie mencatat Nagur dapat bertahan dari invasi Johor dan Siak.

Ketika pada penghujung abad ke-19 Belanda menginjakkan kakinya ke wilayah yang dihuni penduduk pewaris kebudayaan rakyat Nagur tadi, masih ditemuinya kebudayaan yang sama di 7 Kerajaan yang di kemudian hari disebutnya sebagai kawasan Simeloengoen, bahkan sama dengan kebudayaan sebagian rakyat yang tersebar di sekeliling Simeloengoen.

Menjadi jelas kiranya, dengan memberikan judul ‘Sejarah Simalungun’ sebagai awal diskusi kita di seminar kali ini, penyelenggara seminar mencoba manarik minat kita untuk senantiasa bertanya mau dikemanakan Simalungun ini.

Mungkin pertanyaan itulah yang mengilhami penyelenggara seminar untuk menambahkan kata-kata ‘dan Pesannya Bagi Generasi Muda’, sehingga judul yang dimintakan kepada saya adalah Sejarah Simalungun dan Pesannya Bagi Generasi Muda.

Sengaja saya menghindar dari memberikan pesan, karena pesan yang diselipkan pada penulisan sejarah akan bias dengan objektipitas yang dibutuhkan oleh sejarah.***

_______________
2) Banyak yang berpendapat bahwa Simalungun adalah sub suku atau sub etnik, yakni sub dari suku Batak. Namun saya makin meragukannya, karena tampaknya yang ada adalah suku Toba, suku Anggkola dan Mandailing, suku Karo, suku Simalungun, dan suku Pakpak (mudah-mudahan urutannya sesuai dengan populasi masing-masing suku). Berdasarkan adanya beberapa persamaan budayanya, peneliti mengelompokkan suku-suku tadi (termasuk Gayo?) menjadi rumpun suku yang disebut ‘Batak’. Yang berarti tidak ada suku Batak. Dengan demikian, Simalungun adalah salah satu suku dalam rumpun Batak.

3) Kerajaan Dolog Silou muncul menggantikan Kerajaan Silou yang terpecah dua. Menurut perhitungan beliau, terjadi pada pertengahan abad ke-17.

4) Prof. Dr. W.B. Sijabat mengakui “dari data-data yang telah terkumpul dapat kita ketahui bahwa system raja berempat ini ialah hasil pengaruh system pemerintahan di Aceh yang diterapkan di Sumatera Utara”. Lihat Rondahaim, sebuah kisah kepahlawanan menentang penjajahan di Simalungun, Bina Budaya Simalungun; Medan – 1993; hal. 48

(http://budayadansejarahsimalungun.wordpress.com)

18:00

Busana Wanita Simalungun Dulu

Pakaian Simalungun dulu, Masih "marabit atas"

Kita lihat, wanita/ibu-ibu selalu pakai bulang (seperti halnya di Karo) dan sudah “memproduksi” sendiri kebutuhan sandang mereka. Lokasi foto di Purbasaribu, tapi tidak disebutkan tahun pengambilan foto, yang merupakan koleksi Tropen Museum ini.(http://budayadansejarahsimalungun.wordpress.com)

17:58

Arbab, Alat Musik Tradisional Simalungun yang Terancam Punah?

Seorang Pria Simalungun dengan Alat Musik Arbab-nya, yang Terancam Punah

DALAM tataran musik dikenal klasifikasi alat musik berdasarkan sumber bunyi, bahan, penggunaan dan lain-lain. Arbab sebagai alat musik tradisional Simalungun digolongkan pada klasifikasi alat musik dawai (senar) yang biasa dikenal dengan istilah kordofon. Alat musik dawai banyak ragamnya di seluruh dunia, sehingga kemiripan satu sama lain sangat mungkin terjadi. Namun, perbedaan yang mendasar pada umumnya terletak pada cara memainkan, dan nada yang dihasilkan.

Arbab menggunakan busur dan dimainkan layaknya biola. Namun, ada perbedaan yang besar pada sikap pemain saat memainkannya. Kalau biola diletakkan di bahu dam lengan, Arbab dimainkan dengan meletakkannya pada posisi bersender 45 derajat, dan kaki pemain menahan Arbab. Dengan demikian si pemain harus duduk di lantai.

Pada umumnya Arbab dimainkan dalam ensambel musik kecil yang dilengkapi tiga musisi lain yang memainkan husapi (sejenis alat musik dawai) dan Odap (gendang kecil) serta piring yang berfungsi sebagai perkusi; sekaligus sebagai metronom bagi permainan Arbab.

Arbab juga merupakan alat musik tradisional yang penggunaannya masuk dalam area ritual, yang menuntut konsentrasi penuh dan penghayatan dalam permainannya.

Proyeksi; Pelestarian Arbab sebagai alat musik tradisional

Penggunaan Arbab pada waktu belakangan ini telah mengalami penurunan intensitas. Hal ini dikhawatirkan dapat menghilangkan Arbab dalam percaturan kesenian tradisional masyarakat Simalungun.

Untuk meningkatkan intensitas penggunaan Arbab selayaknya kita semua berusaha dan bekerja sama untuk melestarikan kesenian tradisional ini menjadi modal budaya dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin kompleks. Pelestarian Arbab tidak hanya menjadi tanggung masyarakat Simalungun saja, tapi juga seluruh etnis Batak, Indonesia. Arbab merupakan unsur kekayaan budaya tradisional Indonesia yang amat beragam.

Usaha-usaha untuk dapat melestarikan Arbab sejalan dengan jargon kebudayaan saat ini, yaitu think locally act globally; dengan harapan kedepan bahwa Arbab dapat menjadi modal budaya penting bagi masyarakat dunia pada umumnya dan menjadi kekayaan budaya Simalungun pada khususnya.

Salah satu cara sederhana yang dapat kita lakukan bersama untuk melestarikan Arbab adalah dengan belajar memainkan Arbab atau menggunakan ensambel musik Arbab dalam kesempatan acara-acara adat.
Tidak ada kata terlambat untuk memulai suatu usaha penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya tradisional. (Sumber:)
(Tulisan diatas disadur dari tulisan Ibnu Avena Matondang yang telah memberi tulisan ini kepada seorang sahabatnya, Robert Manurung, seorang pegiat Komunitas TobaLover, yang telah meninggal Mei 2011 yang lalu.)(http://budayadansejarahsimalungun.wordpress.com)

17:54

Sang Naualuh Damanik, Raja Siantar yang Dibuang Belanda ke Bengkalis

BAGI masyarakat Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun sudah sering mendengar nama Sang Naualuh Damanik. Namun, tidak banyak orang mengetahui siapakah sebenarnya ‘Sang Naualuh’ itu. Apa dan bagaimana peranannya dalam pembangunan di Pematangsiantar dan Simalungun termasuk dalam membela agama Islam.

Raja Sang Naualuh Damanik, lahir di Pematang-siantar tahun 1857. Dia pernah memerintah Kerajaan Siantar dari tahun 1882–1904 dan tercatat sebagai Raja ke XIV dari Dinasti Siantar (1350-1904). Selama memimpin Kerajaan Siantar (1882-1904), Raja Sang Naualuh gigih berjuang menentang penjajahan Belanda, baik secara fisik maupun secara politis. Akibat perlawanan dan penolakannya menandatangani tanda takluk kepada Belanda yang dikenal dengan ‘Korte Verklaring’ akhirnya putra terbaik Simalungun tersebut ditangkap penjajah Belanda pada 1904.

Meskipun sudah menahan Raja Siantar itu selama dua tahun, namun penjajah Belanda belum juga merasa puas, hingga akhirnya Belanda mengasingkan Raja Sang Naulauh untuk seumur hidup ke Pulau Bengkalis pada tahun 1906. Selama memimpin Kerajaan Siantar, Raja Sang Naualuh sangat dicintai rakyatnya. Beliau juga dikenal sebagai pelopor, penganut dan pelindung agama Islam, khususnya di Kerajaan Siantar. Di samping itu, Raja Sang Naualuh sebagai perintis pembangunan kota Pematangsiantar-Simalungun.

Salah satu peranan Raja Sang Naualuh adalah membuka atau merintis jalan dari Pematangsiantar menuju Asahan, sekitar 50 kilometer. Jalan dimaksud hingga saat ini menjadi jalan yang sangat vital, menghubungkan Pematangsiantar, Kab. Simalungun, Kab. Batubara dan Asahan. Kalau dulu, nama jalan lebih dikenal dengan nama Jalan Asahan, saat ini nama jalan tersebut telah ditetapkan sebagai Jalan Sang Naualuh.
Raja Sang Naualuh mangkat di Bengkalis tahun 1914. Sebelum akhir hayatnya, beliau sempat menjadi guru mengaji di daerah pengasingannya.

Sementara lokasi makamnya berada di tanah wakaf Syech Budin Bin Senggaro, jalan Bantan, Desa Senggaro, Kec. Bengkalis, Kab.Bengkalis, Riau. Hingga saat ini makam Raja Siantar, Sang Naualuh terawat baik dan sering dikunjungi para peziarah, apakah itu peziarah dari Bengkalis, maupun yang datang dari Pematangsiantar dan Kab. Simalungun.

Seminar

Terkait dengan rencana Pemerintah Kabupaten Simalungun akan menerbitkan buku sejarah tentang keberadaan Raja Sang Naualuh, sekaligus permohonan pemberian gelar pahlawan, menurut Ketua Bappeda Simalungun Ir Muknir Damanik, masih memerlukan pengkajian mendalam.

Diakui Muknir, ada beberapa buku sejarah yang menceritakan tentang Raja Sang Naualuh. Namun dikatakan, dari beberapa buku sejarah tersebut terdapat bagian-bagian yang berbeda pandangan, sehingga untuk menyatukan persepsi perlu dilakukan seminar yang melibatkan Pemkab Simalungun, Pemkab Bengkalis dan para tokoh budaya, akademika dan lainnya.

Terkait dengan rencana seminar ini, pihaknya telah menghubungi langsung Pemkab Bengkalis. Melalui Asisten II Pemkab Bengkalis, Z Yusuf, menyatakan sangat bersimpati atas rencana Pemkab Simalungun untuk menerbitkan buku sejarah Raja Sang Naualuh itu. “Kami siap mendukung Pemkab Simalungun, apakah seminar diadakan di Siantar, di Jakarta bahkan di Bengkalis,” ujar Muknir menirukan ucapan Asisten II pemkab Bengkalis itu.

Muknir juga menyatakan salut dan berterima kasih kepada Pemkab Bengkalis, karena hingga saat ini pemerintah Bengkalis tetap mengalokasikan dana anggaran perawatan makam Raja Pematangsiantar tersebut. “Saya sudah saksikan dengan mata kepala sendiri, bahwa makam ‘Oppung’ Sang Naualuh terawat dengan baik,” tambahnya. (Hasuna Damanik) Sumber : harian Waspada 16 Maret 2008 (http://budayadansejarahsimalungun.wordpress.com)

17:52

Budaya Simalungun Ada Karena Ada Suku Simalungun

Pendahuluan:
Karena suku bangsa Simalungun ada, ada budaya Simalungun. Sejauh ini tidak banyak kita temukan karya tulisan tentang budaya Simalungun ini. Apa yang ditinggalkan oleh Bapak Mansen Purba, SH, yang ditulisnya dalam blognya 6 tahun yang lalu, barangkali salah satu yang cukup komprehensif. Seperti dibawah ini – dalam bahasa Simalungun:

HUMBANI mukkahni roh par Eropah hu Sumatera (Timur), mittor ibotoh sidea do dong hinalegan ni suku bangsa na marianan appit Timur ni Danau (Tao) Toba, pabalog pakon Samosir appa Toba, pabalog pakon Karo appit Utara anjaha Melayu appit laut (Selat Malaka).

Igoran sidea ma suku bangsa in Batak Timur, paleganhonsi humbani suku bangsa Batak na legannari.
Tapi dobni igoran ma use suku bangsa in Simalungun. Ai ma dobhonsi ipatimbul goran Simelungun en Karolanden, sanggah na ipadomu Bulanda na dua daerah in gabe sada distrik ni pamarentahan Bulanda. Na igoran Simalungun landen ai ma harajaon-harajaon: Siantar, Tanoh Jawa, Panei, Dolog Silou, Raya, Purba pakon Silimakuta.

Hunjianari ma (tahun 1904) lambin somal ipakei goran Simalungun makkatahon suku-bangsa. Budayani igoran budaya Simalungun.

Lang ganup huta ni halak Simalungun masuk hu wilayah pamarentahan Simalungun. Deba domma soppat masuk hinan hu wilayah pamarentahan ni simbalog. Sipitu Huta (songon Tongging) masuk hu Karo. Sipispis, Bangun Purba, pnl., masuk hu Deli Serdang. Dong do homa na soppat masuk hu Asahan.

Sapari, sanggah dong ope Kesultanan Deli, tong do ipaturut sidea sistem pamarentahan huta na somal i Simalungun ipakei bani huta ni halak Simalungun na soppat masuk hu wilayah pamarentahan Kesultanan Deli. Tarsonai do homa age bani huta ni halak Simalungun na soppat masuk hu wilayah pemerintahan ni simbalog.

Lang mittor mubah suku bangsa ni sidea sadokah tong ope sidea marbudaya Simalungun.
Anggo natakkasi sejarahni, paima dong harajaon-harajaon na pitu i Simalungun, sada hinan do hassa harajaon sapari, ai ma na margoran harajaon Nagur.

Domma girah hinan dong harajaon Nagur in. Ai bani partikkian ni halak Sina (abad 6), domma dong tarsurat goran Nagur. Sanggah ibottas Marco Polo Sumatera (abad 13), isuratkon do goran Nagoreatap Nakur bani partikkianni. Ibaritahon Pinto (abad 16) do, na roh par Nagur hu Malaka mangindo pangurupion ni Portugis mangimbang Aceh na roh mamorang Nagur.

Bani Encyclopedie Ned. Indie isobut do homa na monang Nagur humbani invasi ni Johor pakon Siak.
Bani sejarah ni Harajaon Silou ibaritahon do, na iboruhon Nagur do Raja Silou na parlobei. Bani sejarah ni Harajaon Raya, ibaritahon do na iboruhon Nagur do Sipinangsori. Ginopparni ma na gabe Raja i Harajaon Raya.

"Parade" Raja-Raja Simalungun: Busana yang Digunakan

Menunjukan Budaya Simalungun

Dihut do Nagur in iporang Aceh bani abad 16, sanggah na iporang Aceh ganup Sumatera, irik pararatkon Islam. Tapi martahan do Nagur. Lang soppat rarat Islam hu wilayahni. Gabe martahan ma age budayani. Ipudi ni ari use (abad 17), sanggah panorang ni Sultan Iskandar Muda, iulakkon Aceh do use patundukkon ganup gomgomanni hinan. Tapi lang be pala irik pararathon Islam. Panorang ia ma jongjong Harajaon Silou, sonai harajaon na legannari i Simalungun. Opat humbani harajaon in martuan hu Aceh (tiba Deli, wakil Kesultanan Aceh), ai ma na igoran Raja Maroppat, atap Raja Marompat Hataran. (Panggoranion na ipakei bani Partingkian Bandar Hanopan.

Sobali Raja Marompat Hataran, isobut do homa baniPartingkian in, dong Raja Marompat Karou. Domma dokah ipakei Aceh sistem nan empat in. Ai ma ase dong do na igoran Tuha Peuet i Aceh Barat, dong Pojo si Opat i Gayau, dong Raja si Empat i Alas, dong Datuk Berempat i Deli. Nini Prof. Dr. W.B. Sijabat bani bukuniAhu Si Singamangaraja, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1982, hal. 74:”dari data-data yang terkumpul dapat kita ketahui, bahwa sistem raja berempat ini ialah hasil pengaruh sistem pemerintahan di Aceh yang diterapkan di Sumatera Utara”).

Talup-talup, tahi ni Nagur do paturutkon Raja Maroppat in martuan hu Aceh, laho mandingdingi budayani ase ulang soppat iasak budaya na binoan ni Aceh.

Ipudini ari use, lambin surut ma kuasa ni Nagur. Parboisni, ai ma sanggah na roh Raja Martuah hun Raya mamorang Nagur, mambahen manringis raja-raja na legannari doppak Raya. Dong pe namin sima-sima ni Nagur i Nagoraja (Nagur Raja), na marpuang hu Baja Linggei. Sidea in pe iboan bala ni Tuan Rondahaim do use hu Raya, sanggah na iporang Baja Linggei Nagoraja.

Age pe domma mangissurut Nagur, sayur do budaya tinadikkonni. Ai ganup do raja-raja ipudi ni Nagur manramotkon budaya in. Tarlobih ma ai halani hot do harajaon-harajaon in manramotkon adat harajaon na marondolan bani adat perkawinan. Ai maningon panakboru hun Panei (atap Baja Linggei) do ase boi bolonhonon gabe Puang Bolon i Raya; maningon panakboru hun Siantar do ase boi bolonhonon gabe Puang Bolon i Purba; maningon Panakboru hun Raya do ase boi bolonhonon gabe Puang Bolon i Dolog Silou. Tubuh ni Puang Bolon in do na boi ipabakkit gabe raja.

Ai ma ase boi do hatahonon, budaya tinadikkon ni Nagur in do na igoran hita sonari budaya Simalungun. Na dob taruji do budaya in, boi martahan humbani invasi ni Aceh. Na dob taruji boi ijalo partoloh na roh hun Pagaruyung (ai ma Purba Tambak na gabe Raja Silou), atap na roh hun huta Garingging, Karo (ai ma Saragih Garingging na gabe Raja Raya), barang na roh hun Pakpak Dairi (ai ma Purba Pakpak na gabe Raja Purba, atap Girsang na gabe Raja Silimakuta), barang na roh hun bariba (Damanik na gabe Raja Siantar), barang na roh hun Samosir (songon Sinaga na gabe Raja Tanoh Jawa, appa morga na legannari na gabe Saragih, Sipayung, pnl.), barang na roh hun Sina (na gabe Sinaga).

Lang sai nabotoh be atap sibar ja hinan do tanoh ni halak Nagur (na gabe halak Simalungun) in. Tapi takkas do nabotoh, dob ojak pemerintahan ni Bulanda i Sumatera Timur (ujung ni abad 19, i Simalungun 1904-1942), dong do huta ni halak Simalungun i wilayah-wilayah pemerintahan Karo, Asahan (pakon Batubara), Serdang (pakon Padang i daerah Tebing Tinggi sonari), sonai age Deli.

Suhar ni ai pe masa do homa. I wilayah pemerintahan Simalungun pe, marmulgapan do huta ni halak legan, tarlobih ma dob dong perkebunan besar anjaha ibuka homa parsabahan haporluan ni perkebunan besar in.
Ipudi ni ari use, ai ma dob jongjong Republik Indonesia (1945), lang be pitah i wilayah-wilayah nokkan marhuta halak Simalungun, tapi bani sab Indonesia. Nagoran pe sidea in halak Simalungun halani marbudaya Simalungun pe tong hassi pe domma marhuta i tongah-tongah ni masyarakat bangsa Indonesia. Deba dassa na dob salih gabe suku bangsa legan, mansiatkon dirini.

Ai ma ase boi do hatahonon, sadokah sayur pe budaya in, sayur homa ma suku bangsa in, pori pe merap halakni hu sab Indonesia barang sab dunia on. Suharni ai pe boi do masa: sasap ma suku bangsa in anggo lang be taridah hinalegan ni budayani.

Kepustakaan:
1. Purba Tambak, T.B.A., Sejarah Keturunan Silou (1967); Sejarah Simalungun (1982).
2. P. Voorhoeve, Partingkian Bandar Hanopan, Transliteration of the Simalungun Batak Manuscript With a Summary of Contents by P. Voorhoeve (1993)
3. Saragih, Taralamsyah, Saragih Garingging, Medan, 1981
4. Prof. Dr. W.B. Sijabat, Ahu Si Singamangaraja, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1982.
5. Saragih, J. Wismar, Barita ni Tuan Rondahaim, naginoran ni halak Tuan Raya Na Mabajan, bani buku Rondahaim, Sebuah Kisah Kepahlawanan di Simalungun, Bina Budaya Simalungun, Medan, 1993

Sumber: http://mansenpurba.blogspot.com/2005/10/budaya-simalungun.html

17:50

Tiga (Pasar) Seribudolok Jaman “Doeloe”

Perhatikan: semua orang tampaknya berpakaian rapi bahkan ada pria yang memakai jas

Sangat kontras: sementara sebagain besar sudah berpakaian, ada beberapa perempuan tua yang berpakaian seadanya.

Saribudolok Sekitarnya “Tempo Doeloe”

Gunung Sinabung, 2417 m, oleh Charles Kleingrothe (c.1903-1920), fotografer German, bekerja di Singapora 1889 dan di Indonesia 1889-1925. Foto ini telah menjadi salah satu koleksi Internasional Art di Australia. (http://budayadansejarahsimalungun.wordpress.com)

17:47

Haranggaol-sekitarnya “Tempo Doeloe”

Rumah Bermain di Haranggaol, 1903 (Harang Gaul Play House) Foto oleh Charles Kleingrote, Fotographer Jerman yang bekerja di Singapora 1889 dan di Indonesia 1889-1925. Kemungkinan hari itu ada keramaian (lomba perahu?), karena banyak orang.

Masih foto Haranggaol, oleh Charles Kleingrothe, 1903 - dilihat dari "jalan" antara Kampung Purbasaribu dan Haranggaol. Purbasaribu Haranggaol kurang lebih 4 km. Seperti namanya, terlihat banyak pohon pisang (harang=sarang, gaol=pisang)

Haranggaol - Padi Sawah, oleh Charles Kleingrothe(1903), dilihat dari posisi yang kurang lebih sama, antara "jalan" Kampung Purbasaribu dan Haranggaol. tanaman padi tampaknya sedang menguning, dan tampak tali-temali "hotor" untuk mengusir burung pipit.(sumber :http://budayadansejarahsimalungun.wordpress.com)

17:42

Ada Pagelaran Seni dan Budaya Simalungun di TMII

TRIBUN JAKARTA/ERI KOMAR SINAGAaga

Pagelaran Seni dan Budaya Simalungun, di Anjungan Sumatera Utara, TMII, Sabtu (28/4/2012).

JAKARTA - Kebudayaan di Sumatera Utara tak melulu berasal dari suku Batak Toba. Pagelaran Seni dan Budaya Simalungun di Anjungan Sumatera Utara, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Sabtu (28/4/2012), ingin menegaskan bahwa Simalungun juga punya budaya besar.

"Budaya Simalungun merupakan bagian dari budaya yang ada di Sumatera Utara," ujar Joe Frizer Sipayung, Sekretaris DPP EHAMSI (Etah Ham Mambangun Simalungun), selaku panitia acara.

"Kami ingin menunjukkan identitas Simalungun melalui acara budaya ini," timpal, Erwin Sumbayak, Sekjen DPD Ehamsi Jabodetabek.

Dalam acara ini, bakal dipertontonkan tarian khas Simalungun Tor-tor, Dihar (pencak silat), taur-taur, pameran lukisan, pameran pakaian adat (hiou/ulos), hingga pameran aksesoris.
"Acara ini untuk membangkitkan minat muda-mudi Simalungun mengenal budaya Simalungun," imbuh Joe Sipayung.

Joe mejelaskan, acara ini tak sebatas pagelaran. Ehamsi selanjutnya bakal memberikan bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan untuk memberdayakan masyarakat Simalungun secara khusus.
Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh-tokoh Simalungun, baik dari Sumatera Utara maupun yang ada di Jakarta. (*)Editor: Yaspen Martinus | Sumber: Tribun Jakart

17:39

Mahasiswa dan Pemuda Harus Mampu Membangun Jaringan

(Analisa/timbul siallagan) Walikota Pematangsiantar Hulman Sitorus SE memakaikan pakaian adat Simalungun kepada Plt Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho, pada acara Dies natalis Himapsi ke 34 di Auditorium USI.

Pematangsiantar: Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho mengharapkan mahasiswa dan pemuda mampu membangun jaringan, agar menjadi agen perubahan. Posisioning pemuda dan mahasiswa dikatakan, merupakan sebuah semangat masa depan yang mampu menjadi calon pemimpin ke-depan.

Hal itu disampaikannya pada acara dies natalis Himapsi ke 34 di Auditorium USI, Jumat (27/4).

"Kita sepakat, mahasiswa dan pemuda adalah agen perubahan, Himapsi merupakan wadahnya," kata Gatot.

Gatot mengatakan, mahasiswa dan pemuda harus memiliki kemampuan membangun jaringan, dari jaringan yang dibuat diharapkan akan muncul sebuah perubahan. Untuk itu, pembenahan diri sangat dibutuhkan untuk mencapai jati diri masing-masing mahasiswa dan pemuda.

"Pemuda harus mampu memotivasi dan mengajak masyarakat, khususnya Simalungun untuk bangga akan jati diirnya sebagai warga berkebudayaan dan memiliki intelektual, secara globalisasi," katanya.

Politisi PKS itu menjabarkan, sejarah asal usul keragaman di Simalungun, sebagian berasal dari Hindia Selatan dan suku-suku disekitarnya. Hal ini membuktikan, terjadi kulturasi budaya, hingga peran pemuda untuk menyesuaikan diri tanpa hanyut dalam kulturasi, sangat diperlukan.

Semangat kompetensi harus ditingkatkan. Saat ini kawasan Simalungun menjadi sasaran kulturasi yang dibarengi dengan kekayaan alam.

"Pemuda dan mahasiswa harus berpengaruh, baik untuk Simalungun secara khusus, Sumut secara umum, bahkan bangsa yang kita cintai ini," katanya.

Menurut Gatot, Sumut merupakan lead area di Indonesia bagian Barat, terutama di pulau Sumatera, hingga, dengan demikian, mempertahankan kemandirian dan kekayaan budaya dan kekayaan alam lainnya menjadi wujud kecintaan atas tanah luhur ini, hingga peran mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Himapsi tidak mentok hanya sebatas organisasi formil.

Namun, harus mampu membaurkan diri kepada oragnisasi kemahasiswaan dan kepemudaan di daerah lain. Dengan demikian, jaringan akan terjalin. Pembangunan akan semakin dipercepat dan semakin tumbuhnya kepercayaan diri masyarakat Simalungun.

"Mari ajak seluruh putra putri Simalungun, baik yang ada di daerah ini atau yang merantau bahkan ke luar negeri untuk peduli terhadap Simalungun,"pinta Gatot.

Dalam acara yang juga dihadiri Walikota Pematangsiantar Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho menerima pakaian adat Simalungun.(tps)(http://www.analisadaily.com)

17:36

Ujian Nasional Selesai, Parapat Dipadati Pelajar

Perajin : Jamansen Sipayung, perajin cinderamata di Parapat. Foto : Asenk Lee Saragih.

MACET-Kurangnya fasilitas parkir sehingga kendaraan yang memasuki kawasan wisata Ajibata harus parkir di pinggir jalan dan menimbulkan kemacetan di Jalan Justin Ajibata, Minggu (29/4). (Foto: Jetro Sirait)PARAPAT- Obyek wisata kawasan Danau Toba sekitaran Parapat dan Ajibata tampak penuh sesak. Tamu-tamu yang datang kebanyakan siswa SMP dan SMA yang telah selesai mengikuti Ujian Nasional. Amatan METRO, Minggu (29/4), ribuan siswa tampak mengantre hendak menyeberang ke Pulau Samosir, begitu juga dengan arus kembali dari sana. Sebagian lagi ada yang menikmati panorama Danau Toba melalui Bukit Senyum Motung, naik sepeda air dan berenang di danau terbesar di Indonesia ini.

Antrean juga tampak di gerbang wisata Parapat. Sementara, di kawasan wisata Ajibata, Tobasa , sudah banyak kelihatan aktifitas pengutipan retribusi.

Tampak petugas kewalahan menghadapi lonjakan pengunjung. Ramses Bol, petugas retribusi yang ditemui METRO di Jalan Justin, depan dermaga feri Ajibata mengaku kesulitan menghentikan kendaraan yang lewat sekalipun merupakan bus pariwisata. Terkadang ada yang tidak mengindahkan dan lewat begitu saja.

“Banyak sekali yang lewat di samping itu. Mereka beralasan tidak mengetahui ada pengutipan, karena sebelumnya di Parapat sudah dikutip. Ini kan Tobasa, maka pengutipan retribusi juga berbeda (dari kabupaten lain),” ujarnya.

Sementara Maruba, pengusaha souvenir mengeluh karena semrawutnya kondisi parkir. Menurutnya sudah saatnya sarana parkir yang memadai dibangun di Kecamatan Ajibata mengingat arus kendaraan yang semakin hari bertambah ramai. “Agar tidak macet perlu ada parkir sehingga tidak memacetkan jalan,” pintanya.

Menanggapi hal itu, Kadis Pariwisata Tobasa Drs Robert Pardede mengatakan, untuk sementara retribusi tetap dijalankan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai mengingat PAD Tobasa tahun lalu belum terpenuhi.

“Target kita hanya melalui pariwisata. Saya harapkan kekurangan selama ini dapat tertutupi dan dipenuhui melalui retribusi di setiap kawasan wisata,” harapnya. Mantan Camat Girsang Sipangan Bolon ini mengatakan, jika PAD sudah terpenuhi, beberapa fasilitas penunjang objek wisata dapat dibangun di Ajibata dengan mendirikan gerbang wisata yang layak dan dermaga khusus wisata.

“Kita juga akan buat seperti yang dilakukan di Parapat dengan menetapkan petugas retribusi wisata dan kantor pelayanan informasi wisata sehingga para wisatawan tidak bertumpu pada pelayanan yang ada di sana (Parapat),” terangnya.

Pelu diketahui, berdasarkan data Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) per 31 Desember 2011, PAD Tobasa ditargetkan sebesar Rp14.900.326.050, namun yang terealisasi hanya sebesar Rp14.172.004.812 atau 95,11 persen. (rait/ara)(metrosiantar)

17:23

Jalan Alternatif Ke Kantor Bupati Simalungun Tak Kunjung Diperbaiki

LONGSOR: Jalan alternatif penghubung kantor DPRD dengan kantor Bupati Simalungun terancam putus dihantam longsor. Minggu (29/4). (Foto: TONGGO SIBARANI)

SIMALUNGUN- Jalan alternatif penghubung kantor DPRD ke kantor Bupati Simalungun hingga saat ini belum diperbaiki. Hujan deras yang sering mengguyur Simalungun memperparah kondisi jalan hingga longsor semakin melebar ke badan jalan. dikhawatirkan jalan tersebut ternacam putus total dalam waktu dekat.

Ondihon Saragih (45) salah seorang warga yang melintas mengatakan, longsor sudah sekitar 2 bulan terjadi. Namun, karena sejak awal tidak diperbaiki kondisi longsor tersebut semakin parah. Sekitar 25 persen badan jalan habis terkikis longsor, parit di bahu jalan pun putus total.

Menurut Ondihon, kondisi longsor diperparah karena hujan selalu turun dalam seminggu terakhir. Padahal setiap hari kerja para pejabat di Simalungun kerap melintas dari jalan alternatif itu. Ondihon menambahkan, sebelum ada perbaikan, sebaiknya Pemkab Simalungun membuat pemberitahuan agar mobil bermuatan berat tidak diizinkan lewat agar kondisi jalan tidak makin parah dan menjaga keselamatan.

“Misalnya dengan membuat rambu-rambu lalu lintas di jalan masuk dan jalan keluar,” ujarnya.

Senada diungkapkan Chandra Purba (30). Dia mengatakan, selain truk dan coltdiesel yang dilarang lewat dari jalan alternatif tersebut, bus penumpang yang sering lewat dari kompleks kantor Bupati Simalungun juga sebaiknya dilarang melintas. Kalau dihitung kapasitas muatan bus berpenumpang sangat berbahaya dan dikhawatirkan terperosok ke dalam longsoran.

“Bila penting jalan itu dilarang dilewati mobil. Mungkin kalau kendaraan sepedamotor, ketahanan jalan itu masih sanggup. Makanya, kalau tidak segera diperbaiki, jalan akan putus total,” tukasnya. (osi/ara) - Jalan alternatif penghubung kantor DPRD ke kantor Bupati Simalungun hingga saat ini belum diperbaiki. Hujan deras yang sering mengguyur Simalungun memperparah kondisi jalan hingga longsor semakin melebar ke badan jalan. dikhawatirkan jalan tersebut ternacam putus total dalam waktu dekat.

Amatan METRO, Minggu (29/4), longsor semakin parah. Parit bahu jalan sudah amblas dihantam longsor. Selain itu, kondisi badan jalan juga rusak parah, aspalnya kupak-kapik. Meski demikian, jalan tersebut masih sering dilalui para pejabat Pemkab Simalungun, DPRD Simalungun dan Polres Simalungun. Ondihon Saragih (45) salah seorang warga yang melintas mengatakan, longsor sudah sekitar 2 bulan terjadi. Namun, karena sejak awal tidak diperbaiki kondisi longsor tersebut semakin parah. Sekitar 25 persen badan jalan habis terkikis longsor, parit di bahu jalan pun putus total.

17:20

Mobil SIM Keliling Melayani Setiap Hari di Simalungun

SIM: Mobil SIM Keliling milik Polres Simalungun yang akan beroperasi mulai Senin sampai Minggu pada jam kerja mulai pukul 8:00 WIB-16:00 WIB. (Foto: TONGGO SIBARANI)SIMALUNGUN- Bagi masyarakat yang tidak sempat memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) pada hari kerja, untuk mengatasi permasalahan tersebut Sat Lantas Polres Simalungun tetap mengoperasikan pelayanan SIM keliling pada hari Sabtu dan Minggu.

Dengan dibukanya pelayanan tersebut, maka penggurusan SIM keliling buka setiap hari, mulai Senin sampai Minggu, pukul 8:00 WIB sampai pukul 16:00 WIB di wilayah Kabupaten Simalungun.

Kasat Lantas Polres Simalungun, AKP Baginda Sitohang mengatakan, kegiatan ini merupakan pelayanan pendekatan kepada masyarakat dan pengurusan SIM dengan sistem jemput bola.

“Syarat pengurusan perpanjangan SIM berlangsung relatif singkat setelah pemohon memenuhi persyaratan, seperti cek kesehatan dan membayar biaya administrasi untuk disetor ke BRI. Kita juga siap melayani instansi lain baik pemerintah, TNI, perusahaan demi efisiensi waktu khususnya untuk perpanjangan SIM A dan C. Sedangkan untuk SIM baru harus tetap di Satlantas untuk pelaksanaan ujian teori dan praktek,” ujarnya, Minggu (29/4).

Masih kata Baginda, dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program pelayanan SIM terbaru ini, tugas sehari-hari masyarakat tidak terganggu karena langsung datang ke lokasi. Pengurusan SIM sistem jemput bola adalah satu upaya menertibkan masyarakat taat dan patuh terhadap peraturan di jalan raya.

”Dalam pembuatan SIM keliling ini prosesnya cepat dan tidak perlu mengantre dan menunggu sampai berlarut-larut. Hanya menunggu sekitar 30 menit, proses pembuatan SIM sudah langsung siap,” ujar Baginda.

Masih kata Baginda, kesadaran masyarakat masih kurang dalam pengurusan SIM. Padahal SIM merupakan syarat untuk bisa mengemudikan kendaraan bermotor.

“Masyarakat yang memiliki SIM sesuai ketentuannya, dinyatakan bisa dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Misalnya SIM C untuk sepedamotor. Ketika seseorang sudah memiliki SIM C, pastinya sudah mampu mengendarai sepedamotor. Sebelum diberikan memiliki SIM C, harus melalui tahapan tes mengemudikan sepedamotor,” tegasnya. (Osi)(metrosiantar.com)

17:15

Simalungun Hataran Ditunda Hingga 2014

Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho bersilaturahmi dengan pengurus Masjid Raya Siantar, Jumat (27/4). (Foto: LAZUARDY FAHMI)SIANTAR- Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho menjelaskan, kendala pemekaran Kabupaten Simalungun sejak tahun 2007, karena komunikasi yang kurang dari panitia pemekaran dengan Kemendagri dan Komisi II DPR RI.

Pemekaran Simalungun juga akan tertunda hingga tahun 2014 karena munculnya kebijakan Mendagri Gamawan Fauzi terkait pemilu legislatif 2014.

Gatot Pujo Nugroho ditemui di halaman Masjid Raya Kota Siantar, Jumat (27/4) menyebutkan, Pemprovsu sudah pernah menyampaikan dan melengkapi berkas pemekaran Kabupaten Simalungun kepada pemerintah pusat pada 2007 lalu. Gubernur Sumut saat itu dijabat Rudolf Pardede.

“Artinya, secara prosedur dari pemerintah provinsi sudah clear (bersih) sejak tahun 2007. Pemerintah provinsi sudah merekomendasikan pemekaran sejak 2007 lalu, masa Pak Rudolf sebagai Gubernur,” tegasnya.

Menurutnya, terkendalanya pemekaran Kabupaten Simalungun selama ini karena panitia pemekaran, dalam hal ini Badan Persiapan Pemekaran Kabupaten Simalungun BP2KS, tidak mengikuti prosedur pemekaran secara rinci dan detail. Akibatnya, kekurangan berkas sejak 2007 lalu, baru diketahui pada tahun 2012 ini.

“Komunikasi panitia pemekaran yang kurang terhadap Komisi II DPR RI dan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut Gatot mengatakan, terhitung sejak 2007, tidak ada lagi proses atau upaya pemekaran tambahan yang dilakukan Bupati Zulkarnain Damanik saat itu. Namun saat JR Saragih menjabat bupati, upaya pemekaran ini mulai dilakukan kembali.

“Sudah datang surat Bupati JR Saragih Maret lalu kepada kita, kalau tidak salah sekitar tanggal 12 Maret. Kita pertanyakan lagi kepada Mendagri, namun muncul masalah baru, berkas administrasi kita lengkap, namun Mendagri membuat policy (kebijakan) terkait proses pembuatan data baku dan baik untuk persiapan pemilu legislatif 2014. Untuk sementara waktu pemekaran Simalungun harus menunggu hingga 2014,” ujarnya lagi.

Disebutkannya, Kabupaten Simalungun tidak termasuk 19 kabupaten/kota yang sudah disetujui dimekarkan oleh Komisi II DPR RI. Meski begitu, menurut Gatot, berkas pemekaran dari Simalungun dan Provinsi Sumatera Utara, tidak harus berkas baru.

“Tidak harus berkas baru, saya kira juga tidak perlu lagi kita paripurna lagi di DPRD Sumut. Cukup kita kirimkan berkas yang sudah ada itu,” jelasnya. Ketua Badan Persiapan Pemekaran Simalungun (BP2KS) Maknur Sinaga mengatakan, mereka memahami apa yang disampaikan Plt Gubernur tentang komunikasi yang kurang kepada Komisi II dan Kemendagri selama ini. Disinggung komunikasi yang kurang ini berkaitan dengan uang, Maknur terkesan mengiyakan.

“Jangan bilang begitu, kalau masalah komunikasi itu kami juga tahu. Tidak usahlah dibuat tentang itu. Kami akan tetap berusaha supaya pemekaran ini cepat terealisasi. Keputusan pemekaran ini bukan di tangan Gubernur, tetapi di tangan pemerintah pusat. Kalau memang berkasnya dari provinsi sudah dilengkapi, kita dukung itu,” tegasnya. (ral)(METROSIANTAR)

22:42

Proyek PNPM di Gunung Maligas Dikerjakan Kerabat Camat

Written By GKPS JAMBI on Friday, 27 April 2012 | 22:42

Hanya untuk Kolega Camat
GUNUNG MALIGAS- Pengerjaan proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Dusun II, Nagori Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas Simalangun ini didominasi kerabat dekat camat. Kepala Dusun II Nagori Karang Sari, Samiran ketika ditemui METRO, Kamis (26/4) mengatakan, dirinya dan sejumlah warga lainnya resah dengan sikap Camat Gunung Maligas yang mengendalikan program PNPM di kawasannya.

”Saya dan warga lainnya heran kenapa kami tidak diikutsertakan dalam pengerjaan proyek PNPM. Padahal saya sudah berulangkali mengusulkan rencana pembangunan tersebut ke perangkat desa,” katanya. Katanya, proses pengerjaan ini dimulai awal April 2012.

Namun setelah ditunggu ternyata realisasi pengerjaan tersebut dikerjakan oleh pemborong yang merupakan warga Dusun IV Nagori Karang Sari. ”Setelah sekian lama kami tunggu ternyata pengerjaan program PNPM ini dikerjakan oleh pemborong yang merupakan warga Dusun IV Nagori Karang Sari. Sementara tidak seorang pun pun warga saya yang diizinkan mengerjakan peroyek itu,” ujarnya lagi.

Akibatnya sebanyak 300-an penduduk di Dusun II ini kecewa karena mereka tidak lagi memiliki kewenangan mengawasi proses pegerjaan proyek PNPM ini. Bahkan mereka khawatir proyek tersebut akan rusak sebelum warga puas menikmatinya. ”Semua warga saya resah sebab mereka takut kalau pengerjaan proyek ini akan rusak sebelum warga puas menikmatinya,” katanya.

Dia menjelaskan, proyek PNPM yang sudah dikerjakan rekanan dari luar dusun mereka ini meliputi pembangunan saluran drainase sepanjang dua belas meter dan saluran drainase di lokasi berbeda dengan panjang yang sama.

Kepala dusun juga mengatakan, selama proses pengerjaan pihak rekanan proyek ini tidak menyertakan plank proyek. Padahal menurut kepala dusun, jumlah pagu anggaran yang disediakan untuk pembangunan ini diperkirakan Rp40 juta untuk satu lokasi kerja.

Sebelumnya, kepala dusun bersama sejumlah warga lainnya sempat mendatangi Amir, fasilitator desa (FD) dan Camat Gunung Maligas untuk meminta penjelasan soal ketidaksertaan mereka dalam pengerjaan proyek ini. Namun keduanya justru diam dan tidak menghiraukan warga. ”Kami sudah pernah datangi camat dan fasilitator desa, tetapi mereka sepertinya mengabaikan kami,” kesalnya.

Masih kata kepala dusun, dia bersama warga berharap agar Pemkab Simalungun melakukan pengawasan soal pengerjaan PNPM yang ditangani pihak kecamatan ini.

Sementara, Amir, warga Jalan Anjangsana, Nagori Karang Sari, yang merupakan fasilitator desa mengatakan, setiap proses pengerjaan PNPM yang ada di kecamatan itu adalah ata perintah camat. ”Setiap proyek yang saya kerjakan selama ini merupakan arahan dari camat. Jadi untuk keterangan labih lanjut tanya camat saja,” katanya sembari menutup telepon selularnya.

Pangulu Karang Sari, Rumanto mengatakan, pengerjaan proyek tersebut merupakan wewenang pihak kecamatan. “Saya tak punya ruang untuk menjawab soal PNPM ini,” ujarnya. Camat Gunung Maligas Namun Jawansen Damanik yang dikonfirmasi METRO melalui telepon selularnya tak memberi jawaban apa pun. Dia hanya diam saat METRO menyampaikan permasahan tersebut dan langsung menutup telepon. Dikirim pesan singkat pun, dia tidak membalas. (mag-02/ara) metrosiantar)

22:38

Perempuan di Sidamanik Gelar Aksi Tanam Pohon

Bukit Haranggaol yang tidak lagi rimbun pohon pinus. Foto Asenk Lee Saragih

SIDAMANIK- Seratusan perempuan yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Menanam 2012 Kabupaten Simalungun menggelar aksi kebersihan, penanaman pohon dan bunga di Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Kamis (26/4).

Dengan membawa cangkul, sapu dan alat lainnya, para perempuan yang terdiri dari kalangan muda dan tua, mengawali aksi melakukan pembersihan pulau jalan yang membelah Sarimatondang. Pembersihan dilakukan mulai dari depan Pasar Pekan Kecamatan Sidamanik. Usai melakukan pembersihan, aksi dilanjutkan dengan penanaman bunga dan pohon di pulau jalan.

Seribuan pohon mangga, trembesi, tengon dan bibit pohon lainnya yang disumbangkan Dinas Pertanian dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Simalungun juga diberikan kepada warga untuk kemudian ditanami di sekitar rumah mereka.

Sebelumnya, Kelompok Kerja (Pokja) Gerakan Perempuan Menanam yang dikoordinir Ir Rospita Sitorus menyampaikan, kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari peringatan Hari Kartini dan Hari Bumi dengan tajuk ‘Satu Pohon Sangat Berarti Menyelamatkan Bumi’.

Wanita yang juga anggota DPRD Simalungun ini mengatakan, penyatuan kegiatan Hari Kartini dan Hari Bumi didasari pemahaman bahwa bumi saat ini mengalami kerusakan yang cukup parah. Lalu di sisi lain, 58 persen penduduk dunia saat ini dihuni kalangan perempuan.

Berangkat dari kondisi itu, maka menjadi tanggungjawab semua pihak terutama kalangan perempuan yang mayoritas, untuk bersama-sama menyelamatkan bumi dari kondisi yang kian terus mengalami degradasi.

“Jika hari ini hadir seratus perempuan yang kemudian menanam pohon di Kecamatan Sidamanik, maka dari seratus pohon itu jika dirawat akan menghasilkan banyak unsur O2 atau oksigen. Saat ini dunia semakin panas karena memang sangat kekurangan unsur O2. Ada anjuran agar kita menanam pohon berdaun lebar, karena memang jenis ini menghasilkan unsur O2 yang lebih banyak,” jelas Rospita, kala menyampaikan sambutan sebelum kegiatan dimulai.Dulu, kisah Rospita, saat dirinya masih remaja di Kecamatan Sidamanik, hawa masih cukup dingin.

Orang kalau keluar rumah harus mengenakan jaket tebal dan kaos kaki karena dingin. Namun sekarang, pukul satu dini hari pun orang tidak lagi pakai selimut untuk tidur, karena suhu panas. Itu semua menurutnya disebabkan adanya pemanasan global.

Lalu untuk menghindari pemanasan yang kian meluas, saatnya menanam pohon dan menjaga kebersihan. Sampah-sampah seperti plastik sudah harus bisa dikurangi karena itu sangat sulit diurai dan cukup berbahaya.

Rospita juga berharap kegiatan dan aksi yang dilakukan tidak semata seremoni belaka. Kegiatan ini bisa menjadi cara hidup warga, termasuk menjaga kebersihan maupun memelihara keteduhan dan keindahan pohon-pohon yang ditanam di sepanjang Kecamatan Sidamanik.

Sementara, salah seorang tokoh masyarakat Marsudin Damanik menyampaikan penghargaannya atas kegiatan yang dimotori Gerakan Perempuan Menanam tersebut. Menurut dia, upaya menanam pohon merupakan bentuk aksi mulia, apalagi di tengah maraknya penebangan pohon saat ini.

“Tapi sebenarnya tanggung jawab untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan, bukan hanya tugas perempuan. Itu juga menjadi tugas bagi semua pihak termasuk laki-laki. Jadi jangan hanya gerakan perempuan menanam, harus juga ada gerakan laki-laki menanam,” ungkapnya.

Marsudin pula menegaskan, semangat menanam pohon yang digagasi Ir Rospita Sitorus, harus menjadi momentum bahwa tidak akan nada lagi tindakan penebangan pohon atau illegal logging di Kecamatan Sidamanik.

Ikut dalam kegiatan kebersihan yang dibalut dengan semangat Haroan Bolon atau gotong royong serta aksi penanaman bunga dan pohon di pulau jalan Kota Sarimatondang, hadir Kepala Badan Lingkungan Hidup Ir Raja Sianipar, mewakili Dinas Pertanian, Camat Sidamanik Manaor Silalahi SSos, perangkat pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aktifis lingkungan hidup, politisi serta puluhan pelajar SMA Sidamanik.

Ir Marulam Simarmata, aktifis lingkungan yang juga anggota Pokja Gerakan Perempuan Menanam 2012 Kabupaten Simalungun mengatakan, kegiatan ini akan dilanjutkan dengan diskusi tentang lingkungan hidup dan dirangkai dengan aksi tabur benih ikan di perairan Danau Toba pada 5-6 Mei 2012 di Parapat.

“Kegiatan gerakan menanam ini merupakan agenda tahunan, dan pelaksanaan tahun ini memasuki yang ketiga,” jelas Marulam. (rel)(metrosiantar)

22:33

Mafia Bermain di Pemkab Simalungun

SIANTAR- Aksi pungutan liar terhadap para kepala SD di Kabupaten Simalungun senilai Rp200 ribu sebagai biaya pendaftaran untuk kegiatan cerdas cermat, dinilai sejumlah pihak sebagai permainan para mafia. Sebab, pelaku pungli mengaku sebagai orang dekat bupati. Sementara Kadisdik Resman Saragih mengaku tidak mengetahui adanya cerdas cermat.

“Itu artinya situasi di Pemkab Simalungun mulai dimasuki mafia. Jika sudah ada orang yang mengaku dekat dengan bupati dan melakukan pungutan, sudah permainan tingkat tinggi itu. Nggak masuk akal,” kata salah seorang PNS di lingkungan Pemkab yang enggan disebutkan namanya.

Menurutnya, saat ini banyak oknum yang mengaku orang dekat bupati, berkeliaran di SKPD-SKPD, bahkan bertindak seolah-olah memiliki kekuasaan mengurusi berbagai hal di beberapa SKPD. Ia berharap, para petinggi di Pemkab Simalungun segera mendeteksi kondisi itu agar tidak kontra produktif terhadap keberlangsungan pemerintahan dan proses pembangunan.

Anggota DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani mengatakan, ia menyayangkan tindakan orang dekat Bupati Simalungun yang melakukan pemungutan Rp20 ribu per kepala SD se-Kabupaten Simalungun. Perilaku itu sudah tidak mendukung kemajuan pendidikan di Simalungun.

Menurutnya, jika hal itu benar terjadi, berarti ada oknum-oknum yang bermain dan mulai mengambil kesempatan dalam kesempitan. “Kalau memang kegiatan itu merupakan bagian dari kegiatan Pemkab Simalungun, itu artinya ada oknum yang sengaja memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan,” ucapnya.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, dia selaku anggota DPRD yang membidangi pendidikan, berharap agar Dinas Pendidikan segera memanggil oknum yang melakukan dugaan pungutan liar dari kepala SD di Kabupaten Simalungun. Kalau kegiatan pungutan liar itu dibiarkan tanpa ada saksi, ditakutkan akan berlangsung terus.

UPTD Panei, Japinin Manik mengatakan sudah mengetahui adanya pemungutan Rp200 ribu dari setiap kepala sekolah oleh panitia cerdas cermat yang baru siap dilaksanakan tanggal 21 April kemarin di Griya Hapoltakan, Kelurahan Pematang Raya, Kecamatan Raya, Simalungun. Pada acara tersebut Kecamatan Panei salah satunya meraih juara. “Memang benar ada kutipan yang dilakukan oleh panitia Rp200 ribu dari setiap SD. Namun uang itu adalah untuk pendaftaran untuk ikut cerdas cermat,” ujarnya.

Menurut Japinin, ia mengatakan sebelum melakukan pengutipan, panitia terlebih dulu memberitahu kepada UPTD melalui undangan dengan mencantumkan nama perusahaan yang diduga milik Bupati Simalungun. “Namanya penyelenggara kegiatan itu perusahaan Bupati Simalungun, ya pakai lambang perusahaan itulah. Yang jelas tidak pungli, tapi uang pendaftaran saja,” katanya. Penasehat LSM Pengamat Kinerja Apatur Negara (Penjara UJ) Siantar-Simalungun, DA Romumba Saragih mengatakan, tindakan yang dilakukan orang dekat Bupati Simalungun itu sudah mempermalukan Bupati Simalungun. Dengan bertopengkan nama Bupati Simalungun, panitia melakukan pengutipan dari kepala SD.

“Yang menentukan siapa duduk sebagai kepala sekolah merupakan hak prerogatif Bupati Simalungun. Jelas saja kalau mendengar nama Bupati, para kepala sekolah ketakutan. Para kepala sekolah itu takut dicopot, makanya apapun ceritanya harus membayar kutipan itu. Memang Rp200 ribu per kepala sekolah, tetapi dikali 832 kepala sekolah jumlahnya sudah sampai sekitar Rp1,6 miliar. Untuk tingkap KPK, sudah bisa turun melakukan pemeriksaan,” tegas Romumba.

Dia berharap di internal Pemkab Simalungun masalah ini harus diselesaikan sebelum ada oknum yang membawa kasus tersebut keranah hukum. “Pastinya kalau sudah berurusan dengan hukum, penyelesaiannya semakin sulit. Jadi, kalau masih bisa diselesaikan di internal Pemkab Simalungun sendiri, sebaiknya diselesaikan saja dulu,” tukasnya. (Osi)(metrosiantar)

22:31

Warga Dipersulit Urus Administrasi di Kecamatan Panei Simalungun

Bus Putra GOK, sarana angkutan umum yang melintas di Desa Sipoldas Kecamatan Panei, Kab Simalungun. Foto Asenk Lee Saragih

PANEI- Pangulu Nagori Sigodang Barat, Kecamatan Panei, Simalungun, Elon Purba, dituding telah mempersulit urusan warga dalam mengurus administrasi. Salah seorang warga mengaku, pangulu ini tidak bersedia menandatangani surat keterangan sementara pengganti Kartu Tanda Penduduk.

Kepada METRO, Rabu (25/4) Jhon Predi Saragih (55) warga Sigodang mengaku kesal dengan sikap yang ditunjukkan Elon yang tidak bersedia menandatangani surat keterangan pengganti KTP nya.

“Surat keterangan itu sudah diketik stafnya, tapi dia (Elon) tidak mau menandatangani surat itu tanpa alasannya yang jelas. Akibatnya urusanku jadi tertunda. Padalah surat itu adalah hakku sebagai warga negaranya,” kata pria yang berprofesi sebagai petani ini.

Jhon Predi mengaku tidak tahu apa alasan pangulu itu tidak menandatangani surat keterangan pengganti KTP. Bahkan, katanya, beberapa warga lainnya juga merasakamendapatkan perlakuan yang sama. “Tidak hanya aku saja. Sudah banyak masyarakat yang susah karena kearoganan pangulu itu,” katanya.

Jhon Predi mengatakan, dirinya memang pernah berdebat soal bantuan handtracktor bantuan Dinas Pertanian Simalungun beberapa waktu lalu. Saat itu pangulu meminta Jhon Predi mengembalikan handtracktor tersebut kepadanya.

“Memang handtracktor itu bukan milik pribadi, tapi milik kelompok tani Sigodang Maju. Kenapa dia paksa saya mengembalikan kepadanya, mungkin dia ingin menguasai handtracktor itu. Jadi apa pun persoalannya jangan dilibatkan dengan hak saya sebagai warga negara dengan tidak mau menandatangani surat keterangan saya,” katanya.

Sementara Camat Panei Baktiar Sinaga yang dihubungi METRO mengatakan akan menanyakan langsung kepada Pangulu Sigodang Barat mengapa dia tidak menandatangani surat itu. “Terima kasih atas informasinya, saya akan tanyakan langsung kepada pangulu itu kenapa dia tidak mau meneken surat itu,” kata camat.

Sementara Pangulu Nagori Sigodang Barat Elon Purba mengaku sengaja tidak menandatangani surat keterangan pengganti KTP Jhon Predi Saragih karena bantuan handtracktor yang diberikan Dinas Pertanian Simalungun belum dikembalikan ke kelompok tani.

“Memang sengaja tidak kutandatangani sebelum handtracktor itu dikembalikan. Suka hatiku jika aku tidak meneken surat itu. Kalau mau dimuat di koran silahkan tulis besar-besar, aku tidak takut,” tantang pangulu dengan nada emosi. (hot/ara)(metrosiantar.com)

22:26

Pangulu Mark-up Harga Raskin di Kecamatan Gunung Maligas, Simalungun

Raskin untuk Desa Hutaimbaru dan Soping Kecamatan Pamatang Silimakuta saat dimuat ke KM Dame. Foto Dok Asenk Lee Saragih.

GUNUNG MALIGAS- Warga Nagori Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas, Simalungun sangat menyesalkan sikap pangulu mereka yang menjual beras miskin (raskin) di atas harga yang telah ditentukan Bulog, yakni Rp1.600 per kg. Kepada warga, pangulu menjual raskin seharga Rp2.900 per kg.

Kepada METRO, Rabu (25/4) Aseh (45), warga Jalan Anjangsana, Nagori Karang Sari mengatakan, dirinya dan sejumlah warga lain sangat keberatan dengan karena harga beras Bulog di daerah mereka. Aseh menyampaikan, melambungnya harga raskin ini hanya berlangsung di daerah mereka. Sementara di beberapa dusun di sekitar mereka dijual hanya Rp2.000 per kg. “Kalau dibeli kepada kepala dusun, harganya Rp2.000. Namun stok berasnya cepat habis. Kalau sama pangulu, kita membeli seharga Rp2.900 per kg,” terangnya.

Dia menambahkan, Pangulu Karang Sari, Rumanto juga diduga menjual raskin kepada warga yang bukan penduduk Karang Sari. “Padahal di kampung ini masih banyak warga tidak mampu dan hanya mampu mengkonsumsi raskin.

Tetapi pangulu malah menjual raskin kepada warga Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas. Aseh dan warga lainnya mengharapkan agar pihak terkait melakukan pengawasan terhadap pendistribusian raskin ini. Terpisah, Pangulu Karang Sari, Rumanto, yang dikonfirmasi METRO membantah tuduhan yang isampaikan kepadanya. Katanya, dia menjual raskin seharaga Rp2.00 per kg, sama seperti yang dijual di daerah lain.

Kata Rumanto, selama ini pihaknya menerima pasokan beras Bulog sebanyak dua ton untuk sekali pengiriman per tiga bulan. Semua beras ini akan dibagikan untuk 190 warga Nagori Karang Sari dengan ketentuan, setiap warga berhak menerima 15 kg dan warga ini dibagi dalam lima dusun yang ada di Nagori Karang Sari. ”Untuk satu orang warga sekitar saya jatah 15 kg.

Desa kami menerima beras sebanyak 2 ton setiap tiga bulan sekali. Selama ini pasokan beras kami juga masih cukup, sebab pembagiannya hanya untuk 190 orang saja dan mereka yang memiliki kartu miskin. Untuk pemasarannya, saya juga libatkan kepala dusun agar warga bisa lebih mudah membeli berasnya,” ujarnya. (mag-02/ara)(metrosiantar.com)

22:21

Jembatan Sungai Bahinsir Desa Bagaduh, Kecamatan Panei Tongah Nyaris Putus

RETAK- Dinding jembatan Sungai Bahinsir di Kecamatan Panei Tongah sudah retak-retak. Jika tak segera diperbaiki, dikhawatirkan dalam waktu dekat jembatan tersebut akan ambruk. (Foto: Hasiholan)PANEI TONGAH- Jembatan Sungai Bahinsir yang menghubungkan Dusun Bahinsir dengan Desa Bagaduh, Kecamatan Panei Tongah, Kabupaten Simalungun nyaris putus. Dinding beton jembatan yang tepat berada di atas sungai itu tampak sudah retak dan butuh perbaikan segera.

Retaknya dinding beton tersebut diketahui warga saat melaksanakan gotong royong, Senin (23/4). J Silalahi (56), H Manik (39), Ganda Siallagan (35), P Siallagan (56) warga Dusun Bahinsir usai melaksanakan gotong royong membersihkan jalan menuju dusun yang masih berbatu padas itu mengatakan, jembatan tersebut sudah berusia 30 tahun lebih dan tidak pernah diperbaiki.

“Jembatan ini sudah 30 tahun lebih dibangun tapi tidak pernah diperbaki. Kami kaget setelah melihat dinding tembok jembatan itu ternyata sudah retak. Kalau tidak segera diperbaiki, tak berapa lama jembatan ini pasti putus,” ujar J Silalahi. Ia menjelaskan, jika jembatan tersebut putus, maka jalur transportasi ke Dusun Bahinsir menuju Desa Bagaduh tidak ada lagi.

Jadi, kalau mau ke pasar, terpaksa harus lewat dari Dusun Lumban Turnip, Dusun Tolong Bosar, hingga tembus ke Simantin Tiga. Itu rutenya sangat jauh,” paparnya.

Ia berharap agar Pemkab Simalungun dapat segera memperbaiki jembatan tersebut.

”Harapan kami, kiranya Pemkab Simalungun melalui instansi terkait dapat segera memperbaiki atau mengganti jembatan ini. Sebab jembatan ini adalah akses utama untuk menjual hasil pertanian,” harapnya. Ganda Siallagan menambahkan, selain jembatan yang terancam putus tersebut, warga juga berharap agar Pemkab Simalungun mengaspal jalan ke dusun mereka.

”Selain memperbaiki jembatan ini, kami juga berharap agar Pemkab Simalungun mengaspal jalan ke dusun ini. Dari simpang Bagaduh sampai sungai ini memang sudah pernah diaspal, tapi tidak sampai ke dusun kami. Itu pun kondisi aspalnya sekarang sudah rusak parah. Sampai kapan dusun kami ini dapat menikmati pembangunan?” kesal Siallagan.

Ia menyampaikan, kesepakatan gotong royong warga Dusun Bahinsir membersihkan saluran air dan memotong pohon yang memasuki jalan ke dusun itu adalah atas inisiatif warga sendiri. Sebelumnya, Bupati Simalungun yang ditemui METRO telah memerintahkan Kepala Dinas Bina Marga Jon Sabiden Purba agar segera menampung laporan warga. Saat itu Jon Sabiden mengatakan akan segera meninjau lokasi yang dimaksud.

Namun, hingga kini Dinas Bina Marga belum juga meninjau lokasi tersebut. hingga warga berinisiatif untuk melakukan gotong royong memperbaiki jalan yang sangat memprihatinkan. (hsl/ara)(metrosiantar.com)