}); September 2014 | BeritaSimalungun

Berita Terkini

INDEKS BERITA

3 Skandal Asusila Gubernur Riau (BANDOT) yang Bikin Heboh

Written By Beritasimalungun on Friday, 26 September 2014 | 10:31

Gubernur Riau Annas Maamun.Ist
BERITASIMALUNGUN.COM, -Jakarta - Gubernur Riau Annas Maamun benar-benar menjadi pusat perhatian publik belakangan ini. Rabu, 27 Agustus 2014, Annas diadukan oleh Soemardhi Thaher ke Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian RI karena diduga berlaku asusila terhadap WW, anak Soemardhi. laporan itu, kata Soemardhi, tertuang dalam LP/797/VIII/2014/ Bareskrim. Kemudian Kamis 25 September 2014 Gubernur Riau dan 8 orang lainnya tertangkap tangan oleh KPK di Jakarta diduga menyogok oknum polri dalam kasus asusila.

Skandal yang melibatkan Annas, pria berusia 74 tahun, itu ditengarai bukan kali pertama terjadi. Sejak tahun 2013, Annas yang menjabat gubernur sejak Februari 2014, acap kali dikait-kaitkan dengan sejumlah laporan dugaan perbuatan asusila dan tak senonoh oleh sejumlah perempuan. Berikut ini 3 skandal seks yang diduga melibatkan gubernur pengganti Rusli Zainal, terpidana kasus korupsi PON ke-18 Riau, itu:

1. Pengakuan Eks Pembantu Rumah tangga

Saat masih menjadi Bupati Rokan Hilir, Annas diduga melakukan tindak asusila terhadap S, pembantunya. Kepada sejumlah media pada pertengahan November tahun lalu, perempuan berusia 52 tahun itu bercerita awalnya Annas yang kelihatan capek meminta S memijat beberapa bagian tubuhnya. Lantaran yang meminta itu majikan, S pun manut. Awalnya proses pemijatan tersebut berlangsung sopan layaknya majikan dan pembantu. Namun, belakangan Annas mengajak S berhubungan badan. Seingat S, dua kali mereka pernah benar-benar berhubungan badan. (Baca: 'Tangan Saya Dipaksa Pegang Kelaminnya')

Menanggapi tudingan S, Annas mengaku banyak isu yang dibangun di tengah masyarakat tentang dirinya, antara lain isu dugaan korupsi, perselingkungan, dan terlibat G-30S PKI. ia sengaja tidak membalas semua itu karena ia menyangkal melakukannya. "Saya ini Bupati, kalau pun mau selingkuh masa dengan perempuan tua, saya bisa mencari yang lebih mudalah sedikit," katanya saat menghadiri lokakarya peningkatan pembangunan desa di Kepulauan Meranti, Selasa, 19 November 2013.

2. Pengakuan Mantan Istri Anggota Ketua DPRD Dumai

Persis sebulan sebelum dilaporkan oleh Sumardhi, Annas juga dilaporkan oleh DS, mantan istri Ketua DPRD Dumai, Riau, pada 25 Juli 2014. DS mengatakan, peristiwa itu terjadi sore hari di sebuah rumah mewah dua lantai tepatnya di Jalan Belimbing 18 pada pertengahan April 2014. DS mengaku membeberkan kasus itu ke permukaan pada 25 Juli lalu, lantaran masih memberi kesempatan pada Anas agar meminta maaf dan mengakui perbuatannya.

DS akhirnya menentukan sikap dengan berkonsultasi kepada teman-temannya yang kebetulan berprofesi sebagai pengacara. Bersama tim kuasa hukumnya, DS melayangkan somasi ke Annas selaku Gubernur untuk dua alamat yang berbeda, yaitu ke Kantor Gubernur dan ke rumah pribadi Anas di Jalan Belimbing 18, Pekanbaru, Riau, sebagai tempat kejadian perkara.

Menurut DS, kejadiannya bermula ketika ia ingin mengadukan persoalan keluarga antara dia dengan suaminya ke Annas. Suami DS adalah Ketua Golkar Dumai, sedangkan Anas Ketua Golkar Provinsi Riau. DS berharap Annas mau menasehati suami DS. Mereka berbincang di lantai kedua rumah itu. Namun, tanpa diduga usai mengobrol DS mengaku Annas melecehkannya secara seksual. (Baca: Disangka Menodai Wanita, Gubernur Riau Dipidanakan)

Tempo belum berhasil meminta konfirmasi kepada Annas terkait dengan sejumlah kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan namanya. Telepon dan pesan pendek yang dikirimkan belum berbalas.

3. Pengakuan Anak Mantan Anggota DPD

Gubernur Riau Annas Maamun dilaporkan mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Soemardhi Thaher, ke Markas Besar Kepolisian RI atas dugaan tindak asusila terhadap WW, anaknya. Kepada wartawan, W menceritakan kronologis tindakan asusila yang dia alami. (Simak: Kasus Ijazah Palsu Anak Gubernur Riau Mandek)

Semula W datang ke kediaman Annas pada 30 Mei 2014 sambil membawa proposal untuk meminta persetujuan kegiatan pelatihan dan seminar. Pria yang kini berumur 74 tahun itu menanggapi positif program yang ditawarkan W. Bahkan, Soemardhi mengklaim Annas menjanjikan akan mengangkat WW menjadi staf khusus gubernur. Usai mengobrol, WW juga mengaku dilecehkan oleh Annas secara seksual.

Gubernur Annas belum berhasil dimintai konfirmasi terkait dengan kasus asusila itu. Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Riau Yoserizal pun enggan mengomentari persoalan tersebut. Ia menolak mempertemukan wartawan dengan Annas untuk mendapat konfirmasi. "Jangan dululah," tuturnya.(Tempo.co)

Tangkap Tangan Gubernur Riau, Pemprov Riau Belum Berikan Bantuan Hukum

Gubernur Riau Annas Maamun (Foto: dok detikcom). Gubernur Riau Ditangkap KPK.
BERITASIMALUNGUN.COM, Pekanbaru-Pemprov Riau belum memberikan bantuan hukum kepada Gubernur Annas Maamun setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan orang nomor satu di Provinsi Riau itu terkait dugaan korupsi.

"Belum ada, karena status beliau (Annas) masih terperiksa di KPK," kata Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Zaini Ismail, kepada Antara di Pekanbaru, Jumat.

Zaini mengatakan selama KPK belum memastikan status hukum terhadap Annas Maamun, maka jabatan Gubernur Riau masih melekat pada pria berusia 74 tahun itu.

"Beliau tetap gubernur," katanya.

Selain itu, ia mengatakan roda pemerintahan di lingkungan Pemprov Riau terus berjalan meski akan terkena dampak dari tertangkapnya Gubernur Riau. Zaini berharap pegawai tetap bekerja seperti biasa dan tidak terpengaruh pemberitaan media yang gencar menyoroti penangkapan Annas Maamun.

"Pemerintahan masih normal. Kita doakan saja Pak Annas bisa menjalani ini semua," ujarnya.

Namun, berdasarkan pantuan Antara kondisi kantor pemerintahan di Riau terlihat lengang setelah ditangkapnya Annas Maamun. Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman juga tidak terlihat di kantor gubernur.

"Dia (Arsyadjuliandi) kan punya agenda sendiri. Mana saya tahu di mana beliau sekarang," katanya.

Penyidik KPK menangkap tangan Gubernur Riau Annas Maamun pada Kamis (25/9) pukul 17.30 WIB di sebuah rumah di kawasan elit di Cibubur, Jakarta Timur.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan Annas Maamun ditangkap karena dugaan korupsi.

Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK mengamankan uang tunai dolar Singapura dan rupiah dengan jumlah yang sejauh ini masih dihitung.

KPK mengamankan Gubernur bersama delapan orang lainnya, dua di antaranya wanita. Mereka yang turut diamankan adalah ajudan gubernur, pengusaha, sopir dan anggota keluarga Annas Maamun.

KPK hingga kini masih menetapkan status Annas Maamun sebagai terperiksa dan kepastian selanjutnya menunggu hasil penyidikan dalam tempo 1`x 24 jam setelah penangkapan.(ant)

PDI-P Ditelikung Demokrat

FT Tribunnews.com
BERITASIMALUNGUN.COM, Medan-Setelah menikmati alam "demokrasi" Pilkada langsung sejak 2004, kita kembali ke Pilkada melalui DPRD. Sebuah drama penantian alot telah terlewati subuh tadi. 

Bangsa ini akan melintasi "babak baru" demokrasi Indonesia, Gubernur, Bupati dan Walikota diplih DPRD, sementara Presiden dipilih langsung oleh rakyat. 

Wakil Rakyat di DPR-RI yang dipilih rakyat, untuk saat ini menganggap inilah yang terbaik bagi bangsa ini. Kita yang memilih mereka, dan mereka menyuarakan suara "rakyat", "suara kita" . 

Dari 500-an anggota DPR, yang ikut memberikan suara 361 dengan distribusi suara memilih pilkada langsung, 135 (orang), lewat DPRD 226 (suara), dan abstain 0. Sementara anggota Partai Demokrat yang hadir walkout. 

Di atas kertas, seandainya Demokrat tidak walkout, maka suara memilih Pilkada langsung adalah lebih banyak. Tapi apa mau dikata. Itulah politik, itulah karakter para politisi kita. Peristiwa yang terjadi bukan di atas kertas, tapi di gedung DPR-RI yang "cair".

Kompas.com hari ini (Jumat 26 September, pukul 06.42) mengungkapkan peristiwa ini sebagai berikut:

"Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harus kembali mendapati "tikaman" telak dari Partai Demokrat. Rupa "tikaman" yang ibarat tepat di ulu hati ini kini adalah pilihan sikap netral dan aksi walkout Fraksi Partai Demokrat dari sidang paripurna pengambilan keputusan soal RUU Pemilihan Kepala Daerah, Jumat (26/9/2014) dini hari".

"Pilkada langsung yang merupakan buah era-reformasi yang menghadirkan partai-partai baru termasuk Demokrat- kandas sudah oleh telikungan Demokrat pada saat-saat terakhir, dalam rupa drama "harapan palsu" dukungan pilkada langsung". 

Marilah kita semua legowo, sama seperti kita meminta Prabowo legowo ketika kemenangan Jokowi terpilih sebagai Presiden terpilih. Prabowo dengan "Koalisi Merah Putih"nya menang di DPR, Jokowi dimenangkan oleh rakyat. 

Ke depan, negeri ini akan menikmati demokrasi yang "pincang". Namanya juga pincang, tentu lima tahun ke depan, kita semua akan merasakannya. 

Mari mengambil hikmahnya. Jangan terlalu khawatir. Bisa lebih bagus, kalau ibu Mega rendah hati, PDI-P dan koalisinya "bebas korupsi", mau mengalah demi rakyat dan berjuang untuk rakyat. Selain itu, seluruh elemen masyarakat harus jeli mengawal pemilihan gubernur, bupati dan walikota. 

PDI-P ditelikung Demokrat, karena kurang bijak, terlalu sombong. Mega merendahlah, segeralah berdamai dengan SBY. Bermusuhan itu tidak nyaman, damai itu indah!. Sakit kan ditelikung?. 

Siapa yang menabur angin, akan menuai badai. Semua akan menuai apa yang ditanamnya.(Jannerson Girsang)

Jelang Idhul Adha, Harga Sapi di Siantar dan Simalungun Dipatok Rp 10 Juta Per Ekor

Ft IST/Waspada
BERITASIMALUNGUN.COM, Pematangsiantar-Harga hewan kurban jenis lembu atau sapi di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, mencapai lebih dari Rp10 juta per ekor, naik 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Harganya setiap tahun naik, karena biaya pemeliharaan dan transportasi untuk mendatangkan atau mengirim hewan tersebut ke pembeli juga cukup tinggi," kata Suparman (46), salah seorang pedagang hewan kurban di Pematangsiantar, Kamis.

Warga Nagori (Desa) Silinduk, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, itu menyebutkan bahwa lembu dengan berat 80 kilogram harganya mencapai Rp10 juta per ekor untuk kawasan Siantar-Simalungun.

"Kalau untuk luar kota, seperti Asahan, Tanjungbalai, kami jual Rp12 juta per ekor. Harga ini termasuk ongkos kirim," kata Suparman.

Sementara hara lembu dengan berat 70 kilogram mulai dari Rp7,5 juta sampai Rp9 juta, tergantung pada jauh dekatnya dari tempat pedagang dan pemesanan, katanya.

Meskipun naik cukup tinggi, kata Suparman, permintaan konsumen untuk memesan hewan kurban pada Idul Adha tahun 2014, tetap meningkat.

"Saya kewalahan dan terpaksa memesan sama kawan. Harganya beda sedikit tapi tidak masalah, untuk jaga pelanggan," kata Suparman.

Sementara harga hewan kurban kambing yang umurnya sudah memenuhi syariat dan sehat mencapai Rp1,6 juta sampai Rp1,7 juta, mengalami kenaikan Rp300.000 sampai Rp500.000.

"Semua kebutuhan sehari-hari naik, jadi kami juga menaikkan harga, senang sama senang, yang penting tidak mengambil kesempatan," kata Suhardi (38 tahun), pedagang hewan qurban kambing di Nagori Purbasari Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun.

Rusman (62 tahun), panitia kurban Masjid Rahmat Kota Pematangsiantar mengatakan, tidak mempermasalahkan kenaikan harga hewan qurban karena bahan-bahan telah naik.

"Sejak awal sudah kita wanti-wanti, jadi tidak masalah. Apalagi ini kan untuk berqurban, jadi semangat dan ikhlasnya, bukan harga," kata Rustam yang memesan empat ekor lembu untuk kurban pada Hari raya Idul Adha.(ant)

Perusda Pemkot Siantar Jalin Kerjasama 8 Mitra Usaha

Balaikota Pematangsiantar.Ist
BERITASIMALUNGUN.COM, Pematangsiantar-Perusahaan Daerah (Perusda) Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, menjalin kesepakatan dengan delapan mitra usaha untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian.

"Para mitra kerja akan melakukan pendampingan terhadap berbagai bidang usaha Perusda," ujar Dirut Perusda Pembangunan dan Aneka Usaha kota Pematangsiantar, Herowin Tumpal Fernando Sinaga, Kamis.

Mereka kata Herowin, bertugas sebagai pengelola keuangan, pemberian fasilitas kredit, peneliti, pelatihan, konsultasi, pendidikan, pemasaran sesuai bidang usaha masing-masing.

Ia mengharapkan, dengan melibatkan mitra usaha untuk melakukan kesepakatan kerja sama, akan mempercepat pembangunan di kota ini.

Ke delapan mitra usaha itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Medan, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, CV Mandiri Globalindo Bekasi, PT Maranatha Abadi Sejahtere Pematangsiantar, PT Puri Graha Realty Pematangsiantar.

Selanjutnya CV Cipta Bangun Usaha Pematangsiantar, CV Naga Mas Pematangsiantar, Forum Komunikasi Kontraktor Siantar-Simalungun Marsada.

Anggota DPRD Pematangsiantar, Eliakim Simanjuntak berpesan kepada kedua pihak untuk berkoordinasi dalam melakukan kerja sama supaya bermanfaat.

"Kerja sama ini diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja sehingga benar-benar dirasakan masyarakat dan menambah pendapatan untuk kas daerah," kata Eliakim.(ant)

Harga Cabei Merah di Pasar Medan Tembus Rp 40 Ribu Per Kilogram

http://cybex.deptan.go.id/files/antarafoto-1263637507-.jpg
Ilustrasi.Google
BERITASIMALUNGUN.COM, Medan-Harga cabai merah di pasar Medan terus bergerak naik atau sudah Rp40.000 per kg akibat pasokan yang semakin ketat.

Pedagang sayur mayur di Pasar Inpres Titi Kuning, N.br Sembiring di Medan, Kamis mengatakan, harga cabai merah itu naik sejak dua pekan lalu.

Kenaikan dipicu oleh pasokan yang ketat dari Karo dan Langkat sebagai dampak gangguan hama pada tanaman petani.

"Harga tebus naik, yah pedagang juga naikkan harga juallah,"katanya.

Diperkirakan harga cabai itu masih akan bergerak naik karena di tengah pasokan ketat, permintaan semakin banyak khususnya mendekati Idul Adha.

Bahkan, kata dia, bukan hanya cabai merah yang naik tetapi juga jenis sayur-mayur lainnya.

"Semua jenis sayur harganya naik rata-rata Rp200 hingga Rp500 per kg,"katanya.

Selain akibat hama, kenaikan harga sayur-mayur itu dipicu naiknya biaya transportasi dampak kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pokja Hortikultura, UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Dinas Pertanian Sumut, Utema S mengakui pihaknya sedang dan terus mengatasi gangguan produksi cabai merah petani di daerah itu.

Laporan sementara, kata dia, ada sekitar 28,2 hektare lahan cabai yang terganggu akibat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).

Serangan OPT itu dampak faktor cuaca.

Dia mengakui kalau ditotal secara keseluruhan termasuk gangguan penyakit lainnya ada sekitar 76,9 hektare lahan cabai yang rusak baik dengan kondisi berat, sedang dan ringan.

"Utema menjelaskan, faktor cuaca sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya OPT seperti Antraknosa yang menyerang cabai di beberapa daerah produsen Sumut mulai Langkat hingga Simalungun," katanya.(ant)

Anggota DPRD Simalungun Dilantik Mengenakan Pakaian Adat

Sebanyak 50 Anggota DPRD Simalungun Periode 2014-2019 dilantik dengan mengenakan Pakaian Adat Simalungun (Gotong-laki-laki dan Bulang untuk wanita) di Gedung DPRD Simalungun, Kamis 25 Sept 2014. Ft IST

BERITASIMALUNGUN.COM, Raya- Ketua Pengadilan Negeri (PN) Simalungun, Ramses Pasaribu SH MH, melantik dan memimpin pengucapan sumpah 50 anggota DPRD setempat yang mengenakan pakaian adat, di gedung DPRD di Pamatang Raya, Kamis.

Pimpinan sementara DPRD periode 2014-2019 ini, Johalim Purba dari Partai Demokrat dan Timbul Jaya Silalahi dari Partai Golkar selaku partai perolehan suara terbanyak.

Sebelum pelantikan, 50 legislator terpilih yang mengenakan pakaian adat Simalungun, menjalani prosesi adat untuk memberikan semangat mereka dalam melaksanakan tugas.

Sementara 401 personel Polres Simalungun menerapkan penjagaan berlapis untuk pengamanan pelantikan anggota DPRD yang berlangsung aman dan lancar.

Bupati Simalungun, Jopinus Ramli Saragih mengajak anggota Dewan yang baru dilantik untuk bersama-sama dengan eksekutif memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Segera bentuk kelengkapan Dewan supaya bisa bekerja dan mewujudkan harapan 1,1 juta warga Simalungun," pesan bupati.

Anggota legislator dari PKS, Usmayanto mengajak anggota Dewan lainnya untuk memberi penguatan kepada lembaga perwakilan rakyat ini lebih berwibawa.

"Itu harus bangkit dari pemikiran yang sama untuk berbuat kepada masyarakat. Jika tidak, aspirasi masyarakat akan sulit untuk diwujudkan," ujar Usmayanto.(ant)

Pencurian Motor di Simalungun Marak

Written By Beritasimalungun on Thursday, 25 September 2014 | 16:49

Ilustrasi : Pelaku Curanmor di Simalungun diamankan.
Penadah Diketahui Mantan Resedivis Pembunuhan

BERITASIMALUNGUN.COM, Raya-Maraknya pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kabupaten Simalungun membuat warga resah. Masyarakat tidak tenang akibat ulah para pencuri sepeda motor tersebut.

Belum lagi pihak kepolisian terkesan diam dan seakan menjadi beking para pelaku. Hal ini seperti disampaikan pendengar mora kepada Redaksi Mora Sumut.d Dengan tidak ingin diberitahukan identitas nya, sipelapor menceritakan bahwa didaerah mereka di Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, ada seorang penadah kereta (sepeda motor) curian yang bernama Retno Jaluhu atau yg biasa di sapa pak Benget.

Si pelapor mengatakan, bahwa Retno Jaluhu atau pak Benget ini merupakan mantan narapidana kasus pembunuhan marga Sidabutar warga Sibuntuon beberapa waktu yang lalu.

Sehingga masyarakat takut kepada Retno Jaluhu tersebut. Si pelapor juga menyesalkan sikap Kepolisian Sektor Dolok Pardamean yang tidak mau menindak Retno Jaluhu tersebut.


Diinformasikan juga bahwa Retno Jaluhu tersebut berdomisili di Nagori Bayu Kecamatan Dolok Pardamean. AKP MT Arotonang, Kasubag Humas Polres Simalungun ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan cek ke Polsek Dolok Pardamean. Dia juga langsung menelpon Kapolsek Dolok Pardamean di depan wartawan.(Silver Silalahi)

Pelantikan Anggota DPRD Simalungun Ricuh

Massa Saling dihadang Polisi.Foto-foto Silver Silalahi
BERITASIMALUNGUN.COM, Raya-Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Periode 2014-2019, Kamis 25 September 2014 di Raya, Kabupaten Simalungun diwarnai kericuhan dan aksi demonstrasi.

Kericuhan bermula ketika wartawan dilarang masuk ke Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Simalungun. Saat itu sebanyak 50 Anggota DPRD Simalungun akan dilantik.
Selain wartawan yang dilarang, para tamu yang tidak membawa undangan resmi juga dilarang masuk. Sempat terjadi adu mulut antara wartawan dengan penjaga pintu ruang sidang.

Azis Damanik, selaku mantan Ketua KPU Simalungun tahun 1999 juga dilarang masuk karena tidak membawa undangan resmi. “Saya mantan Ketua KPU Simalungun tahun 1999. Kenapa tidak diizinkan masuk? Ada apa didalam? Apakah ada yang ditutup-tutupi oleh DPRD ini?,” kata Azis dengan emosi.((Baca Anggota DPRD Simalungun Jangan main Proyek)

Setelah suara ribut-ribut di luar ruangan, akhir nya pintu dibuka dan wartawan juga masyarakat yang hendak melihat proses pelantikan tersebut dipersilahkan masuk. Aksi demonstrasi juga mengiringi proses pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Simalungun tersebut.(

Sekitar puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Sahabat Lingkungan (Saling) Siantar–Simalungun melakukan orasi di luar kompleks Gedung DPRD Simalungun. Mereka meminta agar 50 Anggota DPRD Simalungun yang dilantik bersedia menandatangani perjanjian terkait dengan permasalahan-permasalahan di Simalungun.((Baca Dewan Jangan Jadi Pecundang)

Saling juga meminta agar DPRD Simalungun membentuk Pansus dalam kasus Hutan Register 18 Tanah Jawa dan Pansus untuk menuntaskan kasus perambahan hutan yang ada di Desa Togur Nagori Urung Dolok Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun.

“Kami ingin 50 Anggota DPRD Simalungun bersedia menandatangani perjanjian dan segera bentuk Pansus kasus perambahan hutan di Simalungun,” ujar Andi Simanjuntak selaku kordinator aksi.

Sementara itu, Johalim Purba, pimpinan sementara DPRD Simalungun ketika menemui massa mengatakan, biarlah dulu anggota dprd yang baru dilantik bersama keluarganya.

Jangan diganggu dulu. Dan besok seluruh Anggota DPRD Simalungun akan diarahkan untuk membahas apa yang menjadi tuntutan sahabat lingkungan ini. “Jangan lah dulu diganggu, biarkan mereka bersama keluarganya. Besok kita akan bahas itu,” kata Johalim dengan dikawal personil Kepolisian Resort Simalungun.


Massa saling akhir nya menepi agar mobil yang akan keluar dari gedung dprd bisa meninggalkan gedung DPRD Simalungun.(Silver Silalahi)

Massa Saling dihadang Polisi.Foto-foto Silver Silalahi

Pil Pahit Pelayanan SDM di RS Raden Mattaher Jambi


Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus.Ist


Oleh: Rosenman Manihuruk

Masyarakat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi boleh berbangga memiliki Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi yang kini bangunannya membanggakan. Ruangan yang bersih dan fasilitas yang baru dan berkelas, sekejab memuaskan pandangan. Namun tak begitu serasa bagi pasien yang rawat inap disana. Gedung dan sarana yang mendukung, dinodai dengan pelayanan perawat yang asal-asalan atau tak tulus serta administrasi yang lambat. Seminggu menjaga pasien rawat inap sungguh lebih rasanya untuk menggambarkan buruknya Sumber Daya Manusia (SDM) di RS Raden Mattaher Jambi itu.

Sebagai pasien peserta BPJS, pada Senin 8 September 2014 pukul 02.00 saya membawa istri ke UGD  RS Raden Mattaher karena mengalami sakit kepala berlebihan pasca operasi cesar (anak ketiga) Minggu 24 Agustus 2014 di RS Mayang Medical Centre. Sakit kepala berlebihan yang dialami istri saya Lisbet Sinaga (36) memaksa saya harus membawanya ke UGD RS Raden Mattaher.

Tiba di UGD, istri saya langsung ditangani dokter dan perawat UGD. Sementara saya mendaftarkan pasien dengan kartu BPJS. Dari hasil tensi darah, diketahui mencapai 220/120. Dokter jaga UGD pun memberikan obat penurun tensi darurat. Setelah 20 menit, sakit kepala istri saya reda, dan tensi turun menjadi 180/110.

Namun, saya bersama istri harus menunggu hampir 2 jam di ruang UGD untuk menunggu proses kamar rawat inap. Kemudian saya diminta menghadap informasi untuk menayakan kamar inap. Dari ruang informasi sekitar pukul 04.00, di tujukan kepada kelas 3, padahal kartu BPJS istri saya kelas II.

Sikitar 30 menit kemudian, istri saya dibawa ke ruang perawatan inap di Ruang Penyakit Dalam bagian kanan gedung rawat inap RS Raden Mattaher Jambi. Dalam ruangan itu ada 6 tempat tidur dan saat itu sudah ada dua pasien yang dirawat yakni pasien sakit gula dan sakit paru-paru.

Senin 8 September 2014 pagi, perawat melakukan tensi darah, dan kemudian siang harinya memberikan resep dokter untuk ditebus. Namun perawat memberikan resep sekitar pukul 2 siang, sehingga ke esokan harinya bisa mengurus surat pengantar resep dari BPJS yang ada di rumah sakit tersebut.

Sejak Senin 8 September 2014 pagi, setidaknya saya menebus tiga lembar resep dengan berbagai macam obat dan botol infuse. Obat itu hanya saya letakkan dimeja pasien di kamar rawat ini. Tak ada petunjuk dari dokter atau perawat obat apa yang akan dimakan dan kapan dikonsumsi.

Bahkan pasien Lisbet Sinaga nyaris salah suntik oleh perawat yang lagi magang di rumah sakit tersebut. Perawat ragu mana pasien yang mau dia suntuknya. “Ini yang mau disuntik,” ujar perawat satu. Lahu perawat satu bilang “Bukan ibu Lisbet ini yang disuntik, tapi ibu itu,” kata perawat lainnya.

Saat mendengar percakapan kedua perawat itu, saya suruh cek ulang mana pasien yang seharusnya disuntik obat. Tak hanya disitu, mahasiswa Akbid Stikes Prima Jambi yang lagi magang di RS itu, juga mencoba-coba pasien dalam menyuntik untuk mengambil sampel darah pasien.

Sementara saya selaku penjaga pasien, juga bingung dan sempat kecapaian untuk mengurus administrasi panjangnya rantai administrasi untuk menebuh resep bagi pasien BPJS. Tepat Senin siang, dr Hanif SPoG yang menangani istri saya operasi di MMC Jambi melihat pasien Lisbet Sinaga dirawat di ruang penyakit dalam. Dokter Hanif juga menyuruh dokter jaga UGD lewat perawat untuk memindahkan pasien Lisbet Sinaga ke Ruang Inap Kebidanan.

Selasa 9 September 2014 sekitar pukul 13.30, pasien Lisbet Sinaga dipindahkan ke Ruang Kebidanan kelas 3. Satu ruangan ada 8 tempat tidur. Seluruh obat yang ada di meja pasien Lisbet di ruang penyakit dalam disita seluruhnya oleh perawat di Ruang Kebidanan. Sembilan botol infuse dan obat-obat lainnya tak tau dikemanakan oleh perawat itu.

Nmaun saat berada di Ruang Kebidanan, seluruh resep dokter ditebus sendiri oleh keluarga pasien ke Apotek di RS Raden Mattaher yang telah ditentukan. Tak terbanyangkan jika keluarga pasien tak ada yang jaga, pasti tak akan makan obat, karena tak ada yang mau menebus. Perawat magang yang banyak tak difungsikan untuk membantu pasien.

Di Ruang Perawatan Kebidanan seluruh obat harus melalui perawat baru ke pasien. Jam konsumsi obatpun diatur olah perawat. Namun ada juga perawat  di Gedung Kebidanan  RS Raden Mattaher Jambi kurang bersahabat.

Bahkan perawat selalu menyuruh siswa perawat yang lagi magang secara rame-rame (5 hingga 8 orang) untuk mengecek kondisi pasien yang dirawat. Bahkan tak segan-segan perawat mengucapkan kata yang nadanya tinggi terhadap pasien, bukan omongan yang menentramkan jiwa pasien.

Selama seminggu menjada pasien, banyak catatan burukya SDM perawat di RS Raden Mattaher Jambi ini. Paling miris lagi, Jumat 12 September 2014 lalu. Pasien ibu yang baru melahirkan tega dibiarkan dari pukul 12.30 hingga pukul 16.00 terbaring sendirian di ruang persalinan. Baru pukul 16.40 dibawa ke ruang inap.

“Ayo ganti bajunya, melahirkan normal juga. HBnya juga bagus. Ayo ganti balutannya di kamar mandi, jangan manja. Silahkan ke kamar mandi,” ujar seorang perawat yang sudah senior itu, disaksikan sekitar 8 orang siswa perawat magang di ruangan tersebut.

Baru hitungan menit (sekira 2 menit), ibu bayi yang disuruh perawat itu ke kamar mandi sendiri keluar dan mengaku lemas dengan wajah pucat pasi. Sontak saya tergerak dan menyuruh siswa perawat magang itu untuk membantu ibu itu untuk duduk.

“Saya melahirkan pukul 12.30 kak. Namun saya dibiarkan terbaring di ruang persalinan hingga 4 jam lebih. Baru ini juga saya dikasi makan, lapar kali saya kak. Suami saya pergi jaga anak saya yang satu di rumah. Lemas kali saya kak,” ujar ibu bayi yang menyapa pasien Lisbet Sinaga di sebelahnya.

Sesaat kemudian, anak dari ibu itu, hanya dibiarkan diruang rawat inap itu bersama ibunya. Tak ada perawatan sementara untuk anak bayi yang baru lahir. Kemudian siswa perawat yang magang rame-rame mengambil cap telapak kaki bayi tersebut dengan cara berulang-ulang. Kaki bayi itupun penuh dengan tinta.

Melihat ketidak wajaran itu, hati terhenyak, begitu buruknya SDM perawat di RS Raden Mattaher Jambi. Para perawat masih beranggapan kalau pasien BPJS itu adalah pasien orang miskin dan gratisan. Padahal BPJS itu akan dibayar seumur hidup oleh peserta.

Seperti dilansir detik.com baru-baru ini, sekitar Rp 1,8 triliun dana peserta BPJS masyarakat terkumpul tertanggal 8 Agustus 2014 lalu dari sekitar 234 ribu peserta BPJS se Indonesia. Pasien BPJS selayaknya dilayani dengan ketulusan dan ramah tamah.

Tidak terkoneksinya system administrasi BPJS di Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi, membuat pasien atau keluarga pasien bingung dan pusing tujuh keliling. Bayangkan saja, untuk mencari kamar inappun harus keluarga pasien dan juga menjemput obat ke apotek.

Tak kurang dari 20 lembar fotokopi kartu BPJS yang harus diberikan saat menjadi pasien rawat inap di RSU Raden Mattaher Jambi. Walaupun gratis biaya perawatan dan pengobatan, tak semestinya pasien BPJS diberikan pelayanan dengan kualitas pasien ala gratisan.

Membandingkan pelayanan pasien BPJS di MMC Jambi dengan RSU Raden Mattaher Jambi, ibarat langit dan bumi. Di MMC kami menginap 5 hari sebagai pasien BPJS karena operasi melahirkan pasien Lisbet Sinaga.

Selaku suami pasien Lisbet, saya hanya diminta fotokopi satu lembar kartu BPJS di UGD MMC. Tak administrasi yang berbelit-belit. Sistem koneksi administrasi di MMC bagus sehingga pasien dan keluarga hanya berurusan ke kasier Rumah Sakit saat pasien diperbolehkan pulang. Saya hanya menambah kelebihan pembayaran BPJS karena naik kelas dari kelas 2 BPJS ke kelas 1.

Menu pasien yang disajikan rumah sakit Raden Mattaher Jambi dengan MMC jauh berbeda. Di Raden Mattaher Jambi menu dikasih tanpa ada sendok dan minumnya. Sementara di MMC menu pasien diberikan lengkap dengan sendok dan minumnya.

Yang paling aneh lagi di Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi, pedagang asongan bebas berjualan hingga ke ruangan pasien, khususnya pada pagi hari. Kondisi buruk SDM Perawat di RS Raden Mattaher Jambi harus dirubah.

Para perawat di Raden Mattaher Jambi harus dibekali pembinaan mental social tentang keperawatan. Perawat juga harus membuang pemikiran kalau pasien BPJS itu bukan pasien gratisan atau pasien miskin. Semoga Pembenahan SDM Perawat dan Administrasi di RS Raden Mattaher Jambi bisa berubah demi menuju pelayanan kesehatan masyarakat yang maksimal dan tulus. Semoga. (Asenk Lee Saragih).

Kedai Kopi Enak di Haranggaol, Karya Rimba Tempatnya

BERITASIMALUNGUN.COM, Haranggaol-Jalan-jalan ke Haranggaol, Horisan, Kabupaten Simalungun belum pas kalau tak singgah di Kedai Kopi Karya Rimba. Kedai Kopi yang menyajikan Menu Mie Goreng B2, Mie Basah B2, Cap-cay, Nasi Goreng Spesial B2 dan Pangsit B2 sungguh menggoda selera. 

Kedai Kopi ini sudah terkenal sejak tahun 1990an dan merupakan Kedai Kopi dengan sajian Mie Goreng Khas Tepi Danau Toba Haranggaol. 

Harga per posrsi cukup terjangkau. Sajiannya juga bersih dan sejuk. Sajian dengan rasa khas Pantai Haranggaol yang membuat lidah Anda bergetar. Silahkan Singgah ke Kedai Kopi KARYA RIMBA JIKA Anda berkunjung ke Haranggaol. ( Asenk Lee Saragih)


Rumah Makan Khas Simalungun BIMA di Saribudolok

BERITASIMALUNGUN.COM, Saribudolok-Jika Anda melintas atau berkunjung ke Saribudolok, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, tak salah kalau singgah ke Rumah Makan Bima Khas Simalungun di Jalan Sutomo Saribudolok & di Pekan Saribudolok Setiap Hari Rabu. 

Di Rumah Makan ini Anda bisa menikmati kuliner Khas Simalungun, Panggang B2, Pulur-pulur, Sop B2 Isi dengan Nasi Sigambiri (Beras Merah) Khas Padi Raya, Simalungun. 

Ajak Keluarga Anda untuk menikmati santapan Kuliner Khas Simalungun di RS Bima tersebut. Pengelola RM Bima ini adalah Bapak Tarigan/Sumarni br Saragih. 

Harga Kuliner di RM Bima cukup terjangkau dan pasti puas menikmati sajiannya. BELUM LENGKAP RASANYA JIKA KE SARIBUDOLOK KALAU TAK SINGGAH DI RM BIMA SARIBUDOLOK. (Asenk Lee Saragih)






Pemkab Simalungun Hanya Terima 80 CPNS Tahun Ini

Written By Beritasimalungun on Wednesday, 24 September 2014 | 20:55

Ilustrasi.Pelamar CPNS
BERITASIMALUNGUN.COM, Simalungun-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, Sumatera Utara, pada tahun 2014 menerima rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 80 orang untuk berbagai formasi.

"Jumlah ini disesuaikan dengan kebutuhan tenaga PNS yang telah kami usulkan ke ementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)," kata Sekretaris Daerah Gidion Purba di Pamatang Raya, Rabu.

Gidion menjelaskan sebelumnya kuota yang disetujui hanya 30 dari ratusan yang diusulkan. Setelah diajukan pengusulan untuk penambahan, akhirnya disetujui 80 kuota.

Gidion menyebutkan bahwa rekrutmen CPNS ini untuk mengisi kekosongan tenaga PNS yang sudah pensiun, meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan dan untuk posisi PNS yang masih kurang.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jamesrin Saragih, pihaknya telah membuka pendaftaran melalui "online" website Pemkab Simalungun.

Jamesrin mempersilakan pelamar yang sudah terdaftar di online dan memiliki nomor peserta, untuk menyerahkan berkas kelengkapan ke BKD untuk verifikasi sampai batas akhir tanggal 2 Oktober 2014.

"Jika data tidak sesuai dengan bukti fisik, seperti KTP, ijazah atau gelar, maka data yang bersangkutan kami coret dari kepesertaan CPNS," tandas Jamesrin.

Namun Jamesrin menegaskan Pemkab Simalungun hanya berwenang menerima pendaftaran dan verifikasi data, sedangkan kelulusan hak panitia seleksi nasional (Panselnas) dan KemenPAN-RB.(ant)

Kodam Tanam Ribuan Pohon di Parapat

Perambahan Hutan di Kabupaten Simalungun
BERITASIMALUNGUN.COM, Parapat-Jajaran Kodam I/Bukit Barisan dan elemen masyarakat menanam 5.000-an pohon di kawasan Parapat, Kabupaten Simalungun, pada kegiatan Toba Go Green tahun 2014, Rabu.

Penanaman pohon secara serentak ini ditandai dengan penyerahan bibit pohon kepada perwakilan elemen masyarakat oleh Danrem 022/Pantai Timur, Kolonel Arm Broto Guncahyo mewakili Pangdam I/Bukit Barisan.

Dalam amanat tertulis, Pangdam I/BB Mayjen TNI Istu Hari S menyampaikan, program Toba Go Green telah dicanangkan sejak 5 Oktober 2011 yang lalu dan akan dilanjutkan sepanjang tahun.

Sehingga target yang diharapkan berkisar lebih kurang 40 juta pohon dapat tercapai untuk menghijaukan wilayah kritis di sekitar kawasan Danau Toba yang luasnya lebih kurang 380.000 hektar.

Lebih lanjut Pangdam I/BB menyampaikan, penanaman pohon yang telah dilaksanakan sampai Selasa berjumlah 2.529.745 batang tersebar di Kabupaten Dairi, Humbahas, Taput, Tobasa, Samosir, Simalungun dan Karo.

Pangdam I/BB mengajak seluruh elemen masyarakat meningkatkan sinergitas jalinan kerja sama dalam membantu pemerintah mengurangi pemanasan global.

"Upaya ini kita harapkan dapat menggugah semangat untuk tetap menjamin hijaunya kembali kawasan ekosistem di sekitar Danau Toba," ujar Pangdam I/BB.

Bupati Simalungun Jopinus Ramli berharap, kegiatan Toba Go Green dapat terus berlanjut, dan menanam tanaman yang memberi manfaat untuk masyarakat terutama yang berada di sekitar kawasan Danau Toba.

"Dan memberikan rangsangan bagi masyarakat untuk lebih peduli dalam melestarikan serta turut serta menjaga alam sekitar," kata bupati.(ant)

Gunung Sinabung Kembali Meletus

Gunung Sinabung kembali meletus
Gunung Sinabung Meletus. Foto VivaNews
BERITASIMALUNGUN.COM, Karo-Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali meletus pada Rabu, 24 September 2014, sekitar pukul 13.43 WIB.

Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan terjadi letusan disertai hembusan awan panas guguran sejauh 2 kilometer dari puncak yang mengarah ke arah tenggara Sinabung.

"Lama erupsi 907 detik," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam siaran pers.

Secara visual, kata Sutopo, letusan itu tidak terlihat karena tertutup oleh awan. Pantauan sejak pukul 06.00 – 12.00 WIB telah terjadi 44 kali gempa frekuensi rendah, 11 kali gempa hybrid, tremor menerus, dan 32 kali gempa guguran. 

"Status masih Siaga (level III). Aktivitas kegempaan masih terus tinggi, pembentukan dan guguran kubah lava masih berpotensi tinggi," ujarnya.

Dia memastikan, erupsi Sinabung yang baru saja terjadi tidak menambah jumlah pengungsi yang ada. Saat ini masih ada pengungsi 4.729 jiwa (1.440 KK) yang tersebar di 17 titik pengungsian. 

Sebanyak 17.506 jiwa (5.020 KK) dari 21 desa telah dipulangkan ke rumahnya hingga saat ini. Sedangkan pengungsi yang tinggal di hunian sementara sebanyak 6.179 jiwa (2.053 KK). Pengungsi ini disewakan rumah dan lahan untuk pertanian oleh pemerintah.

Tiga desa yang warganya harus direlokasi yaitu Desa Sukameriah, Desa Bekerah, dan Desa Simacem masih dalam proses penyiapan lahan.

Bupati Karo dan Gubernur Sumut saat ini masih menyiapkan lahan untuk relokasi di di kawasan hutan produksi tetap Siosar di Kecamatan Merek Kab. Karo. (Rel/Lee)

Prahara Pajak Raja Otomotif

Mobil Toyota impor diturunkan dari Kapal Trans Future 3 di Tanjung Priok Car Terminal, di kawasan Pelabuhan Indonesia II, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis, 30 Januari 2014. [TEMPO/Denny Sugiharto)
"Ribuan mobil produksi Toyota Motor Manufacturing Indonesia diekspor ke luar negeri dari pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Yang tak banyak diketahui orang, nilai ekspor itu di bawah biaya penjualan. Modus ini diduga merupakan strategi transfer pricing,". 
LANGIT sudah beranjak gelap ketika kegiatan utama pelabuhan khusus ekspor-impor kendaraan di Tanjung Priok, Jakarta, dimulai. Sore itu, Kamis terakhir Januari lalu, MV Trans Future 3 baru saja berlabuh. Kapal berbendera Panama itu tiba di Ibu Kota setelah menempuh perjalanan jauh dari Jepang, Thailand, dan terakhir Singapura. Ada 700-an unit mobil impor di dalam perut kapal kargo raksasa itu.

Setelah kapal bersandar, satu-persatu mobil Toyota Hiace, Hilux, Camry, Alphard, dan Land Cruiser, menjejak darat lewat pintu pendaratan (ramp door) khusus di sisi kiri buritan Trans Future 3. Puluhan juru mudi dari perusahaan bongkar muat PT Adimas Bahtera Harapan dan PT Bandar Krida Jasindo bergegas memindahkan semua kendaraan itu ke gedung parkir berlantai lima, sekitar 200 meter dari sana.

Hampir bersamaan dengan itu, para supir rekanan PT Toyofuji Logistics Indonesia --perusahaan jasa kargo milik Toyota Motor Corporation dan Astra Internasional-- juga bergerak cepat memindahkan sekitar 1.000 unit mobil baru siap ekspor ke lambung Trans Future. Ada Toyota Avanza, Fortuner, Innova, D40D, dan Wigo. Bongkar muat dilakukan simultan, karena Kapal Trans Future harus melaut lagi ke Singapura keesokan harinya.

“Toyota memang paling banyak keluar-masuk di sini,” kata seorang pegawai PT Indonesia Kendaraan Terminal yang malam itu ikut mengawasi proses bongkar muat. Dia memantau persiapan ekspor itu sampai pukul 2 dini hari.

Padatnya aktivitas ekspor-impor Toyota dalam satu hari itu saja menunjukkan masifnya skala produksi perusahaan multinasional ini. Dua hari sebelum Trans Future bersandar di Tanjung Priok, pada akhir Januari lalu, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau completely built up (CBU) mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu.

Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau complete knock down (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Tak salah jika pada Oktober 2013 --untuk keempat kalinya dalam lima tahun terakhir-- Toyota Motor Manufacturing menyabet Primaniyarta Award, penghargaan dari Kementerian Perdagangan untuk para eksportir berprestasi.

Sayang, ada noda tersembunyi di balik gemerlap prestasi itu. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah lama mencurigai Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi --di dalam dan luar negeri-- untuk menghindari pembayaran pajak. Istilah bekennya transfer pricing.

Berkembang sebagai bagian dari perencanaan pajak korporasi, transfer pricing kini menjadi momok otoritas pajak sedunia. Modusnya sederhana: memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (tax haven). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. “Membongkar transfer pricing adalah pertarungan negara melawan perusahaan multinasional,” kata Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmani, kepada Tempo awal Februari lalu.

Menurut Kepala Sub-Direktorat Transaksi Khusus Direktorat Jenderal Pajak, Imanul Hakim, ada empat sektor industri di Indonesia yang ditengarai rawan melakukan penghindaran pajak lewat transfer pricing. Keempat sektor itu adalah pertambangan, perkebunan, elektronik dan otomotif. “Kasus Toyota hanya salah satu dari sekian kasus yang kami tangani,” katanya. 

Lika Liku Transfer Pricing

Direktorat Jenderal Pajak mengerahkan belasan petugas untuk memeriksa laporan keuangan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Ditemukan jumlah laba anjlok pasca restrukturisasi perusahaan itu. Padahal volume penjualan meningkat. Kemana keuntungan Toyota? 
Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Masahiro Nonami, tak menanggapi surat permohonan wawancara yang diajukan Tempo sejak pertengahan Januari lalu.
SKANDAL transfer pricing Toyota di Indonesia terendus setelah Direktorat Jenderal Pajak secara simultan memeriksa surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) Toyota Motor Manufacturing pada 2005. Belakangan, pajak Toyota pada 2007 dan 2008 juga ikut diperiksa. Pemeriksaan dilakukan karena Toyota mengklaim kelebihan membayar pajak pada tahun-tahun itu, dan meminta negara mengembalikannya (restitusi).

Dari pemeriksaan SPT Toyota pada 2005 itu, petugas pajak menemukan sejumlah kejanggalan. Pada 2004 misalnya, laba bruto Toyota anjlok lebih dari 30 persen, dari Rp 1,5 triliun (2003) menjadi Rp 950 miliar. Selain itu, rasio gross margin –atau perimbangan antara laba kotor dengan tingkat penjualan-- juga menyusut. Dari sebelumnya 14,59 persen (2003) menjadi hanya 6,58 persen setahun kemudian.

Apa yang memicu penurunan pendapatan perusahaan multinasional ini? Rupanya pada tahun itu, Toyota melakukan restrukturisasi mendasar. Sebelumnya, semua lini bisnis produksi dan distribusi mereka dilakukan di bawah satu bendera: PT Toyota Astra Motor. Pemilik sahamnya ada dua: PT Astra International Tbk (51 persen) dan Toyota Motor Corporation Jepang (49 persen).

Pada pertengahan 2003, Astra menjual sebagian besar sahamnya di Toyota Astra Motor kepada Toyota Motor Corporation Jepang. Alasannya, Astra punya utang jatuh tempo yang tak bisa ditangguhkan lagi. Walhasil, Toyota Jepang kini menguasai 95 persen saham Toyota Astra Motor. Nama perusahaan berubah menjadi Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN).

Untuk menjalankan fungsi distribusi di pasar domestik, Astra dan Toyota Motor Corporation Jepang kemudian mendirikan perusahaan agen tunggal pemegang merek dengan nama lama: Toyota Astra Motor (TAM). Pada perusahaan ini, Astra menjadi pemegang saham mayoritas dengan menguasai 51 persen saham. Sisanya milik Toyota Motor Corporation Jepang.

Setelah restrukturisasi itulah, laba gabungan kedua perusahaan Toyota anjlok. Melorotnya keuntungan Toyota membuat setoran pajaknya pada pemerintah juga berkurang. Sebelumnya, perusahaan ini bisa membayar pajak sampai setengah triliun rupiah. Pada 2004, pasca-restrukturisasi, dua perusahaan Toyota (TMMIN dan TAM) hanya membayar pajak Rp 168 miliar.

Yang janggal, meski laba turun, omzet produksi dan penjualan mereka pada tahun itu justru naik 40 persen. Jadi kemana keuntungan Toyota menguap?

Pemeriksa pajak menemukan jawabannya ketika memeriksa struktur harga penjualan dan biaya Toyota dengan lebih seksama. Di sinilah jejak transfer pricing perseroan ini mulai tercium. Toyota diduga ‘memainkan’ harga transaksi dengan pihak terafiliasi dan menambah beban biaya lewat pembayaran royalti secara tidak wajar.

Sayangnya, semua pejabat pajak dan pimpinan Toyota yang diwawancarai Tempo untuk artikel ini hanya bersedia memberi keterangan latar belakang. Meski kasus ini sudah diadili di pengadilan pajak, semua menolak berbicara terbuka dengan alasan masih menanti vonis majelis hakim. Walhasil, sebagian besar informasi yang menjadi bahan tulisan ini diperoleh dari dokumen pemeriksaan di pengadilan pajak.

MARI kembali ke Pelabuhan Tanjung Priok. Tempo memperoleh selembar dokumen manifes Kapal MV Trans Future 3 pada akhir Januari lalu, yang bisa mengungkap salahsatu indikasi ‘permainan’ transaksi Toyota.

Dalam manifes itu disebutkan bahwa pada pekan keempat Januari lalu, Toyota Motor Manufacturing mengirim 307 unit mobil Fortuner dari dermaga Tanjung Priok ke pelabuhan Batangas, Luzon, Filipina. Pembelinya adalah Toyota Motor Philippines Corporation –unit bisnis Toyota di negara itu. Sisanya, sekitar 700 unit mobil Innova, dikirim ke pelabuhan Laem Chabang, Thailand, untuk Toyota Motor Thailand Co., Ltd –unit korporasi Toyota di negeri Gajah Putih.

Dari dokumen manifes itu terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dikirim dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat ke Filipina dan Thailand. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak “atas nama” Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd –nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura.

Skema jual-beli via negara perantara semacam itu sebenarnya lazim saja dalam perdagangan internasional. Apalagi penjual dan pembelinya adalah bagian dari korporasi perusahaan multinasional yang sama. Tapi Justinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, mengingatkan, ada persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu transfer pricing --atau transaksi antar-pihak terafiliasi-- tidak dituding sebagai modus penghindaran pajak (tax avoidance). “Syaratnya, nilai transaksi mereka harus memenuhi standar kewajaran,” katanya, Februari lalu.

Di sinilah masalahnya. Merujuk pada dokumen persidangan sengketa pajak ini, ada sejumlah temuan yang mengindikasikan bahwa Toyota Indonesia menjual mobil-mobil produksi mereka ke Singapura dengan harga tidak wajar.

Misalnya, pada dokumen laporan pajak Toyota pada tahun 2007. Sepanjang tahun itu, Toyota Motor Manufacturing di Indonesia tercatat mengekspor 17.181 unit Fortuner ke Singapura. Dari pemeriksaan atas laporan keuangan Toyota sendiri, petugas pajak menemukan bahwa harga pokok penjualan atau cost of goods sold (COGS) Fortuner itu adalah Rp 161 juta per unit. Anehnya, dokumen internal Toyota menunjukkan bahwa semua Fortuner itu dijual 3,49 persen lebih murah dibandingkan nilai tersebut. Artinya, Toyota Indonesia menanggung kerugian dari penjualan mobil-mobil itu ke Singapura.

Temuan yang sama juga terlacak pada penjualan mobil Innova diesel dan Innova bensin, yang masing-masing dijual lebih murah 1,73 persen dan 5,14 persen dari ongkos produksinya per unit. Pada ekspor Rush dan Terios, Toyota Motor Manufacturing memang meraup untung, tapi tipis sekali yakni hanya 1,15 persen dan 2,69 persen dari ongkos produksi per unit.

Temuan ini jadi menyolok karena Toyota Manufacturing menjual produk-produk serupa kepada pembeli lokal di Indonesia dengan harga berbeda. Ketika dijual di dalam negeri, mobil yang persis sama dilepas ke pasar dengan nilai keuntungan bruto sebesar 3,43 - 7,67 persen.

Tapi temuan itu saja belum cukup untuk menyimpulkan Toyota melakukan penghindaran pajak. Untuk itu, petugas pajak harus memeriksa nilai kewajaran dari semua transaksi Toyota Manufacturing ke Singapura.

Caranya? Sesuai aturan penanganan transaksi hubungan istimewa yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak, otoritas pajak berhak menentukan kewajaran harga penjualan suatu perusahaan dengan cara membandingkan harga itu dengan traksaksi perusahaan sejenis di luar negeri. Aturan ini merujuk pada Transfer Pricing Guideline yang disusun Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Dokumen pemeriksaan di pengadilan pajak yang diperoleh Tempo menunjukkan bahwa petugas pajak kemudian menggunakan lima perusahaan otomotif yang dianggap memiliki karakteristik serupa sebagai pembanding untuk Toyota. Kelima perusahaan itu adalah Hindustan Motors (India), Yulon Motor (Taiwan), Force Motor Limited (India), Shenyang Jinbei, dan Dongan Heibao (Cina).

Dari penelaahan atas transaksi afiliasi kelima perusahaan itu, pemeriksa menetapkan bahwa kisaran keuntungan bruto yang dapat dinilai wajar (arm’s length range) untuk perusahaan otomotif yang melakukan ekspor adalah 3,22 - 13,58 persen.

Berdasarkan itu, pemeriksa pajak lalu mengkoreksi harga pada transaksi Toyota Motor Manufacturing Indonesia kepada Toyota Motor Asia Pacific di Singapura. Hasilnya fantastis: omzet penjualan Toyota Motor Manufacturing pada 2007 jadi melonjak hampir setengah triliun dari laporan awal perusahaan itu. Nilainya sekarang menjadi Rp 27,5 triliun.

Petugas pajak kemudian memeriksa laporan keuangan Toyota Manufacturing pada 2008. Modus ekspor dengan nilai tak wajar juga berulang pada tahun itu. Koreksi serupa dilakukan dan sim salabim: nilai omzet Toyota tahun itu melonjak 1,7 triliun menjadi Rp 34,5 triliun.

***

DENGAN kombinasi ‘permainan’ harga dalam transaksi terafiliasi dan pembayaran royalti yang dinilai tak wajar, Toyota Motor Manufacturing Indonesia melaporkan penghasilan kena pajak sebesar Rp 426,9 miliar (2007) dan Rp 60,6 miliar (2008). Karena merasa sudah membayar lebih dari nilai itu, lima tahun lalu Toyota menuntut negara mengembalikan kelebihan pajak sebesar Rp 412 miliar.

Direktorat Jenderal Pajak tidak terima. Mereka bersikukuh kalau penghasilan Toyota yang harus dikenai pajak adalah Rp 975 miliar (2007) dan Rp 2,45 triliun (2008). Alih-alih lebih bayar, pemerintah malah minta Toyota membayar kekurangan pajaknya senilai Rp 1,22 triliun.

Perbedaan penghitungan inilah yang kemudian menjadi sengketa di pengadilan pajak. Yang mencurigakan, sejak diadili pada 2007 sampai sekarang, kasus ini tak kunjung diputus. Umumnya persidangan sengketa pajak hanya butuh waktu 1,5 tahun.

“Seharusnya Ketua Pengadilan Pajak membuat aturan batas waktu maksimal untuk pembacaan putusan,” kata mantan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, Tjip Ismail, akhir Februari lalu. Dia tak mengerti kenapa kasus Toyota ini bisa terkatung-katung begitu lama.

Dirjen Pajak Fuad Rahmany hanya bisa mengangkat bahu ketika ditanya soal ini. Sementara Ketua Pengadilan Pajak IGN Mayun Winangun tak merespons permintaan konfirmasi dari majalah ini. Yang jelas sampai sekarang, Direktorat Pajak dan Toyota masih sama-sama menunggu babak akhir dari sengketa ini. (*)

Bungkam Seribu Bahasa

Sayangnya petinggi Toyota Indonesia tak mau berkomentar atas tuduhan ini. Mereka hanya memberikan jawaban singkat bahwa mereka akan selalu tunduk pada ketentuan pemerintah.
Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Masahiro Nonami, tak menanggapi surat permohonan wawancara yang diajukan Tempo sejak pertengahan Januari lalu. Ketika ditemui seusai acara peletakan batu pertama pembangunan pabrik mesin Toyota di Karawang, Jawa Barat, pertengahan Februari lalu, Masahiro irit bicara. "Perusahaan kami selalu mengikuti ketentuan pemerintah," katanya pendek.

Johnny Darmawan, yang ketika itu masih menjabat Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor yang juga Wakil Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing, hanya bersedia memberikan keterangan off the record kepada jurnalis Tempo Bambang Harimurty. Satu-satunya pernyataannya yang bisa dikutip adalah: "Kami masih menunggu putusan Pengadilan Pajak." Adapun Deputy General Manager Toyota Motor Asia Pasific, Chan Hoe, menolak berkomentar ketika ditemui Tempo awal Februari lalu di Singapura.

Yang jelas, dalam berkas persidangan di pengadilan pajak yang diperoleh Tempo, Toyota Motor Manufacturing tak membantah temuan soal kecilnya nilai penjualan beberapa varian produk mereka kepada perusahaan terafiliasi. Namun mereka menolak kesimpulan petugas pajak tentang adanya transfer pricing dan penghindaran pajak.

***

Toyota Motor Manufacturing Indonesia, "Kami Tunggu Putusan Pengadilan"

SUDAH beroperasi di Indonesia lebih dari empat dekade, PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) tak berhenti berekspansi. Pertengahan Februari lalu, perusahaan otomotif ini menggelar upacara peletakan batu pertama untuk pembangunan pabrik barunya senilai Rp 2,3 triliun di Karawang, Jawa Barat. Sebulan sebelumnya, Toyota baru saja menggelar tur spesial di belasan kota di Indonesia untuk memperingati 10 tahun peluncuran salahsatu merk mobil mereka yang paling laris: Avanza.

Bisa jadi karena itu, sengketa pajak dan tuduhan transfer pricing yang sedang membelit Toyota tak terlampau mengkhawatirkan petinggi raja otomotif asal Jepang itu. Permintaan wawancara Tempo untuk meminta konfirmasi tidak direspon sampai berita ini diturunkan. Akhirnya wawancara dengan Presiden Direktur TMMIN Masahiro Nonami dan Wakil Presiden Direktur TMMIN --sekaligus Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor-- Johnny Darmawan, dilakukan di sela-sela acara mereka di Karawang, Maret lalu.

Direktorat Jenderal Pajak menuding Toyota melakukan penghindaran pajak lewat transfer pricing. Apa komentar Anda? Masahiro: Sebaiknya tanyakan kepada Pak Johnny. Kami akan mengikuti aturan pemerintah, dan keputusan pengadilan (Pajak). Jadi tak masalah. Kami masih menunggu putusan pengadilan. Johnny: Sudahlah, jangan dibahas soal ini. Jangan terprovokasi.

Maksud Anda? Johnny: Masalah ini kan harusnya sudah diputus sejak lama, tapi menggantung terus. Kami diam karena tidak mau terprovokasi. Biar ada putusan (pengadilan--) dahulu. Kami juga menunggu karena persoalan ini sudah cukup lama. Nanti kalau kami bicara, yang di sana (Direktorat Jenderal Pajak) membalas.

Tapi benarkah Toyota melakukan penghindaran pajak lewat transfer pricing? Johnny: Saya tidak mau bicara soal itu. Ini kan sudah di ranah Pengadilan Pajak. Mereka independen kok.

***

Direktur Jenderal Pajak, Ahmad Fuad Rahmany, "Kita Ketiban Sial"

MESKI sudah lima tahun diproses di Pengadilan Pajak, sengketa pajak transfer pricing antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia sampai kini belum juga diputus. Ini membuat Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany gregetan. Meski begitu, dia tak bisa berbuat banyak karena otoritas pengadilan pajak memang berada di luar kewenangannya.

Kepada Tempo yang menemuinya awal Februari lalu, Fuad bicara dengan berhati-hati soal sejumlah kasus transfer pricing di Indonesia. Dia menolak berkomentar secara spesifik mengenai sengketa pajak pemerintah dengan Toyota.

Bagaimana perkembangan terakhir kasus transfer pricing PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia? Saya tidak bisa berkomentar soal kasus yang melibatkan satu wajib pajak secara spesifik. Saya hanya bisa memastikan bahwa kami serius menangani semua kasus transfer pricing. Banyak yang sudah kami bawa ke pengadilan pajak.

Tapi sidang kasus transfer pricing di pengadilan malah makan waktu amat panjang? Ha-ha-ha... Jangan tanya saya. Saya enggak ngerti bagaimana tingkat kemampuan hakim di Pengadilan Pajak. Yang jelas, kami menangani itu serius.

Apa kesulitan terbesar Direktorat Jenderal Pajak? Kami kesulitan mencari pembanding untuk menentukan wajar tidaknya nilai suatu transaksi. Di India dan Thailand, data perusahaan lokal bisa dibuka oleh otoritas pajak. Di sini, kami terbentur aturan kerahasiaan perusahaan.

Karena itulah, kami memperpanjang tenggat untuk pemeriksaan kasus transfer pricing sampai dua tahun. Ada kalanya wajib pajak menyerah dan mengikuti aturan perhitungan pajak yang kami buat. Tapi kadang mereka dispute ke Pengadilan Pajak. Kalau sudah ke sana, ya, tergantung hakimnya.

Ada indikasi banyak perusahaan multinasional memilih mengalihkan keuntungannya ke Singapura, agar tak bayar pajak di Indonesia? Pajak di Singapura memang lebih rendah ketimbang Indonesia. Kita ketiban sial karena menerapkan pajak 25 persen, sementara di sana hanya 17 persen. Karena itulah, sejumlah industri di sini punya kantor pusat di Singapura –termasuk Toyota. Sehingga seolah-olah wajar jika perhitungan pajaknya juga di sana. (*)ahara Pajak Raja Otomotif
Ribuan mobil produksi Toyota Motor Manufacturing Indonesia diekspor ke luar negeri dari pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Yang tak banyak diketahui orang, nilai ekspor itu di bawah biaya penjualan. Modus ini diduga merupakan strategi transfer pricing.
LANGIT sudah beranjak gelap ketika kegiatan utama pelabuhan khusus ekspor-impor kendaraan di Tanjung Priok, Jakarta, dimulai. Sore itu, Kamis terakhir Januari lalu, MV Trans Future 3 baru saja berlabuh. Kapal berbendera Panama itu tiba di Ibu Kota setelah menempuh perjalanan jauh dari Jepang, Thailand, dan terakhir Singapura. Ada 700-an unit mobil impor di dalam perut kapal kargo raksasa itu.

Setelah kapal bersandar, satu-persatu mobil Toyota Hiace, Hilux, Camry, Alphard, dan Land Cruiser, menjejak darat lewat pintu pendaratan (ramp door) khusus di sisi kiri buritan Trans Future 3. Puluhan juru mudi dari perusahaan bongkar muat PT Adimas Bahtera Harapan dan PT Bandar Krida Jasindo bergegas memindahkan semua kendaraan itu ke gedung parkir berlantai lima, sekitar 200 meter dari sana.

Hampir bersamaan dengan itu, para supir rekanan PT Toyofuji Logistics Indonesia --perusahaan jasa kargo milik Toyota Motor Corporation dan Astra Internasional-- juga bergerak cepat memindahkan sekitar 1.000 unit mobil baru siap ekspor ke lambung Trans Future. Ada Toyota Avanza, Fortuner, Innova, D40D, dan Wigo. Bongkar muat dilakukan simultan, karena Kapal Trans Future harus melaut lagi ke Singapura keesokan harinya.

“Toyota memang paling banyak keluar-masuk di sini,” kata seorang pegawai PT Indonesia Kendaraan Terminal yang malam itu ikut mengawasi proses bongkar muat. Dia memantau persiapan ekspor itu sampai pukul 2 dini hari.

Padatnya aktivitas ekspor-impor Toyota dalam satu hari itu saja menunjukkan masifnya skala produksi perusahaan multinasional ini. Dua hari sebelum Trans Future bersandar di Tanjung Priok, pada akhir Januari lalu, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau completely built up (CBU) mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu.

Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau complete knock down (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Tak salah jika pada Oktober 2013 --untuk keempat kalinya dalam lima tahun terakhir-- Toyota Motor Manufacturing menyabet Primaniyarta Award, penghargaan dari Kementerian Perdagangan untuk para eksportir berprestasi.

Sayang, ada noda tersembunyi di balik gemerlap prestasi itu. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah lama mencurigai Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi --di dalam dan luar negeri-- untuk menghindari pembayaran pajak. Istilah bekennya transfer pricing.

Berkembang sebagai bagian dari perencanaan pajak korporasi, transfer pricing kini menjadi momok otoritas pajak sedunia. Modusnya sederhana: memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (tax haven). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. “Membongkar transfer pricing adalah pertarungan negara melawan perusahaan multinasional,” kata Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmani, kepada Tempo awal Februari lalu.

Menurut Kepala Sub-Direktorat Transaksi Khusus Direktorat Jenderal Pajak, Imanul Hakim, ada empat sektor industri di Indonesia yang ditengarai rawan melakukan penghindaran pajak lewat transfer pricing. Keempat sektor itu adalah pertambangan, perkebunan, elektronik dan otomotif. “Kasus Toyota hanya salah satu dari sekian kasus yang kami tangani,” katanya. 
Tunggakan Perkara di Lantai Sepuluh

KETUA Bidang Pengawasan dan Investigasi Hakim, Komisi Yudisial, Eman Suparman, kehabisan kata-kata setiap kali ditanya soal pengadilan pajak. Sejak menjabat sebagai komisioner lembaga yang bertugas mengawasi para hakim ini pada 2010 lalu, Eman nyaris tak pernah menerima pengaduan soal kinerja hakim pengadilan pajak.

"Saya juga heran," katanya, akhir Maret lalu. Padahal, menurut Eman, pengadilan pajak memiliki sederet kejanggalan yang seharusnya dikoreksi. Pertama, para hakim di sana digaji oleh Kementerian Keuangan, bukan Mahkamah Agung seperti semua hakim lain di Indonesia.

Kedua, gedung pengadilan pajak berada di bawah naungan Kementerian Keuangan, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. "Bagaimana mereka bisa independen?" kata Eman tak paham. Tak hanya itu. Sebagian besar hakim pengadilan pajak juga merupakan pensiunan pejabat Direktorat Jenderal Pajak. "Ini kan conflict of interest," katanya lagi.

Yang membuat Eman kian heran adalah tak ada satu pun universitas atau lembaga swadaya masyarakat yang pernah menggugat desain pengadilan pajak itu. "Tak pernah ada judicial review misalnya, untuk mempertanyakan undang-undang yang mengatur pengadilan pajak," kata dosen Universitas Padjajaran, Bandung, ini.

Keheranan Eman tak berlebihan. Tak banyak orang tahu kalau ruang sidang Pengadilan Pajak menempati lantai 9 dan 10 Gedung Sutikno Slamet –salahsatu gedung di kompleks Kementerian Keuangan, di depan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Ketidaktahuan publik kian parah karena akses menuju ruang sidang juga tak sebebas pengadilan pada umumnya. Semua pengunjung pengadilan pajak harus menyetorkan kartu identitas di lantai dasar Gedung Sutikno sebelum diizinkan naik.

Jumlah kursi untuk pengunjung sidang pun hanya lima buah di setiap ruang sidang. Ada kesan kalau pengadilan pajak hanya diperuntukkan bagi para pihak yang bersengketa --petugas pajak dan kuasa hukum para wajib pajak. Kesan itu makin kuat karena situs pengadilan pajak di internet hanya menyediakan akses informasi soal jadwal sidang dan materinya kepada para pihak yang bersengketa saja.

Di salahsatu ruang sidang yang lengang inilah, perkara sengketa pajak Toyota diadili. Meski nilai fulus yang dipertaruhkan dalam perkara ini bukan main-main, sorotan publik bisa dibilang amat minim. Padahal jika dinyatakan kalah di pengadilan ini, Toyota harus membayar kekurangan pajak sampai Rp 1,22 triliun. Sebaliknya, jika menang, negara harus rela mengembalikan kelebihan pajak Toyota sebesar lebih dari Rp 400 miliar.

Jumlah sebesar itu merupakan akumulasi dari tiga sengketa pajak Toyota. Laporan pajak yang dipersoalkan Direktorat Jenderal Pajak adalah surat pemberitahuan pajak tahunan Toyota tahun 2005, 2007 dan 2008.

Yang kini jadi pergunjingan adalah lamanya waktu yang dibutuhkan majelis hakim pengadilan pajak untuk memutus ketiga perkara itu. Kasus tahun pajak 2005 dan 2007 misalnya sudah selesai disidangkan dua tahun lalu. Sedangkan kasus pajak Toyota tahun 2008 sudah rampung disidangkan pada Maret 2013 lalu. Nasib ketiga perkara itu kini tak jelas.

Sayangnya, majelis hakim yang mengadili perkara ini: Sukma Alam, Krosbin Siahaan dan Seno SB Hendra, tak bisa ditemui. Soeryo Koesoemo Adjie, salah satu hakim yang memeriksa sengketa pajak Toyota untuk tahun pajak sebelumnya, juga tak bersedia bicara banyak. "Saya tidak bisa berkomentar kalau kasusnya belum putus," ujar dia. Ketua Pengadilan Pajak IGN Mayun Winangun bahkan tak merespons permintaan wawancara majalah ini.

Ada dugaan, hakim pengadilan pajak tidak begitu memahami anatomi kasus transfer pricing sehingga terkesan berhati-hati. Secara tersirat, ini diakui Dirjen Pajak Fuad Rahmany. "Saya enggak ngerti bagaimana tingkat kemampuan hakim di Pengadilan Pajak," katanya ketika diwawancarai Tempo, Februari lalu. Namun dugaan ini terbantahkan karena beberapa kasus transfer pricing lain di pengadilan pajak, sudah diputus.

Ada juga yang menduga lamanya putusan kasus ini terkait metode penghitungan kekurangan pajak Toyota yang dinilai tak konsisten. Pada sengketa tahun pajak 2005, petugas mempersoalkan royalti yang dibayarkan perusahaan itu pada induknya di Tokyo sana. Mereka menduga royalti tersebut merupakan deviden terselubung. Soalnya, Toyota Motor Manufacturing tak bisa membuktikan nilai aset tak berwujud (intangible property) yang seharusnya menjadi dasar perhitungan royalti.

Sebagai perbandingan, Aftab Automobiles –sebuah perusahaan di Bangladesh yang tak terafiliasi dengan Toyota, tak dipungut royalti sepeser pun meski diberi lisensi merakit Toyota Land Cruiser dan Truk Hino. Karena itulah, petugas pajak melakukan koreksi nilai royalti yang disetorkan Toyota. Masalahnya, koreksi serupa tidak dilakukan petugas pajak untuk sengketa tahun pajak berikutnya. Ini yang diduga membingungkan para hakim.

Yang lain menduga hakim gamang mengadili perusahaan sebesar Toyota. Seorang pejabat eselon satu di Kementerian Perindustrian misalnya, mengakui gangguan pada Toyota akan membuat lebih dari 1.400 perusahaan produsen komponen kendaraan, penjualan sampai pelayanan purna-jual, ikut kena dampak. "Kami tahu Toyota punya masalah pajak, tapi kami tak terlalu memperhatikan," katanya ringan.

Sikap pejabat pemerintah semacam itu patut dipersoalkan. Pasalnya, di sejumlah negara, Toyota sudah beberapa kali tersandung masalah pajak. Di Amerika Serikat, Australia sampai Thailand, perusahaan ini beberapa kali dituduh melakukan penghindaran pajak.

Pada Maret 2010 lalu –sebagaimana diberitakan koran Sydney Morning Herald-- otoritas pajak Australia (Australian Tax Office) misalnya, menuding Toyota melakukan transfer pricing yang membuat 20 persen keuntungan penjualan mobil mereka di Australia raib ke luar negeri. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 2,6 triliun.

Bertele-telenya penyelesaian sengketa di pengadilan pajak akhirnya masuk radar Komisi Yudisial. Menurut Eman Suparman, lembaganya kini memberikan perhatian khusus pada pengadilan pajak. "Jika ada hakim yang bermain mata dengan wajib pajak, ini bisa menjadi kasus judicial corruption," katanya.

Perhatian lembaga penegak hukum seperti yang dijanjikan Eman, sama sekali tak berlebihan. Menurut Global Financial Integrity --sebuah lembagai advokasi keuangan yang berbasis di Washington DC-- Indonesia adalah negara dengan kebocoran finansial terbesar kedelapan di dunia. Selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia kehilangan pendapatan sekitar Rp 213 triliun per tahun akibat kejahatan kerah putih. Sebagian besar modus kejahatan itu adalah penghindaran pajak.

Tanpa gebrakan penegak hukum, tiga kasus sengketa pajak Toyota yang bernilai triliunan rupiah, akan terus mengendap di lantai 10 Gedung Sutikno Slamet. Berkasnya kini menumpuk bersama lebih dari 10 ribu berkas perkara lain yang tertunggak di pengadilan itu sejak sepuluh tahun lalu. Entah sampai kapan. (*)(Dikutip Dari http://investigasi.tempo.co/toyota/). (http://investigasi.tempo.co/toyota/).

BURSA BALON BUPATI SIMALUNGUN

BURSA BALON BUPATI SIMALUNGUN
SIAPA BUPATI SELANJUTNYA

Simalungun Berduka, St RK Purba Pakpak Tutup Usia

Simalungun Berduka, St RK Purba Pakpak Tutup Usia
KLIK Gambar Untuk Berita Selengkapnya

Jeritan Hati Warga Jemaat GKPS Dari Pinggir Danau Toba

Jeritan Hati Warga Jemaat GKPS Dari Pinggir Danau Toba
Sakit Bertahun Tanpa Pelayanan Medis

Doakan St RK Purba Diberikan Kesembuhan

Doakan St RK Purba Diberikan Kesembuhan
KLIK Gambar Untuk Berita Selengkapnya

Andaliman, Rempah Batak Yang Mendunia

Andaliman, Rempah Batak Yang Mendunia
KLIK Gambar Untuk Berita Selengkapnya

Selamat Datang Mahasiswa Baru Asal Simalungun

Selamat Datang Mahasiswa Baru Asal Simalungun
Buatlah Bangga Orang Tuamu


MIRACLE "TINUKTUK" SAMBAL REMPAH KHAS SIMALUNGUN

MIRACLE "TINUKTUK" SAMBAL REMPAH KHAS SIMALUNGUN
PESAN: MIRACLE'TINUKTUK WA: 081269275555

Catatan Paska Konser Jhon Eliaman Saragih

Catatan Paska Konser Jhon Eliaman Saragih
TMII Jakarta Sabtu 4 November 2017.KLIK Gambar Untuk Berita Selengkapnya

Berita Lainnya

.

.
.